European Officials Step Up Pressure on Israel Over Gaza War

 

 

Gaza City (Palestinian Territories) (AFP) – European countries ramped up pressure on Israel to abandon its intensified campaign in Gaza and let more aid into the war-ravaged territory, where rescuers said Wednesday new attacks killed at least 19 people.srael said 93 trucks had entered Gaza from Israel on Tuesday but the United Nations said the aid had been held up.

The UN announced Monday that it had been cleared to send in aid for the first time since Israel imposed a total blockade on March 2, sparking severe shortages of food and medicine.

The humanitarian crisis has prompted international anger, with the European Union saying it would review its trade cooperation deal with Israel over the blockade.

European Union foreign affairs chief Kaja Kallas said "a strong majority" of foreign ministers from the 27 member states backed the move, adding "the countries see that the situation in Gaza is untenable... and what we want is to unblock the humanitarian aid".

Sweden said it would press the EU to level sanctions against Israeli ministers.

Britain suspended free-trade negotiations with Israel, summoned the Israeli ambassador and said it was imposing sanctions on settlers in the occupied West Bank in its toughest actions so far against Israel's conduct of the war.

"Blocking aid, expanding the war, dismissing the concerns of your friends and partners. This is indefensible and it must stop," Foreign Secretary David Lammy told parliament.

Israel rejected the moves. The EU action "reflects a total misunderstanding of the complex reality Israel is facing," Israeli foreign ministry spokesman Oren Marmorstein said.

Responding to Britain, Marmorstein said "external pressure will not divert Israel from its path in defending its existence and security".

Flour, baby food, medicine

Palestinians move through Jabalia as they flee the northern Gaza Strip after Israel told them to evacuate

COGAT, the Israeli defence ministry body that oversees civil affairs in the Palestinian territories, said "93 UN trucks carrying humanitarian aid, including flour for bakeries, food for babies, medical equipment, and pharmaceutical drugs were transferred" to Gaza.

The spokesman for UN chief Antonio Guterres confirmed dozens of trucks were allowed in, but spoke of difficulties.

"Today, one of our teams waited several hours for the Israeli green light to... collect the nutrition supplies. Unfortunately, they were not able to bring those supplies into our warehouse," Stephane Dujarric said.

UN humanitarian chief Tom Fletcher said the nine trucks cleared to enter on Monday were "a drop in the ocean of what is urgently needed".

He told the BBC Tuesday that 14,000 babies could die in the next 48 hours if aid did not reach them in time.

US Secretary of State Marco Rubio told a Senate Foreign Relations Committee meeting that the supplies were "not in sufficient amounts" but added: "We anticipate that those flows will increase over the next few days and weeks. It's important that that be achieved."

The Israeli army stepped up its offensive at the weekend, vowing to defeat Gaza's Hamas rulers, whose October 7, 2023 attack on Israel triggered the current war.

Israeli strikes overnight and early Wednesday left "19 dead, most of them children" and including a week-old baby, Gaza civil defence spokesman Mahmud Bassal told AFP.

Several people were missing under the rubble while dozens of others were wounded in the attacks across the Palestinian territory, Bassal said.

Israel on Wednesday announced one soldier was killed in Gaza but did not immediately comment on the latest strikes. The military said Tuesday it had hit more than "100 terror targets" in Gaza over the past day.

At a bombed petrol station on Tuesday, Mahmoud al-Louh carried a cloth bag of body parts to a vehicle.

"They are civilians, children who were sleeping. What was their fault?" he told AFP.

'Irresponsible'

Prime Minister Benjamin Netanyahu declared Monday that Israel would "take control of all the territory of the Strip" with its new campaign.

Israel resumed operations across Gaza on March 18, ending a two-month ceasefire.

Negotiators from Israel and Hamas began new indirect talks in Doha at the weekend, as the intensified campaign started.

Qatar, which has been involved in mediation efforts throughout the war, said Tuesday that Israel's "irresponsible, aggressive" behaviour had undermined the chances of a ceasefire.

Hours later, Netanyahu's office accused Hamas of refusing to accept a deal, saying Israel was recalling its senior negotiators but leaving some of its team in Doha.

A source close to Hamas alleged that Israel's delegation "has not held any real negotiations" since Sunday, blaming "Netanyahu's systematic policy of obstruction".

The Hamas attack in October 2023 resulted in the deaths of 1,218 people in Israel, mostly civilians, according to an AFP tally based on official figures.

Militants also took 251 hostages, 57 of whom remain in Gaza including 34 the military says are dead.

Gaza's health ministry said Tuesday at least 3,427 people have been killed since Israel resumed strikes on March 18, taking the war's overall toll to 53,573.

Read More

Spanyol Ajak Eropa Tekan Israel Hentikan Perang di Gaza

 

 Spanyol menuntut Israel diberi sanksi demi menghentikan operasi militer di Jalur Gaza. Hukuman juga dituntut bagi sejumlah individu yang secara aktif berusaha menggagalkan Solusi Dua Negara secara permanen.

Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyerukan agar komunitas internasional mempertimbangkan sanksi terhadap Israel guna menghentikan perang di Jalur Gaza. Seruan itu disampaikannya di tengah Konferensi Tingkat Tinggi Madrid antara Eropa dan Arab, Minggu (26/5), untuk mendesak diakhirinya serangan militer Israel dan membahas Solusi Dua Negara.

Perluasan operasi militer Israel terhadap Hamas mendorong perubahan sikap sejumlah sekutu lama yang kini turut mendesak penghentian kekerasan.

Blokade bantuan selama dua bulan terakhir telah memperparah krisis kekurangan makanan, air, bahan bakar, dan obat-obatan di wilayah Palestina. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan ancaman kelaparan massal. Organisasi kemanusiaan menyebut, pasokan bantuan yang belakangan diizinkan Israel masuk masih jauh dari mencukupi kebutuhan.

Pertemuan di Madrid ini bertujuan menghentikan perang yang disebut Albares sebagai "tidak manusiawi" dan "tidak masuk akal". Dia menegaskan, bantuan kemanusiaan harus bisa masuk ke Gaza "secara masif, tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa dikendalikan oleh Israel". Dia  menyebut Gaza sebagai "luka terbuka umat manusia".

"Diam di saat seperti ini sama saja dengan bersekongkol dalam pembantaian ini... itulah mengapa kami berkumpul di sini,” tegasnya.

 

Read More

Disambut Upacara Kenegaraan, Prabowo Mulai Lawatan Diplomatik di Singapura

 

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam/Ist

JAKARTA KONTAK BANTEN Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya di Singapura dengan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Parliament House, pada Senin pagi, 16 Juni 2025. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Keduanya berdampingan melewati karpet merah menuju Saluting Dais, tempat utama upacara kenegaraan berlangsung. 

Setelah upacara penyambutan, Presiden Prabowo menandatangani buku tamu di koridor foyer Parliament House sebagai simbol penghormatan dan persahabatan antarkedua negara. 

Agenda kenegaraan ini kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan (courtesy call) Presiden Prabowo kepada Presiden Tharman Shanmugaratnam beserta delegasi masing-masing.

Dalam pengantarnya, Presiden Tharman menyampaikan apresiasi atas kehadiran  Prabowo dalam kunjungan kenegaraan perdana ke negaranya. Ia juga mengenang hubungan baik yang telah terjalin sejak lama antara Presiden Prabowo dan Singapura.

"Terima kasih telah menghormati kami dengan kunjungan Anda. Kami sangat menantikannya, tetapi saya harus mengatakan Anda adalah teman lama Singapura. Anda mengenal kami dengan sangat baik," kata Presiden Tharman dalam sambutannya.Kunjungan kenegaraan ini menjadi bagian dari rangkaian diplomasi Prabowo untuk memperkuat kemitraan regional Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang

Read More

Presiden Prabowo Masih Butuh Waktu Reshuffle Kabinet

 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji

JAKARTA KONTAK BANTEN Fraksi Partai Golkar DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto perihal kocok ulang atau reshuffle Kabinet Merah Putih. “Karena ini kewenangan Presiden, kita tunggu saja kapan Presiden mau melakukan itu,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 16 Juni 2025. 

Sarmuji berpandangan bahwa dalam reshuffle kabinet, Presiden Prabowo tentu punya pertimbangan tersendiri untuk menghendaki atau menunda waktu kapan.

“Apakah Presiden mau melakukan itu (reshuffle). Kalau mau melakukan itu kapan, siapa yang di-reshuffle komposisinya seperti apa, apakah ada perombakan atau hanya sekedar replace saja dari satu kementerian ke kementerian lain, hanya Presiden yang tahu dan hanya Presiden yang punya kewenangan mutlak itu,” kata Sarmuji.

Atas dasar itu, Sarmuji menyebut, jika dalam waktu dekat ini tidak dilakukan reshuffle, barangkali Presiden Prabowo menganggap para pembantunya masih bekerja dengan cukup baik.

“Atau Presiden masih membutuhkan waktu untuk mengevaluasi menteri-menterinya. Karena satu evaluasi pekerjaan kementerian itu tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek,” kata Sarmuji. 

Legislator Golkar daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI ini menganalogikan reshuffle dengan program penanaman pohon. Menurutnya, pohon ketika ditanam langsung dipetik buahnya dalam waktu 2-3 bulan. 

Dengan kata lain, lanjut Sarmuji, bentuk evaluasi kabinet pun berdimensi atau membutuhkan jangka waktu tertentu. 

“Mungkin saja, Presiden masih membutuhkan waktu untuk itu. Atau Presiden merasa tidak ada urgensinya sekalipun ada reshuffle, bisa jadi seperti itu. Tapi semua kewenangan kembali kepada Presiden,” pungkasnya.

Diberitakan RMOL sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada rencana melakukan pergantian sejumlah menteri atau reshuffle anggota Kabinet Merah Putih.

“Saya tidak ada rencana mau reshuffle," ujar Presiden Prabowo usai menghadiri acara Pengukuhan 1.451 hakim, di Kantor Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 12 Juni 2025. 

Prabowo mengaku kerap memanggil menteri-menteri Kabinet Merah Putih untuk memastikan program-program yang jadi target pemerintahannya berjalan dengan baik.

"Untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti, saya sampai saat ini menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik," kata Prabowo.

Read More

Israel-Iran Makin Panas, Presiden Prabowo Diminta Siap dan Sigap

 

 JAKARTA KONTAK BANTEN Presiden Prabowo Subianto diminta untuk siap dan sigap dalam mengantisipasi ancaman perang besar antara Israel dan Iran yang terjadi dalam beberapa hari ini. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menerangkan, siap bukan berarti menyiapkan pasukan untuk perang, tapi juga soal dampak lanjutan yang dapat mempengaruhi kondisi stabilitas dalam negeri.

“Ini yang kita harapkan, Pak Presiden Prabowo harus siap dan sigap mengantisipasi. Pemahaman siap, tentu kita tidak berperang, tapi siap terhadap dampak ikutan lainnya. Ternyata perang modern beda sekali dengan perang yang kita persepsikan seperti sekarang,” kata Utut di Gedung Nusantara III, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Juni 2025.

Sementara sigap itu memiliki arti cepat dan tepat, dan juga memahami serta menyikapi kondisi yang terjadi, terutama terhadap warga negara Indonesia yang berada di Teheran, Iran, selama perang tersebut berlangsung. 

“Ada baiknya dipikirkan untuk dievakuasi ke daerah atau ke wilayah yang memang dianggap aman atau kembali. Saya belum cek berapa banyak (WNI) di Iran, tapi biasanya paling tidak kalau lima ratusan ke seribu biasanya ada,” jelasnya.

Selain itu, Utut meminta agar pemerintah sigap dalam mengantisipasi terjadinya potensi penutupan penerbangan ke wilayah-wilayah di kawasan perang hingga perubahan rute penerbangan. 

“Sikap-sikap ini yang kita minta, karena jangan sampai kita kena imbas langsung,” sambungnya.

Legislator dari Fraksi PDIP ini menambahkan, sikap lainnya adalah mengantisipasi peristiwa terburuk dalam situasi perang yang terjadi saat ini.

“Nah perihal sikap lainnya adalah, apa yang paling (mungkin terjadi dalam) situasi seperti ini, kan kalau kita yang disasar langsung tidak mungkin. Tapi bisa yang namanya lagi apes di wilayah perang. Nah kalau memang perlu, sementara kita sampai aman, kira-kira sebulan ditarik, atau langkah lain. Itu soal sikap yang dari sisi saya kita harapkan,” katanya. “Karena, satu nyawa manusia adalah sangat berharga,” demikian Utut Adianto.

Read More

KPK Diminta Seret Pihak yang Belum Tersentuh di Kasus Eks Bupati

 

Anak Bangsa Anti Korupsi menggelar demo di depan Gedung KPK, Jakarta/Ist

 JAKARTA KONTAK BANTEN  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terus menggali pihak-pihak lain diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi yang telah menyeret mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Desakan tersebut disampaikan organisasi mengatasnamakan Anak Bangsa Anti Korupsi dalam upaya mengawal pengusutan kasus suap dan gratifikasi di Kabupaten Langkat pada periode 2020-2022.

“Kami mengapresiasi KPK menangkap eks Bupati Terbit Rencana Perangin Angin dan saudaranya Iskandar Perangin Angin. Namun kami juga mendesak pihak lain yang turut menikmati gratifikasi diproses hukum," demikian sikap Anak Bangsa Anti Korupsi dikutip Selasa, 27 Mei 2025.

Organisasi ini juga sebelumnya telah menggelar demo di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.

Massa menduga ada indikasi keterlibatan pihak lain dalam kasus suap dan gratifikasi eks Bupati Langkat itu.

Anak Bangsa Anti Korupsi lantas menyinggung salah seorang saksi berinisial TS yang beberapa kali dipanggil KPK. Jika ada bukti cukup terkait keterlibatan di kasus itu, maka lembaga pimpinan Setyo Budiyanto ini sudah selayaknya menetapkan sebagai tersangka.  

Massa menilai sudah saatnya KPK meningkatkan status hukum yang bersangkutan, apabila ditemukan cukup bukti atas dugaan keterlibatannya.

"Kami tidak sekadar mendukung KPK, tetapi juga pengingat bahwa rakyat menuntut keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Tak ada yang bisa lolos dari pantauan KPK,” tegas mereka.“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga semua yang terlibat diproses sesuai hukum,” pungkasnya

Read More

Ini yang Dicecar KPK Selama 7 Jam dari Kepala BPH Migas ?

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, telah selesai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lebih dari 7 jam, Senin 16 Juni 2025. Erika ngaku hanya dicecar soal aturan-aturan serta tugas dan fungsi BPH Migas dalam pengawasan penyaluran gas bumi. Hal itu disampaikan langsung Erika usai menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.45 WIB hingga pukul 17.03 WIB sebagai saksi kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE) pada kurun waktu 2017-2021.

"Iya jadi kami sebagai badan pengatur, kami dikonfirmasi mengenai aturan-aturan yang berlaku untuk penyaluran gas bumi, itu saja sih. Dan juga bagaimana tugas dan fungsi BPH Migas dalam pengawasan untuk penyaluran gas bumi. Cuma seputar itu saja," kata Erika kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin sore, 16 Juni 2025.

Terkait perkara jual beli gas antara PT IAE dengan PGN, Erika menyebut bahwa itu merupakan business to business.

"Wah kalau kerugian negara bukan ranah BPH Migas, tanya saja ke KPK ya," pungkas Erika.

Selain Erika, tim penyidik juga telah memeriksa Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro selaku Direktur Gas BPH Migas tahun 2021. Dia juga selesai diperiksa bersamaan dengan Erika.Terkait kasus ini, pada Jumat, 11 April 2025, KPK resmi mengumumkan dan menahan 2 tersangka. Yakni Iswan Ibrahim selaku Komisaris PT IAE periode 2006-2023, dan Danny Praditya selaku Direktur Komersial PGN periode 2016-2019

Read More

Rekap Awal Perang Israel-Iran: Ilmuwan Dibunuh, Rudal Hujani Pemukiman

 

 JAKARTA KONTAK BANTEN  Ketegangan antara Israel dan Iran terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Aksi saling serang berskala besar menewaskan ratusan orang dan mengguncang stabilitas kawasan. Konflik yang dimulai dari serangan mendadak Israel pada Jumat 13 Juni 2025 itu menjadi konfrontasi yang paling brutal dalam sejarah permusuhan kedua negara.

Berikut timeline aksi saling balas dari konflik tersebut:

Rabu, 30 April 2025, Iran mengeksekusi seorang pria yang diduga bekerja untuk badan intelijen asing Mossad milik Israel, dan berperan dalam pembunuhan Kolonel Garda Revolusi Hassan Sayyad Khodaei di Teheran pada 22 Mei 2022 lalu.

Jumat, 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan dahsyat ke jantung struktur nuklir dan militer Iran, menggempur lebih dari 100 target strategis di Iran.

Dalam serangan tersebut, Israel mengerahkan pesawat tempur dan pesawat nirawak yang sebelumnya diselundupkan ke negara itu untuk menyerang fasilitas-fasilitas utama dan membunuh para jenderal dan ilmuwan papan atas.

Serangan itu menewaskan sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayjen Mohammad Bagheri, dan Komandan Garda Revolusi (IRGC), Jenderal Hossein Salami, serta sedikitnya enam ilmuwan nuklir Iran.

Satelit menunjukkan kerusakan besar di situs pengayaan nuklir Natanz, meskipun reaktor pengayaan bahan bakar dilaporkan masih utuh. Namun sebuah fasilitas nuklir di Isfahan dilaporkan terkena serangan.

Selama akhir pekan hingga Senin 16 Juni 2025, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengklaim telah menyerang lebih dari 80 target tambahan di wilayah Teheran, termasuk markas Kementerian Pertahanan Iran dan peluncur rudal. 

Kepala Organisasi Intelijen IRGC, Brigadir Jenderal Mohammad Kazemi, dikonfirmasi telah terbunuh bersama dua perwira intelijen lainnya, Hassan Mohaghdeh dan Mohsen Bagheri.

Militer Israel juga menyebut telah menguasai wilayah udara ibu kota Iran.  

Kementerian Perminyakan Iran menyatakan dua depot bahan bakar di Teheran ikut dihantam. Sementara Kementerian Kesehatan Iran mencatat 224 orang tewas akibat serangan Israel yang terjadi sejak Jumat.

PM Israel Benjamin Netanyahu menggambarkan serangan ini sebagai operasi untuk mencegah Republik Islam memperoleh senjata nuklir.

Balasan Iran

Jumat 13 Juni 2025, Teheran menanggapi serangan tersebut dengan mengirim rentetan rudal, beberapa di antaranya mengenai daerah permukiman di Tel Aviv dan Bat Yam.

Dalam serangan balasan itu, Iran menembakkan gelombang rudal ke berbagai kota di Israel. Setidaknya 14 warga Israel tewas dan lebih dari 390 orang terluka. 

Salah satu serangan menghancurkan sebuah gedung tiga lantai di kota Tamra dan menewaskan empat perempuan. Di Bat Yam, dekat Tel Aviv, enam orang tewas dan lebih dari 180 lainnya terluka. 

Serangan berlanjut hingga Senin, 16 Juni 2025. Iran menghantam Tel Aviv dan Haifa dengan rudal, yang memicu kebakaran hebat di sebuah pembangkit listrik.

Iran juga mengeluarkan ancaman terbuka terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis bahwa pangkalan militer dan kapal mereka bisa menjadi sasaran jika ikut campur dalam upaya pencegahan serangan balasan Iran. 

Sementara itu, Washington dilaporkan membantu Israel menembak jatuh sejumlah rudal balistik Iran.

Dari sisi diplomasi, upaya meredakan ketegangan tampak mandek. Putaran terakhir perundingan nuklir AS-Iran yang dijadwalkan Minggu dibatalkan. Teheran bahkan dikabarkan menutup pintu dialog kepada mediator Qatar dan Oman selama Israel terus melancarkan serangan.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut serangan Israel sebagai tindakan brutal dan berjanji akan memberikan hukuman berat. Iran juga menuding Israel sengaja menyasar kawasan sipil.

Presiden AS Donald Trump, dari sela-sela KTT G7 di Kanada, mengaku telah mengetahui rencana serangan Israel sebelumnya dan tengah berupaya melakukan intervensi diplomatik. Namun laporan Reuters menyebut Trump sempat memveto rencana Tel Aviv untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran Khamenei dalam serangan lanjutan.

Read More

Wamendagri : Retret kepala daerah gelombang dua dimulai 22 Juni

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah gelombang kedua yang bertempat di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dimulai Minggu (22/6) dengan diikuti oleh sekitar 40 pasang kepala daerah.

"Untuk retret Insya Allah akan diselenggarakan tanggal 22 Juni, hari Minggu para kepala daerah gelombang kedua ini sekitar 80 orang atau 40 pasang," kata Bima di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.

Bima mengatakan materi yang akan disajikan dalam retret gelombang kedua tersebut tidak jauh berbeda dengan materi yang diberikan dalam retret kepala daerah gelombang pertama yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

"Penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas Tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait program prioritas," ujarnya.

Menurut dia, salah satu materi yang akan disampaikan dalam retret tersebut adalah soal hak dan kewajiban sebagai kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

"Juga penekanan kembali kepada aturan, kewajiban dan hak bagi kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak paham atas hak dan kewajibannya," ujarnya.

Bima mengatakan retret tersebut diselenggarakan dengan menggunakan dana dan fasilitas milik Kementerian Dalam Negeri.Angkanya tentu tidak sebesar angka gelombang pertama karena tempatnya di IPDN dan pesertanya juga sedikit ya dan nanti para peserta akan menginap di barak praja atau di asrama praja nanti di IPDN," tuturnya.

Adapun pada retret atau pembekalan gelombang pertama, Presiden RI Prabowo Subianto hadir bersama Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo serta Ketua DPR RI Puan Maharani menyaksikan bersama penampilan defile Parade Senja di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Retret kepala daerah gelombang pertama di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang dihadiri sebanyak 494 dari 503 orang kepala daerah yang dijadwalkan mengikuti pembekalan tersebut

Read More

Presiden Prabowo Desak Gencatan Senjata Israel-Iran, Serukan Perdamaian

  

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan gencatan senjata segera atas konflik bersenjata di Gaza dan eskalasi ketegangan antara Israel dan Iran.

Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin, menyebutkan bahwa seruan ini disampaikan dalam forum Leaders' Retreat bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, sebagai bentuk sikap aktif Indonesia terhadap perdamaian global.

"Kami menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui negosiasi dan menyerukan gencatan senjata segera," katanya dalam sambutan di Parliament House, Singapura.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memandang penyelesaian damai melalui jalur diplomatik dan negosiasi sebagai satu-satunya jalan keluar dari konflik yang terus memakan korban sipil di kawasan Timur Tengah.

“Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Gaza dan meningkatnya konflik antara Israel dan Iran," ujarnya.

Selain isu Timur Tengah, Presiden Prabowo juga menyoroti krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar.

Ia menyebut Indonesia dan Singapura sepakat untuk terus mendorong keterlibatan damai di negara tersebut, sejalan dengan prinsip ASEAN.

"Terkait Myanmar, kami sepakat untuk terus mendorong keterlibatan dan penyelesaian damai di negara tersebut,” katanya.

Read More

Gubernur Banten imbau sekolah siapkan "help desk" selama SPMB

 

Gubernur Banten Andra Soni meninjau SPMB di SMKN 1 Kota Serang, Senin (16/6/2025).

 BANTEN KONTAK BANTEN  Gubernur Banten Andra Soni mengimbau seluruh sekolah di Banten untuk menyiapkan unit bantuan (help desk) guna membantu proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.

“Help desk itu sebuah keharusan, karena sistem daring ini kadang-kadang terkendala teknis. Sekolah harus menyiapkan unit bantuan untuk masyarakat,” ujar Andra Soni saat ia meninjau langsung pelaksanaan PPDB di SMK Negeri 1 Kota Serang, Senin.

Ia mencontohkan kendala yang ditemukan di SMK Negeri 1, seperti dokumen Kartu Keluarga (KK) yang tidak muncul meski telah menggunakan barcode, serta kesulitan mengunggah dokumen akibat keterbatasan fasilitas internet di rumah.

“Maka di sini dibukalah pelayanan untuk membantu. Saya melihat kesiapan panitia di SMK ini cukup baik. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar,” katanya.

Andra Soni menambahkan bahwa proses verifikasi dokumen akan dimulai Selasa (17/6), dan siswa diminta hadir langsung dengan membawa dokumen asli. Semua dokumen akan dikembalikan setelah diverifikasi.

Selain itu, Gubernur turut mendorong sekolah untuk mensosialisasikan program Sekolah Gratis bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Kalau secara kuota dan regulasi tidak memungkinkan masuk sekolah negeri, manfaatkan program Sekolah Gratis. Ini bagian dari solusi agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah,” ujarnya.

Program Sekolah Gratis telah diluncurkan sejak 2 Mei 2025 dan kini mulai disosialisasikan di berbagai sekolah. Delapan SMK negeri di Kota Serang telah bersinergi dengan SMK swasta yang terdaftar dalam program tersebut.

“Kita mulai dari langkah kecil. Mutunya harus terus ditingkatkan, tapi hari ini kita harus bergerak agar tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikan,” kata Gubernur.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara panitia SPMB dan sekolah-sekolah swasta penerima program dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Read More

Walikota Serang, Budi Rustandi,27 Kepsek dan Pengawas Sekolah

 

 KOTA SERANG KONTAK BANTEN  Walikota Serang, Budi Rustandi, secara resmi melantik sebanyak 27 pejabat fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang yang terdiri dari 24 kepala sekolah dan 3 pengawas sekolah, pada Senin (16/6/2025).

Walikota Serang, Budi Rustandi mengatakan, pelantikan ini menurutnya merupakan langkah krusial untuk memastikan tertib administrasi, terutama dalam kaitan dengan penataan ijazah. 

“Pelantikan ini penting karena merupakan instruksi dari pusat. Kita harus pastikan tidak ada lagi keterlambatan dalam administrasi ijazah,” tegas Budi usai pelantikan.

Dalam arahannya, Walikota juga mengingatkan pentingnya integritas para kepala sekolah dan pengawas, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menekankan agar praktik pungutan liar di lingkungan sekolah segera dihentikan. 

“Tahun ini masih boleh ambil untuk kebutuhan seragam, tapi tahun depan sudah tidak boleh lagi. Sudah saya sampaikan dalam sambutan, pungutan liar tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.

Terkait kegiatan wisuda siswa, Budi mengizinkan pelaksanaan asal dilakukan secara sederhana dan tidak membebani orang tua murid. 

“Silakan kalau mau wisuda, asal tempatnya yang biasa, dan dibuat sesederhana mungkin. Pokoknya jangan sampai ada komplain dari masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Budi juga mengungkapkan rencana besar Pemkot Serang untuk mendorong pemerataan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Ia berencana memberikan bantuan kepada sekolah swasta melalui program BOS Daerah (Bosda) dan bantuan seragam. 

“Kita akan kerja sama dengan sekolah swasta. Kita bantu seragamnya, bantu dananya, agar ada kolaborasi yang sehat. Ini penting agar murid tak hanya menumpuk di negeri, dan swasta pun bisa berkembang,” ucapnya.

Rencana kebijakan pendidikan gratis bagi sekolah swasta pun mulai digodok. Meski belum dianggarkan dalam APBD tahun ini, Budi menargetkan program ini mulai berjalan tahun depan. 

“Tahun ini belum bisa karena belum ada anggarannya, tapi tahun depan insyaallah mulai kita berlakukan gratis bagi SD swasta yang kerja sama,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini sudah ada 27 sekolah swasta yang mengajukan kerja sama dengan Pemkot Serang dalam program pendidikan gratis tersebut. 

“Sudah ada sekitar 27 sekolah yang ajukan kerja sama. Ini langkah awal yang baik menuju pemerataan layanan pendidikan di Kota Serang,” tutup Budi.

Read More

Tanpa APBD, Pemkot Kerjasama PT Roda Data Mandiri Tata Kabel Udara di Kota Serang

 

 KOTA SERANG KONTAK BANTEN  Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bekerjasama PT Roda Data Mandiri tengah mematangkan program penataan kabel udara disejumlah area pusat keramaian Kota Serang agar ditata menjadi lebih rapih.

Rencananya, penataan kabel udara akan dilakukan dengan cara ditanam didalam tanah, dengan dilapisi batu andesit diatasnya agar terlihat lebih indah.

Walikota Serang Budi Rustandi mengatakan, penataan kabel udara rencananya akan dimulai dari jalan protokol, kawasan Pasar Lama, Pasar Royal dan Alun-alun Kota Serang.

“Panjangnya mencapai lima kilometer, mulai dari Alun-alun, jalan protokol, Pasar Royal, Pasar Lama, ” beber Budi, Kamis (12/6/2025).

Lebih jauh Budi menjelaskan, penataan kabel udara kerjasama rekanan ini murni non APBD alias gratis.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kerjasama penataan kabel udara ini bisa rampung dikerjakan secepatnya, maksimal bulan Agustus 2025, sebelum pekerjaan penataan pasar Royal oleh Pemkot Serang mulai dilakukan.

“Agus harus sudah beres semuanya, karana ada jadwal pekerjaan pembangunan Pasar Royal, ” katanya.

Menurut, kerjasama penataan kabel udara di Kota Serang ini adalah kerjasama tahap awal, sebelum masuk pada pekerjaan tahap-tahap selanjutnya.

Read More

3.000 hektar sawah di Serang alih fungsi jadi lahan industri hingga perumahan

 

Foto udara kompleks perumahan yang berdiri di dekat area persawahan di Kibin, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (3/1/2025). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat terdapat sekitar 100.000 hingga 150.000 hektare lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi area perumahan dan permukiman setiap tahunnya

 KAB SERANG KONTAK BANTEN  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang, Provinsi Banten, mencatat sebanyak 3.000 hektar lahan sawah di Kabupaten Serang telah beralih fungsi menjadi kawasan Industri hingga perumahan.

Sekretaris DKPP Kabupaten Serang, Yuli Saputra, di Serang, Jumat, mengatakan potensi alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Serang tercatat cukup tinggi hingga kini mencapai 2.000 sampai 3.000 hektar lahan sawah.

"Potensi untuk alih fungsi lahan di Kabupaten Serang cukup tinggi. Mulai dari Serang Barat dan Utara hingga kini merambah ke Kecamatan Carenang dan Binuang mencapai 2.000 sampai 3.000 hektare lahan," ujarnya.

Pihaknya menuturkan alih fungsi lahan kebanyakan untuk kepentingan usaha, diantaranya seperti bangunan Industri, perumahan, hingga jalan tol.

"Kebanyakan untuk industri. Karena memang ketika dibangun kawasan industri pasti perumahan mengikuti termasuk pembangunan jalan tol," ucapnya.

Menurut dia, alih fungsi lahan ini pasti akan berdampak pada pengurangan lahan sawah. Karena jika lahan sawah berkurang maka produksi padi serta cadangan pangan akan mengalami penurunan.

"Kalau produksi menurun maka cadangan pangan ataupun kebutuhan pangan untuk masyarakat akan berkurang," katanya.

Meski demikian, Pihaknya, memastikan hingga saat ini tidak terjadi pengurangan produksi padi karena Pemkab Serang telah mengambil beberapa upaya diantaranya yakni dengan melakukan metode indeks pertanaman.

"Ke depan kita akan meningkatkan IP tanam nya menjadi IP 300 yang bisa tanam tiga kali dalam satu tahun, itu untuk menggantikan lahan sawah yang sudah beralih fungsi," katanya.

Sementara itu, kata Dia, untuk membentengi lahan-lahan yang belum beralih fungsi kedepan akan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan Lahan Pertanian dan Pangan Bertanggung Jawab (LP2B).

"Ke depan akan kita coba dorong dengan Perda nya, supaya terlindungi lahan yang memang sudah mencukupi dari jumlah kebutuhan pangan di Kabupaten Serang," ucapnya.

Read More

KH Mas Abdurrahman diusulkan ICMI Lebak jadi Pahlawan Nasional

 

Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak Ucu Juhroni.

 LEBAK KONTAK BANTEN  Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak mengusulkan KH Mas Abdurrahman pendiri Mathla'ul Anwar (MA) meraih gelar Pahlawan Nasional karena dedikasinya cukup tinggi untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan Islam.

"Perjuangan pendiri MA itu sangat layak mendapat gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah," kata Ketua ICMI yang juga dosen Universitas Latansa Mashiro (Unilam) Rangkasbitung Kabupaten Lebak di Lebak, Senin.

Perjuangan KH Mas Abdurrahman putra dari KH Mas Jamal yang lahir pada 1875 di Kampung Janaka Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan meninggal 16 Agustus 1944 sebagai pendiri organisasi massa (ormas ) Islam yang terbesar di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

KH Mas Abdurrahman sejak kecil mengenal ilmu keIslaman, mulai dari mengaji, belajar shalat, rukun Islam dan iman, tauhid, dan persoalan agama lainnya dari lingkungan keluarganya yang dikenal sebagai keluarga yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi.

Ayahnya, KH Mas Jamal tekun dalam hal mendidik puteranya, sehingga KH Mas Abdurrahman memiliki daya paham mengenai agama yang mencukupi.

Selain itu, KH Mas Abdurrahman berguru pada beberapa kyai lokal, diantaranya Kyai Sohib di Menes, Kyai Ma'mun di Serang yang merupakan ahli dalam bidang pengkajian Al Quran.

Selain mengenyam pendidikan agama, KH Mas Abdurrahman sempat mengenyam pendidikan umum yang difasilitasi Belanda, hal ini mengingat bahwa di Menes sudah ada dan berdiri sekolah Belanda sejak 1887 M.

Kebijakan politik etis Belanda sedikit membuka harapan akan kemajuan pendidikan di Indonesia, tapi itu tidak merata, ada upaya memisahkan dengan adanya pemisahan sekolah untuk pribumi, bangsawan, dan lain sebagainya.

Kyai lokal di Menes dan sekitarnya mencari sosok muda yang pas untuk diajak bekerja sama dalam memerangi kebodohan masyarakat saat itu.

Kyai lokal berkumpul dan bermusyawarah, menyepakati memanggil seorang cendekiawan Muslim lokal yakni KH Mas Abdurrahman yang sedang studi di Makkah.

KH Mas Abdurrahman adalah sosok muda, segar dan cerdas. Ini adalah harapan para kyai lokal agar KH Mas Abdurrahman bisa membawa masyarakat Menes keluar dari jurang kebodohan.

Pada 1916 M, gagasan para kyai lokal dan KH Mas Abdurrahman terkait pendirian lembaga pendidikan Islam menjelma.

Berdirilah perguruan Islam dalam bentuk madrasah yang dinamai "Mathlaul Anwar", sebagai direktur KH Mas Abdurrahman dan Presiden Bistirnya KH Entol Mohammad Yasin, dan dibantu oleh para kyai lokal, saudagar Menes dan tokoh masyarakat lain di sekitar Menes.

Oleh karena itu, KH Mas Abdurrahman layak menjadi Pahlawan Nasional, bahkan cukup produktif dengan menulis delapan buku keislaman yang kini diajarkan di Mathla’ul Anwar dan di banyak pesantren di Indonesia.

Selain itu sudah banyak kajian akademis, dari skripsi, tesis, disertasi hingga jurnal ilmiah yang membahas tentang kiprah KH Mas Abdurrahman selaku tokoh pendidikan dan pejuang kemerdekaan.

Saat ini, lembaga pendidikan MA berkembang di tanah air, seperti Lampung, Karawang, Jakarta, Bogor, Tangerang, Lebak, Serang.

Selain itu juga beberapa yayasan pendidikan Islam di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara Barat mengafiliasikan lembaga pendidikan dengan Mathlaul Anwar.

"Kami berharap usulan agar KH Mas Abdurrahman meraih anugerah sebagai Pahlawan Nasional mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh politik, tokoh agama dan kepala daerah," katanya.

Read More

Merdeka Bicara! Mahasiswa Sampaikan Kritikan, Robinsar-Fajar Tanggapi Terbuka!

 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar – Fajar Hadi Prabowo, menggelar forum dialog terbuka bertajuk “Merdeka Bicara” bersama organisasi kemahasiswaan se-Kota Cilegon, Kamis (12/6) - Foto: Dok RRI Banten -

 

KOTA CILEGON KONTAK BANTEN  Cilegon, Merdeka Bicara – Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar – Fajar Hadi Prabowo, menggelar forum dialog terbuka bertajuk “Merdeka Bicara” bersama organisasi kemahasiswaan se-Kota Cilegon. Acara ini berlangsung hangat di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (12/6/2025).
 

Dalam forum yang dikemas santai namun kritis itu, para mahasiswa tak sungkan menyampaikan beragam kritik tajam. Mulai dari isu SDM yang masih rendah, pengangguran, kualitas pendidikan, hingga infrastruktur yang belum maksimal jadi sorotan utama.
 

Robinsar: “Kami Butuh Kritik, Bukan Pujian”

Menanggapi kritik yang dilontarkan, Wali Kota Cilegon Robinsar menyampaikan bahwa forum ini adalah ruang untuk menyerap aspirasi dan pikiran segar dari generasi muda.
 

“Kami butuh kritikan yang membangun. Masukan seperti ini jadi bahan bakar kami untuk terus memperbaiki. Kami sadar belum bisa menjangkau semua titik di Kota Cilegon,” ujarnya kepada wartawan.
 

Robinsar menegaskan Pemkot Cilegon sangat terbuka terhadap kritik. “Kalau bisa kita implementasikan, pasti akan kita lakukan,” tegasnya.
 

Fajar Hadi: “Ini Janji Saat Kampanye”
 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo menyebut bahwa forum seperti ini adalah bagian dari komitmen politik mereka saat berkampanye dulu.
 

“Ini bagian dari janji kami. Kami ingin mahasiswa punya ruang dialog yang langsung dan tanpa sekat,” ujar Fajar.
 

Tak berhenti sampai di situ, Fajar juga membuka wacana menggelar forum serupa dengan kalangan media.
 

“Peran media itu sangat penting dalam pembangunan. Sayangnya, media belum masuk dalam komponen pentahelix pembangunan kita. Ke depan harus dimasukkan dan diperkuat,” katanya.

 

Merdeka Bicara, Cilegon Berbenah
 

Dengan adanya forum Merdeka Bicara, Pemerintah Kota Cilegon ingin menunjukkan bahwa kritik bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan panduan dalam melangkah lebih baik.
 

Dialog ini diharapkan menjadi agenda rutin yang mempertemukan pemangku kebijakan dan suara akar rumput dalam satu meja, tanpa sekat, tanpa basa-basi.

 

Sumber: RRI Banten

Read More

Hadiri Digital Talk, Irna Narulita: Kita Harus Cerdas dan Bijak Dalam ber Medsos

 

 PANDEGLANG KONTAK BANTEN  – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) Cabang PMII Pandeglang, menggelar Digital Talk bertajuk “Perempuan dalam Era Digitalisasi dan Penggunaan Media sebagai Alat Personal Branding”, Jumat (13/6/2025).

Acara yang berlangsung di Aula Bamus Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang ini, menghadirkan sejumlah tokoh penting, serta aktivis mahasiswa.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain, Ketua Cabang PMII Pandeglang, Majelis Pembina Cabang (Mabincab), Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Banten Irna Narulita, serta perwakilan Pokja Wartawan (Porwan) Pandeglang Nipal Sutisna. Para kader PMII dan tamu undangan lainnya, turut memadati ruangan.

Ketua Kopri PMII Pandeglang, Titi Puspa, dalam sambutannya menekankan pentingnya perempuan memahami dan menguasai ruang digital. Ia menyebut, media digital sebagai alat strategis untuk membangun citra diri yang positif.

“Perempuan masa kini, perlu aktif memanfaatkan ruang digital secara positif dan produktif,” ujarnya.

Hal senada, disampaikan oleh Ketua PMII Pandeglang, Moh Irpan Al Ansory. Menurutnya, kader PMII harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menjadikan media sebagai ruang perjuangan.

“Kita sudah berada di era digitalisasi. Kader PMII, harus mampu memaksimalkan media untuk aktualisasi diri dan gerakan,” tandasnya.

Digital Talk ini, menghadirkan narasumber berkompeten di bidang digitalisasi yang membagikan strategi personal branding, serta membedah tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam ruang digital.

Ketua BKOW Provinsi Banten, Irna Narulita, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai, acara tersebut sebagai bentuk nyata peran aktif anak muda dalam merespons perubahan zaman.

“Saya sangat mengapresiasi Kopri, yang telah melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah bagian dari gerakan agen perubahan, yang dibutuhkan anak muda di era digital. Perempuan harus memanfaatkan teknologi, untuk hal-hal produktif,” ungkap Irna.

Ia juga mengingatkan, pentingnya verifikasi informasi agar tidak mudah terdoktrin, atau terjebak oleh arus informasi palsu di media sosial.

“Kita perlu bijak dan cerdas, dalam bermedia sosial. Anak muda harus memiliki pemikiran yang intelektual, dan spesifik untuk menghadapi tantangan zaman, khususnya bagi kader PMII di Pandeglang. Saya berharap kegiatan semacam ini terus berlanjut,” harapnya.

Melalui Digital Talk ini, Kopri PMII Pandeglang berharap, dapat mendorong kader-kader perempuan menjadi pionir dalam menciptakan ruang digital yang sehat, inklusif, dan berdaya guna, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat luas.

Read More

Prabowo Terbang ke Singapura untuk Leaders' Retreat Bareng PM Wong

 

Presiden Prabowo Subianto menaiki pesawat menuju Singapura pada Minggu, 15 Juni 2025/Sekretariat Presiden RI

  JAKARTA KONTAK BANTEN  Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke Singapura pada Minggu sore, 15 Juni 2025. Menurut laporan Sekretariat Presiden RI, pesawat yang ditumpangi Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.20 WIB.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan tertulis menyebut agenda kenegaraan Prabowo akan mulai dilakukan pada Senin, 16 Juni 2025. 

Presiden RI dijadwalkan bertemu Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam di Parliament House Singapura. Prabowo juga akan melakukan courtesy call dengan Presiden Tharman. 

"Presiden Prabowo akan disambut secara resmi dalam upacara kenegaraan oleh Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam yang digelar di Parliament House Singapura, menandai eratnya hubungan diplomatik antara kedua negara," ungkap laporan tersebut. 

Selain bertemu Presiden Singapura, Prabowo juga rencananya menggelar Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

"Tidak hanya bertemu dengan Presiden Singapura, direncanakan Presiden Prabowo juga menghadiri pertemuan bilateral Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong," kata Yusuf.

Keberangkatan Prabowo dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut mendampingi Prabowo dalam lawatan ke Singapura

Read More

Iran Siapkan Nuklir untuk Gempur Israel

 

 

KONTAK BANTEN  Serangan udara Israel yang menewaskan sejumlah petinggi militer dan ilmuwan nuklir Iran telah memicu gelombang kemarahan di Teheran.  Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada Jumat, 13 Juni 2025, menegaskan bahwa negaranya akan memberikan balasan yang keras dan terukur terhadap serangan tersebut. 

“Republik Islam Iran akan memberikan jawaban yang tegas, bijaksana, dan kuat kepada rezim penjajah,” katanya, mengacu pada Israel, seperti dilaporkan Euronews.

Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran baru tentang langkah Iran selanjutnya, termasuk kemungkinan paling berbahaya, yaitu mempercepat program senjata nuklir. 

Sejumlah analis menilai bahwa serangan Israel bisa mendorong Iran keluar dari semua komitmen pengendalian senjata dan mulai membangun bom nuklir secara terbuka. 

Kenneth Pollack, wakil presiden Middle East Institute di Washington, menyebut bahwa serangan ini mungkin menjadi pemicu keputusan paling ekstrim dari Teheran. 

“Israel telah membuka kotak Pandora: respons terburuk Iran mungkin juga merupakan yang paling mungkin, yaitu keputusan untuk menarik diri dari komitmen pengendalian senjata dan membangun senjata nuklir dengan sungguh-sungguh,” kata Pollack.

Sementara itu, Jonathan Panikoff, direktur keamanan Timur Tengah dari Dewan Atlantik, mengatakan bahwa kemarahan pemimpin Iran bisa membuat mereka merasa tak punya pilihan selain segera memiliki senjata nuklir, atau kehilangan kesempatan itu untuk selamanya.

Kekhawatiran itu tidak datang tanpa dasar. Laporan terbaru dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengungkapkan bahwa Iran kini sudah memperkaya uranium hingga 60 persen, yang secara teknis hanya tinggal satu langkah lagi dari tingkat senjata nuklir yang umumnya berada pada level 90 persen. 

Meski badan tersebut tidak bisa memverifikasi total pasokan uranium Iran sejak 2021, perkiraan menunjukkan bahwa per 17 Mei 2025, Iran memiliki sekitar 9.247 kilogram uranium, dengan 408,6 kilogram di antaranya telah diperkaya hingga 60 persen. Beberapa laporan lain bahkan mengklaim bahwa jumlah tersebut cukup untuk memproduksi hingga sembilan bom nuklir.

Menurut Pollack, respons nuklir Iran kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat, melainkan sebagai strategi jangka panjang. Salah satu skenario yang diprediksi adalah keluarnya Iran dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir serta dari kesepakatan nuklir tahun 2015, yang selama ini menjadi penghalang resmi bagi pengembangan senjata tersebut.

Di tengah ketegangan, negosiator dari Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan bertemu di Oman untuk melanjutkan putaran keenam perundingan mengenai program nuklir Iran. Namun menurut Pollack, sangat kecil kemungkinan kesepakatan baru bisa dicapai sekarang. 

Ia menilai para pemimpin Iran sedang berada dalam titik paling tidak tertarik untuk bernegosiasi, terutama setelah serangan militer Israel yang memancing kemarahan nasional. 

"Tanpa adanya kesepakatan baru, serangan Israel memang sempat memperlambat program nuklir Iran, tapi justru mempercepat ancaman jangka panjangnya," kata Pollack.

Di luar isu nuklir, Iran juga memiliki banyak pilihan balasan lain terhadap Israel. Salah satu yang paling mungkin adalah melalui serangan rudal dan drone. Meskipun sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome cukup canggih, Iran dinilai tetap berpeluang menimbulkan kerusakan. 

Iran dikenal memiliki persenjataan rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Laporan militer Amerika Serikat tahun lalu mencatat bahwa Iran memiliki ribuan rudal balistik dan jelajah, termasuk drone tempur, yang bisa menjangkau berbagai wilayah dari Israel, Teluk Arab, hingga Eropa Tenggara.

Industri pertahanan Iran juga terus mengembangkan teknologi rudal jarak menengah dan hipersonik, seperti rudal Fattah-1, yang diklaim mampu bermanuver menghindari sistem pertahanan musuh. Rudal ini memiliki kendaraan masuk-kembali yang bisa mengubah arah di udara, membuatnya sulit untuk dicegat. 

Selain itu, Iran juga baru-baru ini memperkenalkan rudal baru bernama Qasem Basir, buatan dalam negeri dengan jangkauan lebih dari 1.200 kilometer. Rudal ini dirancang untuk menghindari sistem pertahanan seperti Patriot dan diklaim mampu mengenali target asli di antara umpan, serta tahan terhadap serangan elektronik.

Pilihan lain bagi Iran adalah meluncurkan serangan siber. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 2023, ketika Iran berhasil melumpuhkan jaringan listrik di sejumlah rumah sakit Israel melalui serangan siber. Meskipun belum ada kepastian tentang seberapa kuat kemampuan siber Iran saat ini, sejumlah analis meyakini bahwa Teheran masih menyimpan banyak senjata digital yang belum digunakan. Di sisi lain, kemampuan pertahanan siber Israel juga dianggap tangguh, sehingga bentrokan di dunia maya ini akan sangat sulit diprediksi.

Serangan terbaru Israel yang turut menargetkan fasilitas drone dan rudal balistik Iran memang menimbulkan hambatan bagi respons militer langsung dari Teheran. Namun banyak analis percaya bahwa Iran akan tetap mencari cara untuk membalas, baik melalui senjata, diplomasi, maupun jalur yang lebih tersembunyi seperti siber dan propaganda. Satu hal yang pasti, serangan Israel telah membuka babak baru dalam konflik dua negara ini - yang kini semakin dekat ke arah konfrontasi berskala besar, dan bahkan mungkin perlombaan senjata nuklir

Read More

Israel Umumkan Evakuasi untuk Warga Iran di Sekitar Fasilitas Militer

 

Bendera Iran berkibar saat api dan asap dari serangan Israel terhadap depot minyak Sharan membubung, menyusul serangan Israel terhadap Iran, di Teheran, Iran, 15 Juni 2025/Net

 JAKARTA KONTAK BANTEN  Ketegangan terus memuncak setelah militer Israel mengeluarkan peringatan resmi kepada warga Iran yang tinggal di dekat fasilitas produksi senjata di Teheran untuk segera mengevakuasi diri.  Peringatan disampaikan menyusul gelombang serangan udara besar-besaran yang dilancarkan Israel terhadap berbagai target militer di Iran baru-baru ini.

"Militer Israel akan menyerang lokasi-lokasi ini dan akan terus mengupas kulit ular Iran di Teheran dan di mana-mana, menargetkan kemampuan nuklir dan sistem persenjataan," tegas Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Reuters pada Minggu, 15 Juni 2025.

Seorang juru bicara militer Israel juga menegaskan bahwa peringatan ini telah disampaikan secara langsung kepada publik Iran melalui platform media sosial X, menggunakan bahasa Arab dan Persia. Peringatan evakuasi mencakup semua pabrik senjata dan fasilitas pendukungnya di wilayah Iran. Israel juga menegaskan, operasi militer bertujuan untuk menghentikan potensi pengembangan senjata atom Teheran serta melumpuhkan infrastruktur rudal balistik yang bisa mengancam keamanan kawasan.

Serangan yang meletus pada 13 Juni tersebut menyebabkan kerusakan besar pada sejumlah infrastruktur penting di Teheran. 

Foto-foto beredar menunjukkan bangunan-bangunan hancur dan puing-puing berserakan di sejumlah titik, termasuk fasilitas yang diduga merupakan pusat produksi senjata.Meskipun belum ada respons resmi terbaru dari pemerintah Iran terkait peringatan evakuasi ini, eskalasi antara kedua negara telah memicu kekhawatiran internasional atas kemungkinan konflik berskala besar yang bisa meluas ke seluruh kawasan Timur Tengah

Read More

Israel’s Crimes Against Humanity in Gaza

 

Mass Forced Displacement and Widespread Destruction

• Israeli authorities have caused massive, deliberate forced displacement of Palestinian civilians in Gaza since October 2023 and are responsible for war crimes and crimes against humanity.
• There is no plausible imperative military reason to justify Israel’s mass displacement of nearly all of Gaza’s population, often multiple times. Rather than ensuring civilians’ security, military “evacuation orders” have caused grave harm.
• Governments should adopt targeted sanctions and other measures, and halt weapons sales to Israel. The International Criminal Court prosecutor should investigate Israel’s forced displacement and prevention of the right to return as a crime against humanity.

(Jerusalem) – Israeli authorities have caused the massive, deliberate forced displacement of Palestinian civilians in Gaza since October 2023 and are responsible for war crimes and crimes against humanity, Human Rights Watch said in a report released today. The report is being published at the time of an ongoing Israeli military campaign in northern Gaza that has most likely created a new wave of forced displacement of hundreds of thousands of civilians.

The 154-page report, “‘Hopeless, Starving, and Besieged’: Israel’s Forced Displacement of Palestinians in Gaza,” examines how Israeli authorities’ conduct has led to the displacement of over 90 percent of the population of Gaza—1.9 million Palestinians—and the widespread destruction of much of Gaza over the last 13 months. Israeli forces have carried out deliberate, controlled demolitions of homes and civilian infrastructure, including in areas where they have apparent aims of creating “buffer zones” and security “corridors,” from which Palestinians are likely to be permanently displaced. Contrary to claims by Israeli officials, their actions do not comply with the laws of war.

“The Israeli government cannot claim to be keeping Palestinians safe when it kills them along escape routes, bombs so-called safe zones, and cuts off food, water, and sanitation,” said Nadia Hardman, refugee and migrant rights researcher at Human Rights Watch. “Israel has blatantly violated its obligation to ensure Palestinians can return home, razing virtually everything in large areas.”

Human Rights Watch interviewed 39 displaced Palestinians in Gaza, analyzed Israel’s evacuation system, including 184 evacuation orders and satellite imagery confirming the widespread destruction, and verified videos and photographs of attacks on designated safe zones and evacuation routes.

The laws of armed conflict applicable in occupied territory permit displacement of civilians only exceptionally, for imperative military reasons or for the population’s security, and require safeguards and proper accommodation to receive displaced civilians. Israeli officials claim that, because Palestinian armed groups are fighting from among the civilian population, the military has lawfully evacuated civilians to attack the groups while limiting civilian harm. Human Rights Watch research shows this claim to be largely false.

There is no plausible imperative military reason to justify Israel’s mass displacement of nearly all of Gaza’s population, often multiple times, Human Rights Watch found. Israel’s evacuation system has severely harmed the population and often served only to spread fear and anxiety. Rather than ensure security for displaced civilians, Israeli forces have repeatedly struck designated evacuation routes and safe zones.

Evacuation orders have been inconsistent, inaccurate, and frequently not communicated to civilians with enough time to allow evacuations, or at all. The orders did not consider the needs of people with disabilities and others who are unable to leave without assistance.

As the occupying power, Israel is obliged to ensure adequate facilities to accommodate displaced civilians, but the authorities have blocked all but a small fraction of the necessary humanitarian aid, water, electricity, and fuel from reaching civilians in need in Gaza. Israeli attacks have damaged and destroyed resources that people need to stay alive, including hospitals, schools, water and energy infrastructure, bakeries, and agricultural land.

Israel is also obliged to ensure the return of displaced people to their homes as soon as hostilities in the area have ceased. Instead, it has left swathes of Gaza uninhabitable. Israel’s military has intentionally demolished or severely damaged civilian infrastructure, including controlled demolitions of homes, with the apparent aim of creating an extended “buffer zone” along Gaza’s perimeter with Israel and a corridor which will bifurcate Gaza. The destruction is so substantial that it indicates the intention to permanently displace many people.

Israel should respect the right of Palestinian civilians to return to the areas in Gaza from which it has displaced them. For almost eight decades, Israeli authorities have denied the right to return of the 80 percent of Gaza’s population who are refugees and their descendants who were expelled or fled in 1948 from what is now Israel, in what Palestinians call the “Nakba,” or the catastrophe. This ongoing violation looms over the experience of Palestinians in Gaza, with many of those interviewed speaking of living through a second Nakba.

From the first days of the hostilities, senior officials in the Israeli government and the war cabinet have declared their intent to displace the Palestinian population of Gaza, with government ministers stating that its territory will decrease, that blowing up and flattening Gaza is “beautiful,” and that land will be handed to settlers. In November 2023, Israeli Minister of Agriculture and Food Security Avi Dichter said, “We are now rolling out the Gaza Nakba.”

Human Rights Watch found that forced displacement has been widespread, and the evidence shows it has been systematic and part of a state policy. Such acts also constitute crimes against humanity.

The Israeli authorities’ organized, violent displacement of Palestinians in Gaza, who are members of another ethnic group, is likely planned to be permanent in the buffer zones and security corridors. Such actions of the Israeli authorities amount to ethnic cleansing.

Victims of serious abuses in Israel and Palestine have faced a wall of impunity for decades. Palestinians in Gaza have been living under an unlawful blockade for 17 years, which constitutes part of the continuous crimes against humanity of apartheid and persecution that Israeli authorities have been committing against Palestinians.

Governments should publicly condemn Israel’s forced displacement of the civilian population in Gaza as a war crime and crime against humanity, and pressure it to immediately halt those crimes and comply with the International Court of Justice’s multiple binding orders and with the obligations laid out in its July advisory opinion.

The International Criminal Court prosecutor should investigate Israel’s forced displacement and prevention of the right to return as a crime against humanity. Governments should also publicly condemn efforts to intimidate or interfere with the court’s work, officials, and those cooperating with the institution.

Governments should adopt targeted sanctions and other measures, including reviewing their bilateral agreements with Israel, to press the Israeli government to comply with its international obligations to protect civilians.

The United States, Germany, and other countries should immediately suspend weapons transfers and military assistance to Israel. Continuing to provide arms to Israel risks complicity in war crimes, crimes against humanity, and other grave human rights violations.

“No one can be in denial about the atrocity crimes the Israeli military is committing against Palestinians in Gaza,” Hardman said. “Transfer of additional weapons and assistance to Israel by the United States, Germany, and others is a blank check for further atrocities and increasingly puts them at risk of complicity.”

 

 

Read More