JAKARTA KONTAK BANTEN – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam
(BADKO HMI) Jabodetabeka-Banten melakukan konsolidasi akbar Kader HMI
Se Jabodetabeka yang di gelar di Sekretariat Bersama HMI Cilosari 17
jakarta, tepatnya pada Pukul 16.00 wib tanggal 15 maret 2025.
Konsolidasi
ini bertajuk “Jegal Diktator” bertujuan untuk merumuskan sikap tegas
terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang semakin mengkhawatirkan,
khususnya terkait revisi regulasi yang mengancam demokrasi, maraknya
praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara, serta berbagai kebijakan
yang merugikan rakyat.
” Minggu, 16/03/2025
” Minggu, 16/03/2025
Dalam sektor
legislasi, BADKO HMI Jabodetabeka-Banten menegaskan penolakan terhadap
RUU Kejaksaan yang dinilai berpotensi menciptakan hak imunitas di tubuh
kejaksaan.
Revisi ini mengandung pasal-pasal kontroversi salah
satu diantaranya mengatur pemeriksaan hukum terhadap jaksa yang diduga
melakukan tindak pidana harus melalui persetujuan jaksa agung.
Selain itu, pembahas terkait dengan revisi UU TNI yang kembali
membuka peluang bagi militer untuk menduduki jabatan sipil. Ini menjadi
kajian HMI pasal nya revisi ini dianggap sebagai langkah mundur dan
mengkhianati amanat reformasi.
Sejumlah pasal dalam draf revisi
memungkinkan prajurit aktif untuk menduduki berbagai jabatan, termasuk
Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.
Di sisi lain, BADKO HMI turut
mendorong agar UU Perampasan aset segera disahkan guna memperkuat
pemberantasan korupsi. Sayangnya, pembahasan UU ini justru terus
tertunda tanpa alasan yang jelas, sementara para koruptor semakin
leluasa menggerogoti uang rakyat.
Dalam sektor pemberantasan
korupsi, BADKO HMI meminta pengusutan tuntas skandal mega korupsi di PT
Pertamina, PT Antam, Pertambangan dan PT PLN yang telah merugikan negara
hingga kuadriliun-an rupiah. “Mega korupsi ini bukan sekedar praktik
biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang harus dibongkar sampai ke
akar-akarnya. Kami menuntut agar tidak hanya kaki tangan yang ditangkap,
tetapi semua yang terlibat sampai ke akar rumput dan aktor
intelektualnya,” ungkap Safrudin, Sekretaris Umum Badko HMI
Jabodetabeka-Banten.
Senada dengan, Arjuna Gani, Wasekum PTKP
Badko HMI Jabodetabeka-Banten, kami menuntut pencopotan Menteri BUMN
Erick Thohir yang dinilai gagal mengawasi BUMN sehingga berbagai kasus
korupsi skala besar terus terjadi. “Sudah terlalu banyak kebobrokan yang
terjadi di bawah kepemimpinannya, dan ini tidak bisa dibiarkan begitu
saja. Menteri BUMN harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain itu,
pada konsolidasi tersebut, turut disorot program Makan Bergizi Gratis
(MBG) yang diusung pemerintah. Berbagai temuan penyimpangan, termasuk
pemangkasan anggaran dari Rp 10.000 per porsi menjadi Rp 8.000,
menunjukkan indikasi korupsi yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan
banyak kegagalan hingga adanya keracunan makanan (MBG) tersebut di
beberapa daerah kabupaten/Kota di Indonesia.” Ungkapnya Arjun
Perlu
di catat “Anak-anak sekolah tidak boleh dijadikan korban dari permainan
anggaran. Jika program ini tidak diawasi dengan ketat, ia hanya akan
menjadi ladang korupsi baru dan masalah yang baru, ” ungkap pria yang
kerap disapa Juna tersebut.
BADKO HMI juga menuntut pemerintah
mengkaji kembali terkait pembentukan Danantara, yang dinilai berpotensi
menjadi sarang korupsi. Selain itu, efisiensi anggaran yang dilakukan
pemerintah dengan memangkas sektor pendidikan juga ditolak tegas.
Pada
momentum konsolidasi tersebut, BADKO HMI juga menyoroti isu regional
Jakarta, dalam hal ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak
memberikan deviden yang cukup untuk daerah. Desakan pemeriksaan terhadap
Aguan CS terkait kasus reklamasi Pagar Laut yang merugikan masyarakat
pesisir Tangerang pun turut disuarakan.
BADKO HMI Jabodetabeka-Banten mengajak seluruh kader HMI dan elemen masyarakat untuk mengawal berbagai isu-isu diatas hingga sampai pada titik terang.”Kami mengajak seluruh pihak untuk sama-sama mengawal isu yang dibahas dalam konsolidasi Jegal Diktator ini,” tutup Juna
0 comments:
Post a Comment