Portugal Resmi Akui Negara Palestina, Bergabung dengan Kanada, Inggris, dan Australia

 

 

NEW YORK - Inggris, Australia, dan Kanada secara resmi mengakui Negara Palestina, Minggu (21/9/2025), di kala Israel berencana memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki serta meningkatkan serangan militernya di Gaza.alam sebuah pernyataan pppada Minggu, 21 September 2025 waktu setempat, Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney mengumumkan pengakuan negara Palestina. Dia menegaskan, Negeri Maple itu siap bekerja sama membangun masa depan damai bagi Palestina dan Israel.

 “Mengakui Negara Palestina, yang dipimpin oleh Otoritas Palestina, memperkuat mereka yang menginginkan hidup berdampingan secara damai dan mengakhiri Hamas. Hal ini sama sekali tidak melegitimasi terorisme, juga bukan hadiah bagi mereka,” ujar Carney, dilansir Al Jazeera, Senin (22/9/2025)

 Carney menambahkan, Otoritas Palestina telah memberikan komitmen untuk melakukan reformasi pemerintahan, penyelenggaraan pemilu umum tahun depan tanpa keterlibatan Hamas, serta langkah menuju demiliterisasi negara Palestina.

 Pada saat bersamaan, PM Australia Anthony Albanese mengumumkan pengakuan resmi negaranya terhadap Palestina. Dalam pernyataan bersama Menteri Luar Negeri Penny Wong, Albanese menegaskan langkah itu bertujuan menghidupkan kembali momentum solusi dua negara.

 Dia menekankan bahwa solusi tersebut dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera yang masih ditahan. Namun, dia menegaskan kembali bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan Palestina.

 Pengakuan Australia dan Kanada telah berkoordinasi dengan Inggris. PM Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa negaranya secara resmi mengakui negara Palestina tidak lama setelah pengumuman dari Kanada dan Australia.

 Starmer, yang menghadapi tekanan di dalam Partai Buruh yang dipimpinnya agar bersikap lebih tegas terhadap Israel terkait memburuknya situasi di Gaza. Dia menegaskan keputusan itu bukanlah hadiah bagi Hamas.

 

Hamas yang berkuasa di Gaza sejak 2007, pada 7 Oktober 2023, menyerang Israel yang mereka sebut penjajah Palestina. Israel mengklaim, insiden itu menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 251 lainnya.

 

"Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara, saya menyatakan dengan jelas sebagai perdana menteri negara besar ini bahwa Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina," kata Starmer dalam sebuah pesan video.

 

"Kami mengakui negara Israel lebih dari 75 tahun lalu sebagai tanah air bagi bangsa Yahudi. Hari ini kami bergabung dengan lebih dari 150 negara yang juga mengakui negara Palestina," katanya.

 

Pengumuman ini sudah banyak diperkirakan setelah Starmer pada Juli lalu menyatakan bahwa Inggris akan mengakui Negara Palestina kecuali Israel menyetujui gencatan senjata di Gaza, mengizinkan PBB menyalurkan bantuan, dan mengambil langkah lain menuju perdamaian jangka panjang.

 

Portugal Akui Palestina

 

Kemudian, Portugal juga menyatakan mengakui Negara Palestina. "Pengakuan atas negara Palestina merupakan realisasi dari garis kebijakan luar negeri Portugal yang mendasar, konstan, dan fundamental," kata Menteri Luar Negeri Portugal Paulo Rangel di Markas Besar PBB di New York, AS, Minggu (21/9/2025).

 

Prancis telah mendorong banyak negara mengambil langkah mendukung Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan sejak Juli lalu, bahwa negaranya akan mengakui negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB, Senin (22/9/2025).

 

Keterlibatan Inggris Dalam Deklarasi Balfour

 

Inggris memiliki peran sejarah dalam politik Timur Tengah selama 100 tahun terakhir, setelah membagi-bagi wilayah tersebut menyusul kekalahan Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I. Sebagai bagian dari pembagian itu, Inggris menjadi kekuatan yang memerintah Palestina kala itu. Inggris menelurkan Deklarasi Balfour 1917, yang mendukung pembentukan "tanah air nasional bagi bangsa Yahudi".

 

Namun, bagian kedua dari deklarasi itu sebagian besar diabaikan selama beberapa dekade. Bagian tersebut menekankan bahwa tidak boleh dilakukan sesuatu pun yang dapat merugikan hak-hak sipil dan keagamaan bangsa Palestina.

 

Palestina saat itu, merupakan wilayah Utsmaniyah dengan populasi Yahudi minoritas.   Deklarasi tersebut dimuat dalam sebuah surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk disampaikan kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia.

 

108 Tahun sejak itu, Starmer akhirnya mengumumkan secara resmi mengakui negara Palestina. “Menghadapi kengerian yang semakin meningkat di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara tetap hidup,” kata Starmer dalam sebuah pernyataan video pada Minggu 21 September 2025, seperti dikutip dari Al Jazeera, Senin 22 September 2025.

 

Mengomentari sikap sekutunya bikin PM Israel Benjamin Netanyahu meradang. Bibi, sapaan akrabnya, mengecam pengakuan tersebut karena dianggap memberikan hadiah kepada Hamas.

 

"Itu tidak akan terjadi," kata dia.

 “Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan.”

 Netanyahu, yang dijadwalkan berpidato di Sidang Umum PBB pada hari Jumat (26/9) sebelum bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih, mengatakan bahwa dia akan mengumumkan respons Israel setelah perjalanan tersebut.

 Dia telah mengancam akan mengambil langkah sepihak, termasuk kemungkinan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat, sebagai tanggapan atas pengakuan Negara Palestina oleh para pemimpin dunia.

 Namun, pengumuman dari negara-negara besar Barat - dan sekutu lama Israel - mengindikasikan bahwa Israel semakin terisolasi di komunitas global sehubungan dengan serangannya di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 65.200 warga Palestina.

 Hamas menyambut baik keputusan pengakuan ini, menyebutnya sebagai hasil yang sah dari perjuangan, keteguhan, dan pengorbanan rakyat Palestina. Kelompok yang bersumpah menghancurkan Israel itu menyerukan dunia untuk mengisolasi Israel.

 Presiden Palestina Mahmoud Abbas ( Otoritas Palestina) yang menjalankan otonomi terbatas di kota-kota dan wilayah Tepi Barat, mengatakan pengumuman Inggris merupakan langkah penting menuju terwujudnya perdamaian yang adil dan abadi di kawasan berdasarkan solusi dua negara.