Komisi III DPRD Banten Dorong Pergub Investasi

Serang-Komisi III DPRD hal itu supaya pajaknya masuk ke daerah,” kata Fazli. Banten mendorong agar Pemprov Banten segera membuat Peraturan Gubenur (Pergub) yang mengatur perusahaan yang akan berinvestasi ke Banten. Ini dilakukan dalam upaya menggenjot pendapatan daerah dari sektor pajak bagi Pemprov Banten. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi III Muhamad Fazli saat ditemui di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (7/4). “Nanti dalam pergub itu diatur bahwa semua perusahaan yang berinvestasi di Banten wajib membuka kantor dan mempunyai Nomor Peserta Wajib pajak (NPWP) di Banten.

Fazli menilai, iklim investasi di Banten cukup bagus, baik dilihat dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cukup bagus. Meski begitu, dari proses investasi itu harus terkorelasi dengan pengurangan pengangguran.
“Jadi investasi yang masuk bukan hanya padat modal tapi juga padat karya sehingga dapat mengurangi pengangguran,” ujarnya.

Dijelaskan politisi Partai Golkar itu, kemandirian dari APBD Banten bagus di bading dengan dana perimbangan. Menurutnya, saat ini Komisi III akan tersu menggali potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

“Kalau ada potensi yang dapat kita gali itu lebih bagus, kita gali yang bvelum ada. yang pasti daerah sedikit mungkin jangan tergantung terus ke pusat,” jelasnya.

Sebelumnya, Fazli juga menyoroti capaian pajakdaerah Provinsi Banten pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2017 mencapai Rp 1,139 triliun atau 20,93 persen dari target 2017 Rp 5,444 triliun. ia kembali mengingatkan agar Bapenda Banten memunculkan inovasi baru untuk mendongkrak pendapatan daerah lebih maksimal.

“Bapenda harus membuat inovasi terhadap bidang-bidang penghasil pendapatan, misalnya samsat, dan lainnya. Bapenda juga harus membuat pelayanan yang prima terhadap wajib pajak,” katanya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, berdasarkan Laporan Realisasi Sementara Pajak Daerah sampai tanggal 31 Maret 2017, capaian total pajak daerah tersebut terdiri atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 476 miliar atau 23,10% dari target Rp 2,060 triliun, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi Rp 470,604 miliar atau 24,02 % dari target Rp 1,959 triliun.

“Pajak air permukaan, dari target Rp 30,943 miliar, sampai triwulan I ini realisasinya Rp 8,300 miliar atau sudah 26,82%,” kata Opar didampingi Sekretaris Bapenda  Epi Rustam.

Kemudian, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), realisasi mencapai 22,55 persen dari target Rp 818 miliar.

“PBBKB itu Rp 184,618 miliar. Sementara, untuk pajak rokok hingga kini belum ada bagi hasil dari Pusat. Target pajak rokok Banten sebesar Rp 574,606 miliar.

Dengan capaian di triwulan I 2017 ini, pihaknya optimis penerimaan pajak daerah akan capai target.

“Kami terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan, terutama pajak kendaraan, bagaimana memberikan pemahaman kepada wajib pajak untuk membayar pajak,” ujarnya.(