KPK Minta Kemendagri Monitor Promosi Jabatan Pemda yang Berbau Suap

Jakarta - Tertangkapnya Bupati Klaten Sri Hartini mengindikasikan dugaan adanya praktik serupa di banyak daerah. KPK meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut memonitor promosi jabatan di pemerintah daerah (pemda) yang rawan suap."Kami juga memohon Kemendagri untuk memperhatikan serius tentang pengangkatan posisi tertentu sebagaimana diamanatkan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (31/12/2016).Terbongkarnya kongkalikong pengaturan jabatan berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Klaten. Dia diduga menerima uang dari banyak pihak terkait dengan promosi jabatan di wilayahnya."Ini banyak sekali formasi baru, promosi dan mutasi. Kami tengarai mungkin hal ini tidak terjadi di Klaten saja tetapi di seluruh Indonesia," sebut Syarif."Oleh karena itu, Kemendagri betul-betul memonitor, supervisi langsung supaya memperhatikan penempatan orang-orang itu. Penempatan orang-orang itu diharapkan melalui sistem assessment, pengangkatan transparan. Jangan hanya ditunjuk berdasarkan jumlah setoran masing-masing jabatan," kata Syarif.Selain itu, Syarif juga melakukan koordinasi dengan tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli). Sebab, menurut Syarif, hal serupa terjadi juga di daerah lain."KPK juga akan melakukan koordinasi dengan tim saber pungli. Kami yakin tidak hanya di Klaten tapi di daerah lain juga," ujar Syarif.Dalam kasus ini, KPK menetapkan Sri sebagai penerima suap dari Suramlan, seorang PNS. Namun KPK masih mendalami adanya pemberi atau penerima suap lainnya yang berkaitan dengan promosi jabatan di Klaten tersebut.