Monday, 24 March 2025

Workshop 'Kebijakan Publik Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik

 

Workshop 'Kebijakan Publik dan Demokrasi' pada di Sekretariat AJI9 Jakarta, Kalibata, Jakarta Selatan.(Foto/Dok AJI)

JAKARTA KONTAK BANTEN  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Indonesia kembali  menggelar Workshop ‘Kebijakan Publik dan Demokrasi’ pada Minggu, 23 Maret 2025 di Sekretariat AJI Jakarta, Kalibata, Jakarta Selatan.

Workshop ini dihadiri oleh puluhan jurnalis di Jakarta dan sekitarnya. Turut hadir pula Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amir Arief dan Aktivis Hak-Hak Perempuan dan ahli politik Siti Musdah Mulia sebagai narasumber.

Amir mengungkapkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia memang mengalami peningkatan pada 2024, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2024, IPK Indonesia rata-rata 37. Sedangkan pada 2023, rata-ratanya hanya 37.

Namun, hal ini dikarenakan ada tambahan satu indikator pada 2024. Semula indikator IPK hanya ada 8, yaitu Global Insight Country Risk Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook, Economist Intelligence Unit Country Ratings, PRS International Country Risk Guide, Bertelsmann Foundation Transform Index, PERC Asia Risk Guide, Varieties of Democracy Project dan World Justice Project ‒ Rule of Law Index. Kemudian ditambah satu indikator yakni ‘World Economic Forum EOS’ pada 2024.

Nilai indikator World Economic Forum EOS menyumbang paling banyak pada IPK, yakni 61. “Mungkin ini ya karena nambah 1 indikator, jadi lumayan naik. kalau kita berbangga indeks persepsi korupsi kita naik, jangan bangga dulu, kondisi antikorupsi tidak membaik sebenarnya di tahun 2024,” kata Amir.

Jika dipreteli satu-satu, kenaikan nilai terdapat pada indikator-indikator yang berkaitan dengan ekonomi. Namun, indikator yang berkaitan dengan demokrasi terdeteksi menurun. Nilai pada indikator Varieties of Democracy Project hanya 22, lebih sedikit dari tahun sebelumnya yang mendapat nilai 25.

“Kesehatan demokrasi kita malah turun di tahun 2024. Tapi kita terbantunya oleh World Economic Forum,” ujar dia,

“Kalau kita berbangga indeks persepsi korupsi kita naik, jangan bangga dulu, kondisi antikorupsi tidak membaik sebenarnya di tahun 2024,” tambahnya.

Sementara itu, Aktivis Hak-Hak Perempuan dan ahli politik, Siti Musdah Mulia banyak menyoroti maraknya politik identitas yang justru menghambat demokrasi di Indonesia.

Musdah mengungkapkan alasan mengapa politik identitas masih laku di Indonesia. Pertama, politik identitas adalah cara paling murah dan mudah untuk melakukan mobilisasi massa demi memenangkan pertarungan politik, Kedua, Politik identitas cara paling efektif menggugah emosional individu dan masyarakat.

Ketiga, Politik identitas dengan berbagai dinamikanya telah menciptakan momentum bagi kebangkitan kelompok islamis atau Islam formalis. Keempat, politik identitas masih akan terus dipakai selama daya kritis masyarakat rendah dan wacana kebohongan yang intens berhasil menciptakan keraguan.

Musdah menyebut tidak semua politik identitas berbahaya. Namun, politik identitas akan menjadi berbahaya jika dipakai sebagai legitimasi untuk menempatkan satu identitas dalam posisi superior,dan lainnya cuma subordinat. Kemudian juga dipakai sebagai legitimasi untuk memisahkan secara tegas satu kelompok dengan kelompok yang lain.

“Dan juga berbahaya jika politik identitas dipakai sebagai legitimasi untuk menerima tradisi, doktrin, sejarah dan pandangan tanpa kritik,” jelas dia.

Dia berpendapat politik identitas akan membuat pragmatisme politik yang semakin mengaburkan posisi agama dan negara dalam konteks demokrasi. Agama juga, menurut dia, akan selalu digunakan utk kepentingan politik jangka pendek. Sebaliknya, negara akan dijadikan tameng pembela agama demi kekuasaan semata.

Musdah mengingatkan membiarkan politik identitas berarti memberikan ruang pada gerakan Islamisme yang mengedepankan sikap intoleran dan eksklusifisme yang menggiring pada konflik dan kekerasan ekstremisme.

Politik identitas juga, menurutnya dapat meningkatkan tindak intoleransi dan persekusi di wilayah publik akan semakin luas. Dia menyebut kondisi ini semakin parah akibat rendahnya tingkat literasi masyarakat dan budaya kritis serta penegakan hukum.

“Politik identitas juga akan menghambat demokrasi. Sebab, politik identitas hanya akan tumbuh di negara yang tidak inklusif dan toleran,” ungkapnya.
Share:

0 comments:

Post a Comment

BERBUAT BAIKLAH SESUNGUHNYA UNTUK DIRI KITA

BERBUAT BAIKLAH SESUNGUHNYA UNTUK DIRI KITA

SEGENAP CREW WWW.KONTAKBANTEN.CO.ID IDUL FITRI

SEGENAP CREW WWW.KONTAKBANTEN.CO.ID IDUL FITRI

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

MOHON MAAF LAHIR BATIN IDUL FITRI 1446 H

MOHON MAAF LAHIR BATIN IDUL FITRI 1446 H

Silakan Klik Kerja sama Publikasi

MOTO KAMI


Cermat Cerdas Tepat Dalam Informasi Menjadi Media Inpendent Berita Tanpa Intervensi

Unsur Pimpinan DPR RI 2024 2029

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 2025

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 2025

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

PT KONTAK MEDIA PERSADA GROUP KLIK

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA

IDUL FITRI 1446 H

IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1445 H

SELAMAT IDUL FITRI 1445 H

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

BUMN PEDULI BANGSA

BUMN PEDULI BANGSA

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

IBU KOTA NUSANTARA

IBU KOTA NUSANTARA

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

BANGSA HEBAT PERS KUAT HPN 2025

BANGSA HEBAT PERS KUAT HPN 2025

INFO CPNS DAN PPPK 2025 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

PERKIM BANTEN SELAMAT GUBERNUR BANTEN 2025

PERKIM BANTEN SELAMAT GUBERNUR BANTEN 2025

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

HPN 2025 RESOLUSI TAHUN 2025 PERS LEBIH BAIK

HPN 2025 RESOLUSI TAHUN 2025 PERS LEBIH BAIK

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

HARI PERS NASIONAL 2025 AKU BANGGA JADI INSAN PERS

HARI PERS NASIONAL 2025 AKU BANGGA JADI INSAN PERS

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support