Saturday 25 November 2017

Dewan Minta Usut Pungli Prona



PANDEGLANG, (KB).- Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Habibi Arafat  mendorong kasus dugaan pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) atau Prona di Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi, agar diusut tuntas. Oleh karena itu, dewan  menyarankan agar korban pungli untuk melaporkan kasus tersebut ke aparat kepolisian.
“Kalau  pungli itu jelas telah melanggar hukum. Dengan melaporkan ke aparat kepolisian itu langkah baik. Sebab, nanti aparat penegak hukum yang  akan mengusutnya, dan kita yakin aparatakan bersikap netral dalam mengungkap kasusnya sampai tuntas,” kata Habibi, kepada Kabar Banten, Jumat (24/11/2017).
Meski begitu, saat ini pihaknya belum bisa mengambil tindakan, karena warga sendiri yang merasa dirugikan belum  mengadukan ke DPRD. “Kalau mereka mengirimkan surat, pasti akan kita klarifikasi  ke pihak terkait. Namun, kami masih tunggu  perkembangannya, kalau memang tidak ada titik penyelesaian kami akan turun untuk mengecek langsung permasalahan di lapangan,” tuturnya.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang , Rusli Yacob mengaku sudah mengetahui adanya oknum yang memungut biaya PTSL di Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi. Bahkan BPN sudah mencium hal tersebut sejak awal tahun 2016. Menurut Rusli, oknum yang mematok biaya pembuatan PTSL itu bukanlah aparatur desa, melainkan seorang oknum LSM.
“Kami sudah mencium adanya oknum yang memungut biaya ke warga, itu sudah terjadi sejak awal tahun 2016. Tahun ini memang berbeda, berubah jadi PTSL,” katanya.
Menurutnya BPN telah berupaya untuk membatasi ruang gerak oknum tersebut dengan memerintahkan Kepala Desa (Kades) untuk mengkoordinir warga yang ingin membuat sertifikat. Tidak tanggung-tanggung, BPN mempersilakan warga untuk mengajukan pembuatan PTSL hingga 1.000 bidang tanah.
“Memang sekarang sudah sistematik. Ketika ditunjuk satu desa, semuanya harus dibuatkan sertifikat. Jadi pihak desa mengkoordinir pembuatan PTSL satu desa. Namun hingga pertengahan tahun 2017 hanya ada 300 pengajuan PTSL,” ucapnya.
Rusli  menegaskan bahwa proses kepengurusan PTSL tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Namun, ada pengecualian untuk biaya pembelian materai, pemasangan patok, dan pembuatan surat keterangan.  “Kami sudah menyampaikan ke masyarakat bahwa PTSL gratis, dari pengukuran dan pembuatan sertifikat. Meskipun ada pemasangan patok, materai, pembuatan surat keterangan. Itu pun idealnya tidak lebih dari Rp150 ribu,” kata Rusli.
Meski mengaku sudah mengetahui oknum yang merugikan masyarakat itu, namun pihaknya belum bisa berbuat apa-apa. Rusli hanya menyarankan agar kasus itu dilaporkan ke Polisi agar diproses secara hukum. “Seharusnya program ini didukung, bukan dijadikan lahan untuk mendapatkan keuntungan,” ucapnya.
Sementara itu,  perihal sertifikat yang diambil lagi usai penyerahan simbolis oleh Presiden Joko Widodo di Kecamatan Menes pada Oktober lalu. Pihak BPN membatahnya. Rusli  mengklaim bahwa BPN sudah memberi sertifikat PTSL pada 3.000 penerima saat kedatangan Jokowi. “Waktu Pak Jokowi ke Menes, kami sudah memberi semua sertifikat kepada penerima sebelum acara dimulai. Memang tidak ada tanda tangan Kepala BPN, hanya tanda tangan Ketua Tim. Tetapi itu sah dan legal,” ucapnya.
Rusli melanjutkan, BPN menyadari bahwa kasus pembuatan sertifikat yang kerap dimanfaatkan oleh oknum, menjadi masalah klasik. Maka dari itu, BPN akan berkoordinasi dengan Pemkab untuk melegalkan Kades memungut biaya pembuatan sertifikat, namun dengan nominal tertentu.
“Sejauh ini saya menjamin tidak ada oknum BPN yang bermain. Kalaupun ada, saya siap untuk memberikan sanksi tegas,” tuturnya.
Seperti diberitakan, Warga Desa Bojong Manik, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang mengeluhka aksi pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat gratis atau  program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dikenal Prona. Diduga besaran pungli oleh oknum aparatur desa sebesar Rp700.000-Rp3000.000 per sertifikat. Menurut informasi warga, pungli tersebut sudah berjalan sejak tahun 2015. Hingga sekarang diperkirakan sudah ada 72 warga yang terkena pungli untuk menebus sertifikat prona. (
Share:

0 comments:

Post a Comment

DISPORA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

DISPORA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

www.kontakbanten.co.id

www.kontakbanten.co.id

Segenap Crew PT Kontak Media Persada

Segenap Crew PT  Kontak Media Persada

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN

Selamat Hari Pers 2024

Selamat Hari Pers 2024

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

PERTAMINA 2023

PERTAMINA 2023

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

SELAMAT HUT KORPRI 2023

SELAMAT HUT KORPRI 2023

KONTAK MEDIA GROUP

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

BAPENDA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

PEMERINTAH BANYUWANGI

PEMERINTAH BANYUWANGI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

INFO CPNS DAN PPPK 2023 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

RESOLUSI TAHUN 2023

RESOLUSI TAHUN 2023

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

PEMERINTAH SUBANG JABAR

PEMERINTAH SUBANG JABAR

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TENGAH

PEMERINTAH JAWA TENGAH

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 78 2023

HUT RI KE 78 2023

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support