Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada 2018 di Banten

SUASANA rapat kerja teknis penanganan pelanggaran Bawaslu Banten dan Panwaslu kabupaten/kota di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis (16/11/2017).*

SERANG, (KB).- Jelang pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 di Banten, Badan pengawas pillkada (Bawaslu) Provinsi Banten bersama Bawaslu RI dan Panwaslu kabupaten/kota mulai menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Hal tersebut dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat kerawanan pelanggaran pilkada yang akan digelar di empat kabupaten/kota tersebut.

Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudi mengatakan, IKP akan dirilis pihaknya kurang lebih bulan depan. Sejauh ia sudah berkoordinasi dengan Panwaslu kabupaten/kota yang akan menghadapi Pilkada, poin intinya memetakan pelanggaran apa saja yang rawan terjadi di daerah Panwaslu kabupaten/kota bertugas.

“Kita (Bawaslu) sebenarnya sedang menyusun IKP yang dirilis tiap tahun,” katanya di sela-sela rapat kerja teknis penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten dan Panwaslu kabupaten/kota di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis (16/11/2017). Menurutnya, penyusunan IKP menjadi bagian penting untuk mengetahui daerah mana saja yang rawan sekaligus apa bentuk pelanggarannya. Apakah itu pelanggaran administratif, kode etik atau pelanggaran pidana. “Senin (20/11/2017) besok akan kumpul lagi membahas IKP, karena setiap daerah akan dipetakan,” tuturnya.

Sejauh ini, pria yang juga mantan Komisioner KPU Banten ini belum dapat memastikan pelanggaran apa dan daerah mana saja paling rawan. Karena saat ini masih dalam tahapan verifikasi. “Yang jelas secara infrastruktur sekarang kita sudah punya 465 Panwascam yang tersebar di 155 kecamatan di Banten, sudah dilantik dan siap bekerja mengawasi pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu,” ujarnya.

Ketua Panwaslu Kota Serang, Rudi Hartono mengaku, pihaknya juga sudah mulai memetakan kerawanan pelanggaran Pilkada di Kota Serang. Rumusan utamanya pada Pilkada Banten sebelumnya. “Potensi pelanggaran itu kita identifikasikan dari Pillkada sebelumnya, itu penting buat kami,” tuturnya.
Potensi pelangaran Pilkada di Kota Serang sementara ini beragam. Artinya, satu kecamatan dengan lainnya mempunyai kerawanan berbeda. Misal, wilayah kota cenderung memiliki kerawanan mobilisasi ASN.

Sementara derah pinggiran cenderung rawan money politics. “Untuk Kota Serang ini tentu saja kami tidak akan tinggal diam terkait money politics, kalaupun Pilkada kemarin tidak menemukan dan tidak laporan resmi,” tuturnya. Setiap potensi kerawanan pelanggaran akan diverifikasi lebih lanjut, kemudian dilaporkan dalam rapat pemetaan IKP. “Kalau daerah potensi rawan semuanya ada titik kerawanan masing-masing, setiap daerah kerawanannya beda,” tuturnya.