Dewan Minta Usut Pungli Prona

PANDEGLANG, (KB).- Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Habibi Arafat  mendorong kasus dugaan pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) atau Prona di Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi, agar diusut tuntas. Oleh karena itu, dewan  menyarankan agar korban pungli untuk melaporkan kasus tersebut ke aparat kepolisian.

“Kalau  pungli itu jelas telah melanggar hukum. Dengan melaporkan ke aparat kepolisian itu langkah baik. Sebab, nanti aparat penegak hukum yang  akan mengusutnya, dan kita yakin aparatakan bersikap netral dalam mengungkap kasusnya sampai tuntas,” kata Habibi, kepada Kabar Banten, Jumat (24/11/2017).

Meski begitu, saat ini pihaknya belum bisa mengambil tindakan, karena warga sendiri yang merasa dirugikan belum  mengadukan ke DPRD. “Kalau mereka mengirimkan surat, pasti akan kita klarifikasi  ke pihak terkait. Namun, kami masih tunggu  perkembangannya, kalau memang tidak ada titik penyelesaian kami akan turun untuk mengecek langsung permasalahan di lapangan,” tuturnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang , Rusli Yacob mengaku sudah mengetahui adanya oknum yang memungut biaya PTSL di Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi. Bahkan BPN sudah mencium hal tersebut sejak awal tahun 2016. Menurut Rusli, oknum yang mematok biaya pembuatan PTSL itu bukanlah aparatur desa, melainkan seorang oknum LSM.
“Kami sudah mencium adanya oknum yang memungut biaya ke warga, itu sudah terjadi sejak awal tahun 2016. Tahun ini memang berbeda, berubah jadi PTSL,” katanya.

Menurutnya BPN telah berupaya untuk membatasi ruang gerak oknum tersebut dengan memerintahkan Kepala Desa (Kades) untuk mengkoordinir warga yang ingin membuat sertifikat. Tidak tanggung-tanggung, BPN mempersilakan warga untuk mengajukan pembuatan PTSL hingga 1.000 bidang tanah.
“Memang sekarang sudah sistematik. Ketika ditunjuk satu desa, semuanya harus dibuatkan sertifikat. Jadi pihak desa mengkoordinir pembuatan PTSL satu desa. Namun hingga pertengahan tahun 2017 hanya ada 300 pengajuan PTSL,” ucapnya.

Rusli  menegaskan bahwa proses kepengurusan PTSL tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Namun, ada pengecualian untuk biaya pembelian materai, pemasangan patok, dan pembuatan surat keterangan.  “Kami sudah menyampaikan ke masyarakat bahwa PTSL gratis, dari pengukuran dan pembuatan sertifikat. Meskipun ada pemasangan patok, materai, pembuatan surat keterangan. Itu pun idealnya tidak lebih dari Rp150 ribu,” kata Rusli.

Meski mengaku sudah mengetahui oknum yang merugikan masyarakat itu, namun pihaknya belum bisa berbuat apa-apa. Rusli hanya menyarankan agar kasus itu dilaporkan ke Polisi agar diproses secara hukum. “Seharusnya program ini didukung, bukan dijadikan lahan untuk mendapatkan keuntungan,” ucapnya.

Sementara itu,  perihal sertifikat yang diambil lagi usai penyerahan simbolis oleh Presiden Joko Widodo di Kecamatan Menes pada Oktober lalu. Pihak BPN membatahnya. Rusli  mengklaim bahwa BPN sudah memberi sertifikat PTSL pada 3.000 penerima saat kedatangan Jokowi. “Waktu Pak Jokowi ke Menes, kami sudah memberi semua sertifikat kepada penerima sebelum acara dimulai. Memang tidak ada tanda tangan Kepala BPN, hanya tanda tangan Ketua Tim. Tetapi itu sah dan legal,” ucapnya.

Rusli melanjutkan, BPN menyadari bahwa kasus pembuatan sertifikat yang kerap dimanfaatkan oleh oknum, menjadi masalah klasik. Maka dari itu, BPN akan berkoordinasi dengan Pemkab untuk melegalkan Kades memungut biaya pembuatan sertifikat, namun dengan nominal tertentu.
“Sejauh ini saya menjamin tidak ada oknum BPN yang bermain. Kalaupun ada, saya siap untuk memberikan sanksi tegas,” tuturnya.

Seperti diberitakan, Warga Desa Bojong Manik, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang mengeluhka aksi pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat gratis atau  program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dikenal Prona. Diduga besaran pungli oleh oknum aparatur desa sebesar Rp700.000-Rp3000.000 per sertifikat. Menurut informasi warga, pungli tersebut sudah berjalan sejak tahun 2015. Hingga sekarang diperkirakan sudah ada 72 warga yang terkena pungli untuk menebus sertifikat prona. (