JAKARTA KONTAK BANTEN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk manfaat rakyat. "Presiden Prabowo menekankan teliti dan tepat menggunakan APBN untuk manfaat rakyat," kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun Instagram resmi @smindrawati, yang diunggah usai Sidang Kabinet Paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10).
Di samping itu, Prabowo juga memberikan arahan agar APBN
digunakan untuk fokus memberantas kemiskinan, korupsi, dan inefisiensi
birokrasi. Kerja sama tim dalam kabinet serta penyederhanaan birokrasi
dan regulasi juga menjadi arahan penting yang disampaikan Prabowo.
Presiden juga memberikan arahan untuk konsisten dengan semangat
dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercantum
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD), yaitu menjaga kemerdekaan dan
keutuhan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah,
menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan, serta melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.
Terkait kebijakan, Sri Mulyani merinci yang menjadi prioritas
utama adalah ketahanan dan swasembada pangan dan energi, pemberian Makan
Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan anak, hilirisasi 26 komoditas,
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta menjaga
pertahanan dari ancaman judi online, penyelundupan, narkoba, dan
kegiatan ilegal serta kebocoran. Perencanaan dan penganggaran serta
kebijakan dan aturan pun harus dilakukan dengan teliti dan tepat sesuai
prioritas dan fokus pembangunan.
Dengan begitu, dapat menciptakan ketahanan dan ketangguhan
ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pertahanan nasional. "Sebuah bangsa
hanya bisa maju apabila bersatu dan selalu mengedepankan kepentingan
negara dan bangsa di atas kepentingan sendiri atau kelompok," tegas Sri
Mulyani.
Reduksi Kesenjangan
Sementara itu, para ekonom menilai kebijakan pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan
dasar seperti pangan dan perbaikan gizi, kemandirian energi, dan
permukiman yang layak.
Fokus kebijakan pemerintah itu diharapkan bisa mereduksi
kesenjangan sosial di masyarakat. Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim, yang diminta
pendapatnya mengatakan jika melihat Asta Cita Prabowo, sangat kental
program-program yang diajukan sifatnya mendasar, dari pangan lalu
kebutuhan perumahan dan perbaikan gizi. "Memang strategi pembangunan
Prabowo pada saat ini sedikit berbeda dengan Jokowi yang lebih banyak ke
pembangunan infrastruktur. Saya pikir dengan kebijakan yang digagas
melalui Asta Cita ini bisa mereduksi kesenjangan antarkelas status
sosial masyarakat," kata Rizal.
Pemerintah, jelasnya, tentu menghadapi banyak sekali tantangan
dengan struktur kementerian lembaga yang begitu banyak dalam menangani
swasembada pangan yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral. "Ini
bukan hal yang mudah di tingkat koordinasi antarkementerian. Saya pikir
strong leadership atau kepemimpinan kuat sangat dibutuhkan," katanya.
Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of
Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri, menyatakan Presiden
cenderung fokus pada beragam permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat. "Saya melihat bahwa 17 program strategis Asta Cita
maupun isi pidato Presiden Prabowo (saat pelantikan) itu pendekatannya
lebih basic needs (kebutuhan dasar), berbeda dengan Jokowi pada
2019-2024 yang pendekatannya pembangunan infrastruktur fisik," kata
Didin.
Dalam Asta Cita, kata Didin, ada delapan program quick win yang
menitikberatkan pada program-program sosial, pendidikan, dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia (SDM). Turunnya Kelas Menengah Rekan Didin
di Indef, Aviliani, berharap Presiden Prabowo Subianto mengatasi
masalah penurunan kelas menengah, terutama lapangan kerja di sektor
informal. Aviliani berpendapat pemerintah seharusnya tidak hanya fokus
mengalihkan pekerja informal ke sektor formal, melainkan juga memastikan
pekerja informal mendapatkan pendapatan yang layak. "Apalagi kelompok
miskin dan rentan itu cenderung pengeluarannya untuk makan, lebih dari
64 persen.
Kecenderungan untuk konsumsi yang lain agak susah, sehingga
pendapatannya harus ditingkatkan supaya mereka bisa juga mengonsumsi hal
yang lain," paparnya. Pengamat ekonomi Unika Atma Jaya Jakarta,
Rosdiana Sijabat, mengatakan perekonomian Indonesia disebut-sebut salah
satu kekuatan ekonomi yang akan disegani, tetapi faktanya tantangannya
cukup besar terutama mengenai kemiskinan dan semakin turunnya jumlah
kelas menengah.
"Ini semua kan berdampak kepada daya saing, produktivitas, dan
tingginya angka kemiskinan, pergeseran kelompok kelas menengah akan
berdampak ke APBN, sementara APBN itu alat strategis supaya menjadi
negara dengan ekonomi yang maju," kata Rosdiana. Dia juga menjelaskan
tentang karakteristik produk domestik bruto (PDB) yang hampir di atas 55
persen ditopang konsumsi rumah tangga. Namun, itu akan terancam kalau
kemiskinan tetap tinggi, kemudian dibandingkan lima tahun terakhir ada
pergeseran kelas menengah.
0 comments:
Post a Comment