Menkopolhukam Beberkan Dua Tahapan Krusial Pilkada Kepada Intelijen

 

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ketika memberi arahan dalam Rapat Kerja Teknis Intelijen Polri, jelang Pilkada 2024. (Foto: Kemenkopolhukam)

 JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menekankan, ada dua tahapan pilkada serentak yang krusial. Yakni tahap persiapan dan pelaksanaan. 

Menurut Hadi, berbagai bentuk ancaman gangguan mungkin terjadi selama masa persiapan pilkada. Termasuk pula antisipasi penuh pada saat pelaksanaan pilkada serentak 2024. 

"Tahapan persiapan pada saat pembentuk PPK, PPS, KPPS, panitia pengawas, dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan pelaksanaan yaitu penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi, dan penetapan calon terpilih," ujar Hadi dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Intelijen Polri Tahun 2024, Selasa (28/5/2024) pekan ini. 

Hadi juga menyebut ada beberapa potensi yang dapat menyulut konflik antarkelompok masyarakat selama pilkada 2024. Diantaranya mencakup penyelenggara pemilu yang tidak taat regulasi, tidak netral, politik uang, hoax, dan ujaran kebencian. 

"Keberpihakan penyelenggara yang tidak taat regulasi, atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu pasangan calon. Adalah contoh penyebab konflik sosial yang dapat terjadi di pilkada nanti," kata Hadi lebih lanjut. 

Mantan Panglima TNI itu menekankan pula pentingnya mewaspadai potensi konflik di empat provinsi baru di Papua. Yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. 

Keempat provinsi itu untuk kali pertama memilih kepala daerahnya sendiri. Khususnya setelah wilayah tersebut resmi terbentuk pada pertengahan 20222 lalu. 

Hadi meminta intelijen Polri waspada terhadap penggunaan politik identitas, politik uang, provokasi media sosial, dan ujaran kebencian. Kewaspadaan di sana menurut Hadi harus ditingkatkan selama tahapan Pilkada 2024. 

Ia menuturkan, analisis intelijen yang diterimanya saat ini memperkirakan potensi konflik di tingkat menengah hingga tinggi. Apalagi, selama pilkada 2024.

Lantas ia meminta intelijen Polri dapat memastikan langkah-langkah, rencana, dan analisis yang dibuat secara matang. Selain itu juga harus tajam dan mampu menjadi rujukan untuk mencegah konflik terjadi.

"Pilkada 2024 dilaksanakan serentak, backup pengamanan TNI-Polri akan berkurang. Sehingga perkiraan intelijen harus tajam dan akurat untuk mengantisipasi kemngkinan konflik yang terjadi dan berimplikasi kontingensi," ucap Hadi. 

Menkopolhukam menegaskan, intelijen keamanan Polri harus berada di garda terdepan pengamanan pilkada 2024. Karena tugas mereka mencegah konflik dan gangguan agar tidak terjadi selama pilkada nanti.