KPU-Bawaslu Tangerang Masih Bingung Aplikasikan PKPU 13/2024

 

Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tangerang, Yudistira Prasasta, menjawab pertanyaan awak media soal PKPU Nomor 13 tahun 2024, Selasa (1/10/2024)

 

 TANGERANG KONTAK BANTEN  KPU dan Bawaslu Kota Tangerang masih kebingungan terkait standardisasi besaran nilai transport bagi peserta kampanye Pilkada 2024. Sejatinya, hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 tahun 2024, Pasal 66.

"Nah, yang transport ini kami gak menemukan, karena di SSH (Satuan Standart Harga, red) Kota Tangerang gak ada itu transport nilainya berapa. Ini yang memang kita masih debatebel terkait standarnya," kata Yudistira Prasasta, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tangerang, Selasa (1/10/2024).

Menurut Yudistira, rencananya dalam proses mencoba dikomunikasikan kembali dengan Pemkot Tangerang terkait batasan tansport ini. Berapa nilainya, apa itu harga standar atau mengikuti perjalannnya, tergantung kesepakatan.

"Itu yang masih kami diskusikan dengan Pemkot Tangerang dan Bawaslu, supaya bilamana ada pelanggaran bisa dicegah. Nah, kemarin kami cari kalau untuk makan dan snack itu diangka Rp42.500 kalau gak salah," ucapnya.

Sedangkan, maksimal Rp100 ribu untuk bahan kampanye bila dikonversi dan mengacu pada PKPU No 13/2024. Bahan kampanye itu seperti penutup kepala atau kaos untuk peserta kampanye.

"Dil uar daripada itu sebensrnya boleh memberikan transport, makan dan snack. Akan tetapi harus disesuaikan dengan SSH tingkat kota/kabupaten masing," kata Yudistira.

Ia menegaskan, bila kalimat transport itu, ya uang cash atau pengganti bensin. Namun, sekali lagi pihaknya sudah mencari di regulasi tingkat kota, SSH untuk transport itu memang tidak ada.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarullah menyatakan bila transport pada PKPU No 13/2024 itu bukan berbentuk uang. Namun, pihaknya akan melihat kembali apakah nanti hal tersebut masuk dugaan pelanggaran atau tidak.

"Kami akan diskusikan lagi dengan KPU terkait aplikasi transport itu. Namun, Bawaslu tetap memegang teguh kepada aturan, apabila ada dugaan politik uang ranahnya ke Gakumdu," kata Komarullah.

Diketahui, aturan tentang kampanye di Pilkada serentak 2024 sudah diatur dalam PKPU No. 13 tahun 2024. Sedikitnya ada dua poin penting yang berubah dari aturan kampanye Pemilu 2024, pertama, Pasal 66 Ayat (3) da  Ayat (4).