Bawaslu Tekan Pelanggaran Pilkada

SERANG, (KB).-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten terus melakukan sosialisasi dan memberikan peringatan pada berbagai elemen masyarakat yang menjadi stakeholder dalam Pilkada Banten 2017. Hal itu dilakukan dalam rangka menekan jumlah pelanggaran administrasi yang mungkin terjadi. Ketua Bawaslu Banten Pramono U Thantowi mengatakan, sudah sering mengundang tim sukses untuk kemudian diberikan peringatan-peringatan tentang aturan pemilu. Selain itu, pihaknya pun rutin melakukan pertemuan dengan KPU, kampus, ormas, kelompok masyarakat dan pertemuan tingkat masyarakat lainnya. "Kita sosialisasi sudah kemana-mana. Pertemuan dengan KPU rutin dilakukan untuk menekan pelanggaran administrasi," ujarnya, Rabu (14/12/2016).Menurutnya, dibanding Pilgub 2011 lalu, pilgub saat ini dinamika kompetisinya jauh lebih seimbang dan pelanggarannya pun tidak semasif dulu. Jika berbicara jumlah, angka pelanggaran memang lebih banyak, namun intensitas pelanggarannya lebih rendah dibandingkan Pilgub 2011 lalu. "Sekarang dinamika kompetisinya lebih seimbang," ucapnya. Selain itu, lanjutnya, banyak hal yang telah berubah juga dalam pilgub kali ini, seperti tokoh-tokoh politik yang muncul. Hal itu juga turut mempengaruhi banyaknya laporan pelanggaran yang masuk ke pihaknya. Sebab, jika persaingan tidak seimbang, maka pelanggaran pun akan lebih banyak. Namun jika persaingannya seimbang, maka akan ada kemungkinan saling mengecek. Dengan demikian bisa membuat yang lain ada efek saling rem, karena merasa lawannya juga turut mengawasi. "Itu kan biasa teori politiknya seperti itu," tuturnya.Berbeda halnya dengan pilgub lalu, kekuatan tidak seimbang, sehingga satu paslon menggebu-gebu, sedangkan paslon lainnya sulit untuk melawan. Sementara itu, untuk saat ini bangunan politik pun sudah berubah total dibanding pileg dan pilpres lalu. "Sekarang relatif kekuatan politik itu menyebar dibanyak pusat-pusat politik jadi relatif tidak ada kekuatan mayoritas yang bisa mendominasi politik di Banten saat ini," ujarnya. Pramono mengatakan, berdasarkan rapat-rapat koordinasi yang telah dilakukan ditingkat nasional, Banten memang menjadi yang terbanyak tingkat pelanggarannya. Menurutnya, ada kecenderungan saling melaporkan. "Itu beda karakternya dengan di daerah lain. Jakarta itu baru 35 pelanggarannya dan itu setengahnya kita (63 pelanggaran)," katanya.