JAKARTA KONTAK BANTEN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut
tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Alat Pelindung Diri
(APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa dijerat dengan hukuman
mati.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, bahwa hal itu telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Dalam aturan tersebut, ada keadaan tertentu yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana yaitu jika tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional.
“Bisa dibaca di undang -undangnya ya, di pasal 2 ayat 2 ya. Ini kan kategori bencana ya. Bencana itu diancam dengan hukuman mati. Itu opsional, artinya pasal itu bisa ditetapkan,” kata Asep kepada wartawan, Jumat (4/10/2024).
Menurut dia, pihaknya perlu mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan sehingga memenuhi unsur perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 tersebut untuk menjerat para tersangka dengan tuntutan hukuman mati.
“Hanya saja kita sedang melengkapinya juga gitu,” kata Asep.
Dia bilang, sejauh ini unsur pasal yang memenuhi untuk menjerat para tersangka ialah Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
“Nah yang jelas-jelas masuk itu adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3-nya gitu,” ucap Asep.
Sebelumnya, lembaga antirasuah menahan dua tersangka dalam kasus ini. Salah satunya ialah mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Budi Sylvana. KPK juga menahan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia Satrio Wibowo.
Selain itu, ada satu tersangka lagi yang sudah ditetapkan KPK dalam kasus ini tetapi belum ditahan karena masih pemulihan pascaoperasi di rumah sakit yaitu Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada Tersangka BS di Rutan Cabang KPK Gedung ACLC, dan Tersangka SW di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih,” ujar Asep.
“Penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 3 sampai dengan22 Oktober 2024,” tambah dia.
Adapun kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp 319 miliar.
Dalam perkara ini, para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, bahwa hal itu telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Dalam aturan tersebut, ada keadaan tertentu yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana yaitu jika tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional.
“Bisa dibaca di undang -undangnya ya, di pasal 2 ayat 2 ya. Ini kan kategori bencana ya. Bencana itu diancam dengan hukuman mati. Itu opsional, artinya pasal itu bisa ditetapkan,” kata Asep kepada wartawan, Jumat (4/10/2024).
Menurut dia, pihaknya perlu mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan sehingga memenuhi unsur perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 tersebut untuk menjerat para tersangka dengan tuntutan hukuman mati.
“Hanya saja kita sedang melengkapinya juga gitu,” kata Asep.
Dia bilang, sejauh ini unsur pasal yang memenuhi untuk menjerat para tersangka ialah Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
“Nah yang jelas-jelas masuk itu adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3-nya gitu,” ucap Asep.
Sebelumnya, lembaga antirasuah menahan dua tersangka dalam kasus ini. Salah satunya ialah mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Budi Sylvana. KPK juga menahan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia Satrio Wibowo.
Selain itu, ada satu tersangka lagi yang sudah ditetapkan KPK dalam kasus ini tetapi belum ditahan karena masih pemulihan pascaoperasi di rumah sakit yaitu Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada Tersangka BS di Rutan Cabang KPK Gedung ACLC, dan Tersangka SW di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih,” ujar Asep.
“Penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 3 sampai dengan22 Oktober 2024,” tambah dia.
Adapun kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp 319 miliar.
Dalam perkara ini, para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
0 comments:
Post a Comment