KPK Agendakan Periksa Zarof Ricar dalam Kasus TPPU Hasbi Hasan

Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar

JAKARTA KONTAK BANTEN   Mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar diagendakan akan diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin, 15 Desember 2025. Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Zarof Ricar akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pengurusan perkara di MA.

"Benar, hari ini KPK menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap saudara ZR, mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA," kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

KPK telah mengumumkan pengembangan perkara suap di MA menjadi kasus TPPU sejak 5 Maret 2024. Meskipun identitas tersangka belum diumumkan secara resmi, informasi yang beredar menyebutkan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU, yaitu; Hasbi Hasan (Mantan Sekretaris MA), Windy Idol (Penyanyi), dan Rinaldo Septariando B (Wiraswasta, kakak Windy Idol).

Selain menjadi tersangka TPPU, Hasbi Hasan juga kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara lainnya di MA. 

Dalam kasus suap yang baru itu, Hasbi ditetapkan sebagai tersangka bersama Menas Erwin Djohansyah selaku Direktur Utama (Dirut) PT Wahana Adyawarna. Berkas perkara Menas Erwin sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Kamis, 11 Desember 2025

Sementara itu dalam kasus suap pengurusan perkara di MA terkait Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dan penerimaan gratifikasi, Hasbi Hasan telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat pada Rabu, 3 April 2025.

Putusan tersebut pun diperkuat oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam putusan di tingkat banding pada Kamis, 20 Juni 2024.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang menuntut agar Hasbi Hasan dipidana penjara selama 13 tahun dan 8 bulan, dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar subsider 3 tahun kurungan.

JPU KPK menilai, Hasbi bersama-sama dengan Dadan Tri Yudianto telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp11,2 miliar dari Heryanto Tanaka, di mana Hasbi menerima bagian total sebesar Rp3,25 miliar.

Selain itu, Hasbi juga telah menerima gratifikasi berupa uang, fasilitas perjalanan wisata dan fasilitas penginapan dari para pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap jabatannya sejak Januari 2021-Februari 2022, di antaranya dari Devi Herlina, Yudi Noviandri, dan Menas Erwin Djohansyah seluruhnya berjumlah Rp630.844.400.