agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik.
Politik menurut aristoteles adalah merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama Akan tetapi sebaliknya politik dikambing hitamkan mayoritas masyarakat mengartikan politik sebagai segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Sebenarnya ini merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, elite partai politik, kandidat dan partai politik serta masyarakat agar hal ini tidak salah kaprah pada akhirnya semua pihak harus turut serta dalam pendidikan politik dan sosialisasi politik agar terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan semua pihak ikut berpartisipasi dalam pemilu. Pendidikan politik harusnya dimaknai sebagai upaya untuk membangun pondasi bermasyarakat maupun bernegara. Pengembangan pendidikan politik harus dibangun agar pemberdayaan dan penguatan masyarakat mau dalam berpartisipasi membangun negeri ini. siapapun mereka, dari golongan apapun mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan politik Sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap generasi muda Indonesia untuk berbicara politik. Pendidikan Politik merupakan salah satu Fungsi kewajiban dari Partai Politik untuk mencerdaskan masyarakat dan sarana kedaulatan rakyat.
Gerakan Reformasi 1998 membawa angin segar bagi perubahan politik di indonesia seiring dengan hal itu sistem pemerintahan pun berubah, sistem demokrasi tidak hanya menerapkan model perwakilan tapi juga demokrasi partisipatoris yang melibatkan rakyat. Perubahan tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dan pembentukan parpol. Dalam konteks Penyelengaraan Pilkada serentak masih menimbulkan catatan-catatan disetiap penyelenggaraannya dan ketidakstabilan pemerintahan di daerah seperti politik transaksional, ketidaknetralan penyelenggara, ketidak netralan birokrasi, raja-raja kecil didaerah, tekanan terhadap penyelenggara negara, money politik, pragmatis politik, dan konflik di tengah masyarakat. menurut penulis sistem politik dan rekrutmen politik yang baik pada pilkada mampu menghasilkan pemda yang yang efektif (Governable).
Solusi untuk mengeliminasi fenomena Praktik buruk dalam pilkada serentak tersebut dengan penataan pemilu dan kepartaian, memperbaiki pelaksanaan pilkada serentak, sistem rekurtmen politik, penguatan fungsi partai politik dan sebagai penggerak pendidikan politik masyarakat, mengedepankan nilai-nilai budaya indonesia melalui teladan positif para elite dan aktor politik. Kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi faktor kepemimpinan kepala daerah, penguatan lembaga negara dan partisipasi politik dan pengawasan oleh rakyat terhadap kebijakan publik yang dilaksanakan oleh elite politik dan menata ulang pilkada dan menyempurnakan peraturan mengenai pilkada dan penguatan hukum mengenai pilkada serentak sehingga indonesia tetap berorientasi sesuai dengan amanat Undang-undang bahwa negara indonesia adalah negara hukum.
Menurut Kartaprawira (1988), pendidikan politik merupakan upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. tingkat pengetahuan politik masyarakat saat ini sangatlah penting dalam kondisi bangsa masih dalam transisi, dimana tahun 2024 merupakan tahun politik sehingga masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihan untuk kemajuan daerah, Masyarakat harus mampu memilah dan memilih serta berhati-hati dalam mengikuti arus perubahan politik dan juga dalam menghadapi pemilu yang akan diadakan pilkada serentak 2024 di Indonesia yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota mendatang menentukan nasib arah kemajuan Negara dan Daerah. Pendidikan politik ditengah masyarakat penting untuk mengubah mindset yang ada dimasyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan indikator yang sangat penting untuk memudarkan berkembangnya money politik, Dalam hal ini diperlukan tingkat pengetahuan politik masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara langsung dan tidak terjadinya fenomena golput dikalangan masyarakat luas.
Fungsi penguatan pendidikan politik Mengubah dan Membentuk Perilaku: Pendidikan politik berfungsi untuk mengubah dan membentuk perilaku individu agar sesuai dengan tujuan politik yang mampu menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Pemahaman dan Penghayatan Nilai Politik: Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik, nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Partisipasi Politik yang Bertanggung Jawab: Fungsi pendidikan politik juga melibatkan pembentukan partisipasi politik yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam kehidupan politik negara. Proses Dialog: Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog baik pada lingkungan sekolah, pemerintah, maupun partai politik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik.
Pentingnya pendidikan politik masyarakat dalam memilih kepala daerah untuk menentukan kemajuan otonomi daerah, Kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi faktor kepemimpinan kepala daerah oleh sebab itu Perlunya penanaman nilai-nilai berdemokrasi dalam sosialisasi politik agar pemilu aman, damai, jujur dan kondusif dalam memilih dan mampu menciptakan partisipasi politik yang sesuai dengan amanat demokrasi bahwa dari rakyat oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat banyak dan moment kontribusi masyarakat pemilih untuk menentukan nasib dan kemajuan daerah.
Annisa Salsabila Mahsiswi
0 comments:
Post a Comment