![]() |
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menekankan, ada dua tahapan
pilkada serentak yang krusial. Yakni tahap persiapan dan pelaksanaan.
Menurut
Hadi, berbagai bentuk ancaman gangguan mungkin terjadi selama masa
persiapan pilkada. Termasuk pula antisipasi penuh pada saat pelaksanaan
pilkada serentak 2024.
"Tahapan persiapan pada saat pembentuk
PPK, PPS, KPPS, panitia pengawas, dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan
pelaksanaan yaitu penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye,
pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi, dan penetapan calon
terpilih," ujar Hadi dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Intelijen Polri
Tahun 2024, Selasa (28/5/2024) pekan ini.
Hadi juga menyebut ada
beberapa potensi yang dapat menyulut konflik antarkelompok masyarakat
selama pilkada 2024. Diantaranya mencakup penyelenggara pemilu yang
tidak taat regulasi, tidak netral, politik uang, hoax, dan ujaran
kebencian.
"Keberpihakan penyelenggara yang tidak taat regulasi,
atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu pasangan calon.
Adalah contoh penyebab konflik sosial yang dapat terjadi di pilkada
nanti," kata Hadi lebih lanjut.
Mantan Panglima TNI itu
menekankan pula pentingnya mewaspadai potensi konflik di empat provinsi
baru di Papua. Yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan
Papua Barat Daya.
Keempat provinsi itu untuk kali pertama memilih
kepala daerahnya sendiri. Khususnya setelah wilayah tersebut resmi
terbentuk pada pertengahan 20222 lalu.
Hadi meminta intelijen
Polri waspada terhadap penggunaan politik identitas, politik uang,
provokasi media sosial, dan ujaran kebencian. Kewaspadaan di sana
menurut Hadi harus ditingkatkan selama tahapan Pilkada 2024.
Ia
menuturkan, analisis intelijen yang diterimanya saat ini memperkirakan
potensi konflik di tingkat menengah hingga tinggi. Apalagi, selama
pilkada 2024.
Lantas ia meminta intelijen Polri dapat memastikan
langkah-langkah, rencana, dan analisis yang dibuat secara matang. Selain
itu juga harus tajam dan mampu menjadi rujukan untuk mencegah konflik
terjadi.
"Pilkada 2024 dilaksanakan serentak, backup pengamanan
TNI-Polri akan berkurang. Sehingga perkiraan intelijen harus tajam dan
akurat untuk mengantisipasi kemngkinan konflik yang terjadi dan
berimplikasi kontingensi," ucap Hadi.
Menkopolhukam menegaskan,
intelijen keamanan Polri harus berada di garda terdepan pengamanan
pilkada 2024. Karena tugas mereka mencegah konflik dan gangguan agar
tidak terjadi selama pilkada nanti.
0 comments:
Post a Comment