Jakarta - Pemerintah memastikan, skema pendanaan proyek Ligh
Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) telah
ditetapkan dalam rapat terbatas (ratas) mengenai pembiayaan
infrastruktur di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.
"LRT sudah selesai kita tadi dibahas angka-angkanya sudah keluar dan kita dapatkan serta tidak ada alasan khawatir mengenai pendanaan LRT," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Total investasi proyek LRT Jabodebek ditetapkan Rp 23 triliun dengan beberapa skema, yakni Penyertaan Modal Negara (PMN), dan struktur permodalan lainnya, seperti pinjaman perbankan.
"Kita investasinya Rp 23 triliun, penyertaan modal, struktur segala macam tadi sudah kita sepakati di rapat," tambahnya.
Untuk PMN, kata Luhut, telah disepakati total dananya Rp 9 triliun yang nantinya akan dipenuhi oleh PMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 5,6 triliun, dan PMN Adhi Karya.
Sisanya investasinya, kata Luhut, akan menggunakan Public Service Obligation (PSO), iklan, serta dari Transit Oriented Development (TOD), serta dipenuhi pinjaman perbankan dengan bunga yang menarik.
"Nanti kalau kita hitung cost-nya nanti bisa kompensasi. Bunga diharapkan di angka 7% dengan demikian proyeknya feasible," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pendanaan proyek LRT dengan PMN dan PSO.
"Dengan PMN, baru nanti dikerjakan, dan for the long term akan di-cover dengan PSO," kata Budi.
Namun, kata Budi, secara keseluruhan, pembiayaan proyek infrastruktur prioritas jangan mengandalkan dana dari APBN dan pemerintah mengundang serta mendorong keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang pemerintah kerjakan.
"Nah dalam hal Jabodebek itu tahap awal digarap diinvestasi oleh KAI, tapi just in case ini menjadi satu proyek yang bagus, akan kita sekuritisasi supaya dapat finance dari swasta. Intinya gitu," tandasnya.
"LRT sudah selesai kita tadi dibahas angka-angkanya sudah keluar dan kita dapatkan serta tidak ada alasan khawatir mengenai pendanaan LRT," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Total investasi proyek LRT Jabodebek ditetapkan Rp 23 triliun dengan beberapa skema, yakni Penyertaan Modal Negara (PMN), dan struktur permodalan lainnya, seperti pinjaman perbankan.
"Kita investasinya Rp 23 triliun, penyertaan modal, struktur segala macam tadi sudah kita sepakati di rapat," tambahnya.
Untuk PMN, kata Luhut, telah disepakati total dananya Rp 9 triliun yang nantinya akan dipenuhi oleh PMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 5,6 triliun, dan PMN Adhi Karya.
Sisanya investasinya, kata Luhut, akan menggunakan Public Service Obligation (PSO), iklan, serta dari Transit Oriented Development (TOD), serta dipenuhi pinjaman perbankan dengan bunga yang menarik.
"Nanti kalau kita hitung cost-nya nanti bisa kompensasi. Bunga diharapkan di angka 7% dengan demikian proyeknya feasible," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pendanaan proyek LRT dengan PMN dan PSO.
"Dengan PMN, baru nanti dikerjakan, dan for the long term akan di-cover dengan PSO," kata Budi.
Namun, kata Budi, secara keseluruhan, pembiayaan proyek infrastruktur prioritas jangan mengandalkan dana dari APBN dan pemerintah mengundang serta mendorong keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang pemerintah kerjakan.
"Nah dalam hal Jabodebek itu tahap awal digarap diinvestasi oleh KAI, tapi just in case ini menjadi satu proyek yang bagus, akan kita sekuritisasi supaya dapat finance dari swasta. Intinya gitu," tandasnya.
0 comments:
Post a Comment