Musrenbang Ciputat Timur Tingkatkan Kualitas SDM dan Infrastruktur

 

Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) baru saja menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dengan tema “Menuju terwujudnya Tangerang Selatan Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Musrenbang tersebut berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dalam sambutannya, Camat Ciputat Timur Durahman mengatakan, pagu anggaran yang didapat wilayahnya sebesar Rp 17,355 miliar. Alokasi anggaran tersebut untuk Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Ciputat Timur dengan masing-masing kelurahan mendapatkan pagu anggaran berkisar 2 miliar.

“Dari enam kelurahan yang ada, terdapat 112 usulan saja. Sebab, ada satu kelurahan yang kurang dari 20 usulan. Melalui Musrenbang ini, sebetulnya saya sangat menginginkan adanya keseimbangan usulan, baik di bidang infrastruktur maupun bidang peningkatan kualitas sumber daya manusianya, ” katanya.

Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menghadiri Musrenbang Ciputat Timur. Ia mendatangi masyarakat yang sedang membentuk kelompok-kelompok untuk membahas materi Musrenbang.

Walikota dalam kesempatan itu menerangkan, Tangsel memiliki posisi wilayah strategis lantaran di tengah-tengah wilayah Provinsi DKI, Jawa Barat dan Banten. Wilayah ini juga berdekatan dengan Pusat Pemerintahan RI, sehingga setiap kebijakan pembangunan di kota ini terpantau langsung Pemerintah Pusat di Jakarta.

“Posisi yang strategis ini tidak dimiliki oleh daerah lain, sehingga terhadap posisi kewilayahan ini kita harus dapat memanfaatkannya secara baik untuk kemajuan masyarakat Tangsel. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang hari ini, apa yang kurang dan menjadi catatan, harus bisa dimaksimalkan kembali,” terangnya.

Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menambahkan, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa tujuan pokok dari penyelenggaraan pemerintah daerah adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pelaksanaan Musrenbang ini sebagai langkah awal dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dimana tahapannya dan mekanismenya telah diatur dalam UU No 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi diharapkan semua usulan berdasarkan lima prioritas RKPD tahun 2018,” pungkasnya.