Aktivis Banten Selatan Awasi Bantuan Kedelai

LEBAK,(KB).- Sejumlah aktivis dari berbagai elemen diwilayah Lebak bagian Selatan, segera menurunkan kadernya ke sejumlah desa guna memantau pelaksanaan bantuan bibit kedelai. Hal ini dilakukan selain sebagai upaya membantu aparat penegak hukum untuk agar program nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo juga praktik penyelewengan yang dilakukan oknum.

Salah seorang aktivis, Abdul mengatakan, program pemerintah berupa bantuan bibit kedelai harus berjalan sukses dan minim penyelewanga karena itu pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah aktivis diwilayah Lebak bagian Selatan untuk menggali informasi terkait bantuan tersebut. “Masyarakat punya hak untuk melakukan control social terhadap program pemerintah, karena itu sah-sah saja kita ikut mengawasi selama tujuannya positif demi suksesnya aprogram,” katanya.

Hampir senada dikatakan, aktivis lainnya, Kosasih. Menurutnya, anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk program tersebut bukan uang kecil karena itu sebagai warga masyarakat pihaknya akan berperan aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program itu, “Belum lah, nanti juga jika ada kejanggalan atau bahkan tindakan yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) kami akan sampaikan kepada rekan-rekan wartawan,” kata Kosasih.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distambun) Lebak, Dede Supriyatna, saat memberikan arahan kepada para UPT pada acara sosialisasi program nasional penanaman kedelai di aula kantor distanbunnAgar para petani tidak mengalami hambatan di lapangan saat menjalankan program nasional budi daya kedelai.

Menurut Kadistanbun, pihaknya khususnya provinsi dan kementerian mengikutsertakan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan bimbingan hukum. Dengan harapan, ucap dia, para petani mengetahui mana yang diperbolehkan oleh undang-undang dan mana yang tidak boleh. “Jadi jangan merasa takut saat menjalankan program ini. Kita libatkan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan bimbingan hukum. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, sehingga ketika bekerja, petani bisa terhindar dari permasalahan,” ujarnya.

Ini merupakan program nasional. Petani dan dinas pertanian harus siap melaksanakan kegiatan budidaya kedelai,”kata Kadistanbun. Tentu saja, lanjut, Dede, dengan luasnya kuota lahan yang diperuntukkan buat Lebak, pihaknya juga melibatkan BPN selaku pihak yang menguasai bidang pertanahan. “Tadinya 500 hektare, kemudian bergeser dan bertambah menjadi 6.500 hektare. Kita akan libatkan BPN untuk ikut menyukseskan kegiatan ini,” ucapnya.