Daftar kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang akan dilantik 20 Februari 2025 Simak ? ~ Kontak BantenKoran Kontak Banten

Daftar kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang akan dilantik 20 Februari 2025 sudah diketahui. Simak nama kepala daerah tersebut dan tahapan pelantikannya.

JAKARTA KONTAK BANTEN Daftar lengkap nama kepala daerah 2025 hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan segera dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025. Terdapat 37 provinsi yang memiliki gubernur lewat Pilkada 2024. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) jadi satu-satunya provinsi yang tak memilih gubernur berkaitan dengan status keistimewaan.

Pilkada Serentak 2024 sebelumnya telah digelar pada 27 November 2024 pada tahap pencoblosan. Terdapat 103 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang bersaing di masing-masing daerah. Hasil pemilihan itu kemudian diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Desember 2024.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat pelantikan akan digelar pada Kamis, 20 Februari 2025. Pelantikan sedianya akan digelar pada Kamis, 6 Februari 2025. Namun mundur terkait putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kenapa tanggal 20 Februari, ini bukan kehendak dari pemerintah sebetulnya, ini ada faktor eksternal yaitu adanya putusan sela Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Januari 2025, yang kemudian difollow up dengan adanya revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mempercepat putusan sidang dismissal yang semula 13-15 Februari, menjadi tanggal 4-5 Februari," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Senin, 3 Februari 2025 dikutip dari Antara.

"Kita bisa melakukan pelantikan antara 18, 19, 20 (Februari) dan saya sebagai bawahan tentunya memberi masukan kepada bapak presiden, dan beliau ingin cepat. Bagus kalau yang dismissal juga bisa cepat lagi kalau jumlahnya signifikan digabung. Nah, itu beliau (Presiden Prabowo) memilih tanggal 20 (Februari)," tambah dia.

Daftar Lengkap Kepala Daerah 2025 Hasil Pilkada 2024 & Pelantikan

Meski sudah mendekati masa pelantikan, namun sejumlah sengketa Pilkada 2024 masih berlanjut di MK. Untuk Pilkada di tingkatan provinsi, setidaknya ada 3 perkara pemilihan gubernur-wakil gubernur yang berlanjut hingga sidang putusan akhir sengketa dijadwalkan digelar pada Senin, 24 Februari 2025. Hal itu sesuai putusan lanjut atau tidaknya (dismissal) perkara yang dibacakan pada Selasa-Rabu, 4-5 Februari 2025.

Di antara yang masih berlanjut di MK itu ialah Pilkada Gubernur Bangka Belitung (66/PHPU.GUB-XXIII/2025), Pilkada Gubernur Papua Pegunungan (293/PHPU.GUB-XXIII/2025) dan Pilkada Gubernur Papua (304/PHPU.GUB-XXIII/2025).

Menyangkut hal itu, Presiden Prabowo telah mengeluarkan pedoman dalam Peraturan Presiden (Perpres) 13/2025. Dijelaskan, bahwa Pilkada yang sengketanya masih berlanjut di MK, maka pelantikan bisa digelar di luar agenda yang ditetapkan.

Sementara, gubernur-wakil gubernur terpilih yang bisa dilantik pada 20 Februari 2025 ialah mereka yang memenuhi 2 kriteria. Pertama, tidak terdapat perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Serta kedua terhadap perkara perselisihan hasil kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 yang tidak dilanjutkan pada sidang berikutnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Februari 2025 dan 5 Februari 2025.

Terlepas dari hal itu, sesuai Perpres 13/2025, pelantikan gubernur-wakil gubernur hasil Pilkada 2024 dapat dilakukan oleh Presiden RI, sebagaimana Pasal 6A yang disisipkan atas perubahan kedua Perpres 16/2016. Di pasal yang sama, dijelaskan pelantikan dihadiri oleh ketua atau salah satu wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan digelar di Jakarta. Mantan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) itu menegaskan bahwa saat ini pelantikan belum bisa digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Selagi perpresnya belum operasional (IKN) sebagai ibu kota negara, maka ibu kota tetap di Jakarta. Meskipun nama Jakarta sudah menjadi Daerah Khusus Jakarta,” ujar Tito.

Selain 37 provinsi (3 masih sengketa di MK), Pilkada 2024 juga menyertakan pemilihan di 415 kabupaten, serta 93 kota. Hingga putusan lanjut atau tidaknya (dismissal) perkara MK, setidaknya masih ada 37 sengketa Pilkada di tingkatan kabupaten/kota yang akan digelar sidang putusan akhir sengketa Pilkada 2024 pada Senin, 24 Februari 2025.