KPK Minta Mendagri Tak Salurkan Bansos Jelang Pilkada Serentak 2024

 

 JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  - KPK mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial alias bansos distop dulu saat menjelang Pilkada 2024. Usulan KPK ini didukung Mendagri Tito Karnavian.
Usulan menyetop pemberian bansos disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Rapat ini turut mengundang Mendagri Tito Karnavian yang diwakili Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh yang diwakili Deputi Investigasi.
Saat memberikan sambutan, Alexander Marwata awalnya menyoroti adanya peningkatan anggaran bansos menjelang Pemilu 2024. Ia memprediksi, hal serupa bakal terjadi menjelang Pilkada serentak yang bakal digelar pada 27 November 2024.
“Kita ketahui menjelang Pilkada, coba Bapak dan Ibu cek apakah ada anggaran hibah atau bansos yang naik? Bandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujar Alex.
Kepada para tamu undangan, Alex kemudian meminta agar mereka memeriksa anggaran tersebut. Mantan hakim pengadilan korupsi ini juga berharap, pihak terkait membantu menerbitkan aturan, agar pemberian bansos dapat dihentikan menjelang pencoblosan Pilkada. Menurutnya, aturan itu bisa membantu meningkatkan kualitas Pilkada.

“Saya sih berharap ada Perda (Peraturan Daerah) atau apa pun yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum Pilkada,” sarannya.