JAKARTA KONTAK BANTEN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPANRB) Rini Widyantini menerima sejumlah masukan dari Perhimpunan
Periset Indonesia (PPI). Ini untuk terus melakukan perbaikan kualitas
pelayanan publik melalui perumusan kebijakan.
Ia menilai mendengar
masukan dari para ahli di bidangnya penting. Guna perbaikan pelayanan
kepada publik maupun dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung
bagi masyarakat.
“Kementerian PANRB sebagai pembina pelayanan
publik, mendorong terciptanya inovasi sebagai respons atas tantangan
pelayanan publik yang semakin kompleks, dinamis, dan berbasis kebutuhan
masyarakat. Maka diperlukan masukan dari banyak pihak, tidak hanya dari
masyarakat namun juga para ahli,” kata Rini dalam keterangannya, Rabu
(2/7/2025).
Rini mengatakan jika pelayanan publik yang
berkualitas adalah ujung tombak reformasi birokrasi. Oleh karena itu,
pihaknya perlu mendengar masukan dari para ahli guna menghasilkan
kebijakan yang tepat sasaran.
Hal tersebut dirasa dapat membuat
perubahan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang
dibutuhkan secara terpadu dan terdigitalisasi. Disampaikan
bahwa peran PPI diperlukan untuk menyusun kajian kebijakan berbasis
evidence untuk menyatukan arah kebijakan, mendukung pelembagaan
inovasi.
Peran lain
adalah pengembangan pelatihan, asistensi, dan model pembinaan SDM
berbasis riset. Serta membantu membangun ekosistem inovasi yang tidak
bergantung pada figur.
Selain pelayanan publik, pihaknya
juga memerlukan masukan dari PPI dalam hal implementasi reformasi
birokrasi. Di mana birokrasi yang kapabel, berdaya saing, dan
berintegritas merupakan faktor pendukung tercapainya visi besar
Indonesia untuk menjadi negara maju, bermartabat, dan sejajar dengan
bangsa-bangsa besar di dunia.
Hal tersebut merupakan arahan Presiden dan Wakil Presiden. "Birokrasi
yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara
kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama, apa yang kita
kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat
dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut pihaknya akan
membuka peluang kerja sama antara Kementerian PANRB dengan PPI, terutama
dalam hal pemberian masukan guna menghasilkan kebijakan yang tepat
fungsi. Karena memang untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas
pelayanan publik harus menjadi prioritas setiap instansi, baik pusat
maupun daerah serta kolaborasi dari banyak pihak.
Pada kesempatan
tersebut Ketua Umum PPI Syahrir Ika mengapresiasi kerja-kerja yang
dilakukan Kementerian PANRB yang dirasa terus mengalami perbaikan
terutama dalam bidang digitalisasi dan reformasi birokrasi. Pihaknya
juga meminta Kementerian PANRB dapat memanfaatkan SDM yang ada di PPI
yang merupakan organisasi profesi periset Indonesia yang diamanatkan
oleh BRIN selaku instansi Pembina periset di Indonesia.
“Kami
datang dengan konsep rekomendasi dalam berbagai sektor, baik sektor
penataan aparatur negara, pelayanan publik. Maupun digitalisasi kami
siap membantu Kementerian PANRB untuk menghasilkan kebijakan,” ucapnya.
Senada
dengan hal tersebut Wakil Ketua Dewan Pakar PPI Siti Zuhro menyampaikan
Kementerian PANRB merupakan lokomotif dari reformasi birokrasi
pemerintahan. "Dengan anggota
yang tersebar di seluruh Indonesia dengan ragam keahlian, PPI dapat
turut serta mengawal kebijakan Kementerian PANRB seperti inovasi
pelayanan publik yang tidak hanya menyasar pemerintah pusat namun hingga
pemerintah daerah, dan lainnya," katanya.
0 comments:
Post a Comment