Ini Rencana Purbaya, Lagi Duit Nganggur Di Kementerian Ditarik

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  - Belum genap 2 pekan dilantik, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bikin gebrakan lagi. Kali ini, Purbaya berencana mau tarik duit nganggur di kementerian/ lembaga (K/L). Tak cuma itu, Purbaya juga lagi siapin jurus supaya orang kaya Indonesia tidak lagi nyimpen dolar di luar negeri.

Soal tarik duit nganggur di K/L, Purbaya bukan sekedar gertak sambal. Bulan depan, rencananya mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bakal keliling kementerian buat ngecek serapan anggaran. Siapa yang duitnya cuma ngendon di kas, siap-siap dipotong. 

 “Kalau mereka pikir nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi ini akan kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertambah ke rakyat,” ujar Purbaya di Istana Negara, Jumat (19/9). 

 Menteri nyentrik ini mengaku sudah meminta izin ke Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, dirinya memberi toleransi hingga bulan depan. “Saya nggak mau uang nganggur,” tegasnya. 

 Selain urusan anggaran, Purbaya juga sibuk bikin resep baru buat memperkuat cadangan devisa. Skemanya berbasis pasar (market based). Isinya berupa pemberian insentif bagi orang kaya yang mau simpan dolar pada bank-bank di dalam negeri, ketimbang di parkir di Singapura atau Hongkong. 

 Purbaya ngaku sempat kaget, tiap bulan ternyata banyak WNI rajin kirim dolar ke luar negeri. Paling banyak, mengirim uang ke negara tetangga Indonesia. 

 “Jadi kita mau kasih insentif supaya mereka nggak capek-capek kirim dolarnya ke luar negeri,” jelasnya. 

 Kalau jurus ini jalan, cadangan devisa bisa naik, perbankan lokal makin gemuk pasokan dolarnya, dan proyek strategis pemerintah nggak perlu pusing cari pembiayaan. “Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, cadangan kita lebih besar, perbankan punya suplai dolar lebih banyak lagi,” imbuhnya. 

 Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, rencana Purbaya memang perlu dilakukan demi mengoptimalkan kinerja anggaran pemerintah. Evaluasi penyerapan anggaran memang perlu dilakukan secara mendalam. 

 

Pras bilang, kalau ada kementerian yang menurut data serapannya nggak optimal, harus didorong. 

 

Jadi, semua supaya pelaksanaan program di kementerian tersebut yang korelasinya ke penyerapan anggaran jadi maksimal,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025). 

 

Pras membenarkan, bila Prabowo juga menyetujui langkah Purbaya untuk mendatangi kementerian yang serapan anggarannya rendah. Prabowo juga menyoroti rendahnya belanja kementerian. 

 

“Sekali lagi Presiden bukan hanya setuju, tapi memang harus didorong bersama-sama apa yang jadi kendala dicari jalan keluarnya,” tutur Prasetyo. 

 

Namun, rencana Purbaya untuk tarik duit nganggur di kementerian bukanlah pekerjaan mudah. Menurut Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira, gebrakan Purbaya akan bersinggungan dengan politik. 

 

Kenapa? Karena mereka yang duduk di kabinet, kata dia, kebanyak pimpinan dan petinggi partai politik. “Ini kan sama saja menantang elite politik,” pesan Bhima. 

 

Belum lagi waktu yang mepet. Tahun anggaran tinggal 3 bulan efektif. Sementara belanja modal butuh tender, perencanaan, dan persiapan panjang. “Dari mode hemat ke mode ekspansif itu nggak gampang. Prosesnya butuh waktu,” kata Bhima. 

 

Ekonom senior Universitas Paramadia Wijayanto Samirin juga kasih catatan. Menurutnya, percepatan serapan anggaran memang bagus, tapi jangan sampai asal cepat malah jadi mubazir. 

 

“Yang penting bukan sekadar belanja, tapi belanja yang impact-nya besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik,” ujarnya. 

 

Soal anjuran dolar, Wijayanto berpendapat, simpanan di luar negeri bisa balik kalau iklim investasi kondusif. Kalau ekonominya seret, insentif apapun akan percuma.