JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Partai Buruh dan serikat pekerja bakal menggelar unjuk rasa menolak
program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di Patung Kuda Arjuna
Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).
"Ribuan buruh diperkirakan akan beraksi. Mereka berasal dari Jabodetabek
dan berbagai organisasi serikat pekerja, seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan
Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan Percaya,"
kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, lewat keterangan resmi, Selasa
(4/6).
Aksi akan dimulai pukul 10.00 WIB, titik kumpul di depan Balaikota DKI Jakarta, dan bergerak ke Patung Kuda Arjuna Wiwaha yang masuk wilayah ring satu istana.
Menurut Said Iqbal, kebijakan Tapera jelas-jelas merugikan dan membebani pekerja, karena gajinya dipotong 3 persen tiap bulan. Meski dipotong selama 20 tahun, buruh diyakini tetap tidak bisa memiliki rumah.
Selain itu, dalam Tapera, pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam penyediaan rumah. Karena hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD."Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," lanjutnya.
Selain aksi menolak PP Tapera, isu lain yang diangkat dalam aksi kali ini adalah tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, tolak KRIS BPJS Kesehatan, tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan hapus outsourcing serta tolak upah murah
Aksi akan dimulai pukul 10.00 WIB, titik kumpul di depan Balaikota DKI Jakarta, dan bergerak ke Patung Kuda Arjuna Wiwaha yang masuk wilayah ring satu istana.
Menurut Said Iqbal, kebijakan Tapera jelas-jelas merugikan dan membebani pekerja, karena gajinya dipotong 3 persen tiap bulan. Meski dipotong selama 20 tahun, buruh diyakini tetap tidak bisa memiliki rumah.
Selain itu, dalam Tapera, pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam penyediaan rumah. Karena hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD."Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," lanjutnya.
Selain aksi menolak PP Tapera, isu lain yang diangkat dalam aksi kali ini adalah tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, tolak KRIS BPJS Kesehatan, tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan hapus outsourcing serta tolak upah murah
0 comments:
Post a Comment