SERANG KONTAK BANTEN – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KPK) atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Wihajir, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperkuat program penurunan angka prevalensi stunting, melalui sinergi lintas sektor yang terfokus pada peningkatan kesehatan ibu, anak, serta peran strategis masyarakat setempat.
Hal itu diungkapkan Wihajir, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dalam rangka langkah nyata penurunan stunting, Rabu (30/10/2024).
Kunjungan itu juga, diikuti oleh Wakil Menteri KPK Isyana Bagoes Oka bersama jajaran pejabat utama di kementerian, serta Forkopimda Kabupaten Lebak dan Pemprov Banten.
Menurut Wihajir, pemerintah komitmen untuk mengatasi prevalensi stunting guna mencapai target generasi emas 2045. Oleh karena itu, kegiatan kunjungan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program Bangga Kencana dan program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) berjalan efektif di tingkat daerah.
Program itu, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal keluarga, yang turut berperan dalam mengurangi risiko stunting melalui perbaikan sanitasi, kesehatan, dan kelayakan tempat tinggal.
Pada kesempatan itu, Wihajir juga meninjau program Bangga Kencana dan program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) seperti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan posyandu sebagai garda terdepan pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang anak.
Lalu meninjau lokasi bedah rumah dan keluarga yang memiliki balita usia dua tahun (baduta), melakukan peletakan batu pertama pembangunan bedah rumah untuk keluarga risiko stunting (KRS) dan mengunjungi rumah keluarga yang berisiko stunting, khususnya kepada ibu hamil.
Menurut Wihajir, total masyarakat Lebak ini jumlahnya mencapai sekitar 1,5 juta. Dari jumlah itu yang berpotensi stunting mencapai 48.000 dan yang sudah stunting sekitar 4.000.
Jumlah itulah yang akan dientaskan bersama-sama, dan tentunya harus melalui identifikasi yang matang terlebih dahulu sehingga pendekatan yang dilakukan benar-benar efektif, optimal dan tepat sasaran.
“Kita akan awasi terus. Saya akan lihat nanti satu tahun lagi, bagaimana progres dsri program yang dilakukan. Bagaimana berat badannya, tingginya juga. Selain itu, setelah usia lima tahun, kita juga akan ukur bagaimana kondisi IQ-nya. Kalau sudah di atas 78 berarti sudah cukup baik,” jelasnya.
Ditegaskan Wihajir, stunting itu bukanlah aib. Karena tidak hanya orang yang kurang mampu, tetapi terjadi juga pada orang-orang yang kondisi ekonominya menengah ke atas. Karena sebabnya berbagai macam, selain makanan juga pola konsumsinya.
“Sekarang kan banyak orang-orang yang konsumsi makannya, inginnya serba instan, junk food dan lainnya. Lalu, para orang tua juga cenderung membiarkan ketika anak-anaknya susah makan. Berbeda dengan orang tua kita dahulu. Untuk itu, penanganannya tidak bisa sendirian. Harus digerakkan. Maka dari itu peran kader posyandu sangat penting,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia
tahun 2023 tercatat 21,5% dan hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya
21,6%.
Percepatan penurunan stunting pada Balita adalah program prioritas
Pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional
pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%.
Pj Bupati Lebak, Gunawan Rusminto mengatakan, kunjungan itu merupakan bukti kolaborasi sinergitas pembangunan antara pusat daerah dan Kabupaten dalam rangka untuk penanganan program penurunan angka stunting.
Di Kabupaten Lebak sendiri ada dua program utama yang dilakukan dalam rangka itu, pertama Lasik yang dilaksanakan di tahun 2024 ini dan yang kedua gerakan jumat Serius atau Seribu rupiah setiap hari jumatnya.
Melalui gerakan ini, seluruh PNS, pengusaha, masyarakat menyumbangkan uangnya dan kita kumpulkan di Baznas untuk kemudian distribusikan bantuan itu dalam bentuk makanan bergizi kepada masyarakat beresiko stunting. Ini sudah berjalan dan berdampak positif.
“Angka stunting di Kabupaten Lebak pada tahun 2023 ini turun sekitar 28,63 persen atau menjadi 48.000 lebih. Ini berkat inovasi dan kolaborasi semua pihak,” ucapnya.
Sementara, Pj Sekda Provinsi Banten Usman Assidiqi Qohara mengungkapkan, dalam rangka penanganan stunting, sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 161 tahun 2024, Pemprov Banten telah dilaksanakan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh Kab/Kota yang telah dilaksanakan pada tanggal 1-30 Juni 2024.
“Seperti deteksi dini dan edukasi masalah gizi kepada seluruh sasaran Balita dengan meningkatkan kunjungan posyandu pemeriksaan kesehatan dan edukasi kepada seluruh sasaran calon pengantin dan ibu hamil,” katanya.
Selain itu, kita juga mempersiapkan alat antropometri tersestandar dan kader posyandu terampil dalam pengukuran antropometri terstandar intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi.
Dikatakan Usman, berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi banten dalam menurunkan jumlah penderita stunting dengan capaian yang diraih seperti persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada tahun 2023 di Provinsi Banten mencapai 93,8 persen dengan target nasional 70 persen.
“Kemudian persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan juga terjadi peningkatan, pada tahun 2022 90 persen, tahun 2023 92,3 persen. Jauh dari angka target nasional 70 persen,” ucapnya.
“Angka persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi terjadi penurunan, dimana pada tahun 2022 sebesar 93,8 persen, sedangkan tahun 2023 76,1 persen dengan target nasional 85 persen,” jelasnya.
Selain fokus pada bayi dan balita, kata Usman, beberapa kegiatanpun dilakukan dengan hasil persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi terjadi penurunan pada dua tahun terakhir dimana tahun 2022 sebesar 95,1 persen dan 2023 sebesar 77,3 persen dari target nasional 87 persen.
0 comments:
Post a Comment