Gaji ASN Pemprov Banten Rp 44 Miliar Perbulan

 

SERANG, (KB).-Pascaperalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten saat ini mencapai 10.203 orang atau bertambah 5.877 orang dari semula 4326 orang. Dengan jumlah pegawai tersebut, gaji dan tunjangan yang dibayarkan pemprov mencapai Rp 44,251 miliar setiap bulan."Sebelumnya, total gaji pokok plus tunjangan yang dibayarkan hanya sekitar Rp 17 miliar untuk 4.000 pegawai Pemprov Banten. Mulai 2017 ini bendahara pengeluaran pemprov menerima pengalihan kepegawaian tenaga kependidikan SMA/SMK yang jumlahnya sekitar 6.000, jadi sekarang setiap bulannya membayarkan Rp 44 miliar," kata Kasubid Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Pujo Laksana, ditemui seusai Bimbingan Teknis (Bintek) pengelolaan penatausahaan keuangan daerah (pembayaran gaji) di aula BPKAD Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (24/2/2017).Dengan kondisi tersebut diperlukan kesiapan SDM di setiap SKPD agar pelayanan gaji tidak terhambat. "Ada dua hal yang ditekankan dalam bimtek, yaitu bendahara pengeluaran khususnya pembayaran gaji harus memastikan kelengkapan dokumen dan keabsahan dokuma," tuturnya.Menurutnya, bendahara pengeluaran tidak serta merta membayarkan gaji kepada para pegawai setiap bulannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada kolom penghasilan seperti tunjangan istri, tunjangan anak, jabatan sruktural, fungsional umum, fungsional, dan pajak penghasilannya."Selain itu ada kolom potongan, seperti iuran wajib ASN, iuran BPJS, tabungan perumahan. Ini perlu ketelitian dan verifikasi yang membutuhkan SDM yang andal. Oleh karena itu, dengan bintek ini dilakukan penguatan-penguatan," ujarnya. Ia tak menampik berbagai kendala yang dihadapi pada proses transisi pembayaran gaji pada Januari 2017. "Kendala tentu ada, tetapi masa kritis itu di Januari, di mana rekening kas daerah pindah ke Bank Banten, sementara posisinya saat itu harus membayar gaji guru di kabupaten/kota. Alhamdulillah itu bisa diatasi berkat kerja sama dengan Bank Banten. Kami juga punya forum Asosiasi Bendahara Gaji (ABG) untuk memudahkan koordinasi," katanya.Sementara, Kepala BPKAD Banten, Nandy Mulya S mengatakan, bintek tersebut dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pemahaman bagi para bendahara gaji. "Di tahun ini pemprov berupaya agar perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah harus memenuhi asas efektif, efisien transparansi dan bertanggung jawab agar dapat memperhatikan asas keadilan dan keputusan," ujarnya.Informasi yang dihimpun, jumlah pegawai pemprov golongan I sebanyak 78 orang dengan total gaji plus tunjangan yang dibayarkan sebesar Rp 215,357 juta/bulan. Untuk golongan II sebanyak 929 pegawai sebesar Rp 2,988 miliar/bulan. Selanjutnya, golongan III sebanyak 6.752 pegawai sebesar Rp 27,363 miliar/bulan, dan golongan IV sebanyak 2.444 pegawai sebesar Rp 13,684 miliar/bulan. Penghasilan pegawai ini yang berlaku secara nasional, belum termasuk tunjangan kinerja (tukin) yang menjadi kebijakan pemerintah daerah masing-masing. (