YOGYAKARTA KONTAK BANTEN - Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang marak dalam beberapa pekan terakhir dinilai bukan sekadar respons spontan, melainkan cerminan kegelisahan publik.
Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Achmad Munjid menegaskan, aksi massa lahir dari akumulasi tekanan sosial ekonomi serta kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
“Tindakan represif berlebihan hanya akan menambah amarah publik. Pada dasarnya, kemarahan masyarakat saat ini dipicu kondisi sosial ekonomi yang makin berat, bukan sekadar isu tunggal,” ujarnya di Yogyakarta, Jumat (5/9/2025).
Munjid juga menyoroti kian lebarnya jarak antara rakyat dan wakilnya
di parlemen. Menurutnya, tanpa tekanan publik, kebijakan politik akan
cenderung hanya menguntungkan elite.
“Kalau kekuasaan tidak dipaksa dan dikontrol secara efektif, ia hanya akan bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat,” tegasnya.
Munjid menambahkan, kondisi ini semakin diperparah oleh partai politik yang dinilai belum menjalani reformasi pascareformasi 1998. Alhasil, fungsi partai kerap hanya berputar di lingkaran elite tanpa menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Dalam situasi demikian, Munjid menilai kampus dan media memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ruang kritis. “Suara publik tidak boleh teredam, justru harus terus didorong agar kebijakan kembali berpihak pada rakyat,” katanya.
0 comments:
Post a Comment