SP JICT Minta Kemenhub Lakukan Investigasi

Jakarta-Serikat Pekerja JICT, hingga Sabtu (5/8) masih melakukan mogok kerja. Terkait aksi tersebut Sekjen JICT Firmansyah mempertanyakan langkah Direksi JICT dan Pelindo II yang menjadikan Terminal 2 JICT menjadi area parkir truk-truk yang mengular sampai keluar terminal dan menyewakan dermaga JICT ke Koja yang tadinya 300 meter sekarang bertambah menjadi 200 meter.

"Upaya Direksi JICT dan Pelindo II menjadikan terminal 2 JICT menjadi area parkir truk patut dipertanyakan. Terminal 2 JICT harusnya diperuntukkan untuk kegiatan bongkar muat kapal bukan parkir truk," ujar Firmansyah.

"Langkah ini diduga untuk mengakali kemacetan yang mengular sampai ke luar pelabuhan MAL dan ICTSI di Terminal 3 karena kondisi lapangan penumpukan di kedua terminal tersebut tidak mampu menampung limpahan petikemas akibat mogok JICT," imbuhnya.

Lebih lanjut Firmansyah mengatakan, pihaknya mempertanyakan langkah Direksi yang  menjalankan upaya-upaya yang diduga dijalankan secara sistematis, terstruktur dan masif. "Mulai dari mendorong mogok kerja berlarut-larut, mengorbankan pelanggan, rela menanggung kerugian perusahaan akibat mogok sampai menjalankan kampanye hitam soal gaji pekerja. Bahkan citra Indonesia di mata internasional akibat mogok pelabuhan diabaikan oleh Direksi JICT," ujarnya.

Firmansyah menambahkan, pihaknya meminta Kementrian Perhubungan dan instansi terkait untuk melakukan investigasi terhadap langkah Direksi JICT. "Karena jika kerugian yang ditanggung akibat mogok kerja jauh lebih besar dibanding tuntutan pekerja JICT," ujarnya.

Menurut Firmansyah, pekerja JICT sejak tahun 2014 tetap berkomitmen bagaimana aset nasional JICT kembali ke Indonesia di tahun 2019. "BPK RI telah membuka borok proses perpanjangan kontrak JICT jilid II (2015-2039) dan praktik-praktik bisnis kotor investor asing yang seolah bisa berjalan diatas hukum Indonesia,"katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi meminta agar Jakarta International Container Terminal (JICT) mengutamakan pelayanan jasa kepelabuhanan di tengah aksi mogok Serikat Pekerja (SP) JICT.

"Saya mengimbau pihak manajemen dan serikat pekerja JICT untuk mengutamakan jasa pelayanan kepelabuhanan agar arus ekspor impor terus berjalan," ujar Budi Karya dalam keterangan pressnya kemarin.

Ia  juga mengimbau agar SP JICT dan manajemen JICT duduk bersama dan berunding untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak. (