Anggaran Pilgub Banten Berpotensi Silpa

SERANG, (KB).-Pemprov Banten memastikan tidak memberikan anggaran ke Komiis Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pilgub Banten pada 2017. Menurut Kepala Biro Pemerintahan Setda Banten Kusmayadi, anggaran untuk kedua lembaga tersebut dinilai sudah cukup, bahkan dimungkinkan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). "Tidak dianggarkan untuk 2017, sudah cukup. Bahkan kayaknya silpa itu," kata Kepala Biro Pemerintahan Setda Banten, Kusmayadi, ditemui di Masjid Raya Albantani, KP3B, Kota Serang, Jumat (16/12/2016).Ia menjelaskan, silpa sangat dimungkinkan karena saat penganggaran dulu calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) dihitung lebih dari dua pasangan. Namun ternyata cagub dan cawagub yang ditetapkan hanya dua pasangan. "Dulu itu kan dihitungnya dengan calon independen atau perseorangan. Namun, dalam perjalanannya kan ternyata tidak ada calon perseorangan. Jadi cukup lah itu," kata Kusmayadi. Ia mengatakan, total hibah yang diberikan Pemprov Banten ke KPU pada 2016 sebanyak Rp 270 miliar yang terbagi atas APBD murni Rp 150 miliar dan Rp 120 miliar di APBD perubahan. "Kemudian Bawaslu itu pertama (APBD Murni) dapat Rp 50 miliar, di perubahan Rp 40 miliar totalnya Rp 90 miliar. Sudah cukup, makanya 2017 tidak dianggarkan lagi," ujarnya.Menurutnya, pemprov dapat memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan Pilkada di tingkat kabupaten/kota. "Kota Serang kan pilkada 2018, bisa saja ada bantuan. Tetapi biasanya itu diserahkan ke pemda kabupaten/kota," imbuhnya. Menurutnya, hingga akhir Desember 2016 nanti, seluruh alokasi anggaran yang ditetapkan untuk KPU dan Bawaslu akan dicairkan. "Yang pasti dua sampai tiga hari lagi cair semua itu," katanya. Terkait dengan kerusakan alat peraga kampanye di sejumlah tempat, Kusmayadi mengatakan usulan proposal anggarannya sudah ditutup, sehingga harus mengacu pada pengajuan proposal awal. "Ya tidak boleh lagi. Pencairannya harus mengacu proposal yang awal disampaikan KPU ke pemprov. Kalau memang itu (yang rusak) tidak diatur dalam RAB (rencana anggaran biaya) sesuai proposal," katanya. Bagi alat peraga yang rusak, selanjutnya bisa dipasang kembali menggunakan anggaran dana pasangan calon (paslon). "Hasil komunikasi dengan ketua KPU, yang rusak itu bisa dari dana paslon," katanya.Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah membenarkan bahwa dalam APBD Banten 2017 tidak ada alokasi tambahan anggaran untuk KPU dan Bawaslu. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut sudah besar, dan kemungkinan besar akan menjadi silpa. "Cukup kok itu. Sudah besar segitu mah. Target awal kan dialokasikan untuk empat pasangan, sekarang cuma menjadi dua pasangan, bisa silpa itu," ujar Asep.