Perencanaan Pembangunan 2018, Andika: Jangan Hanya di Atas Kertas

SUBANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan melakukan pembangunan fisik di sejumlah bidang infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, ruang kelas dan gedung sekolah hingga rumah layak bagi warga tak mampu, pada 2018 mendatang. Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD), agar perencanaan tersebut tak hanya bagus di atas kertas, akan tetapi harus terealisasi dengan baik.

Ia meminta OPD terkait untuk merencanakan hal tersebut secara matang, sehingga tidak berhenti hanya pada tataran rencana. “Misal untuk pembangunan fisik itu kan setelah perencanan dibuat melalui penganggarannya, berikutnya adalah memastikan lelang pekerjaannya dapat dilakukan secara tepat waktu. Percuma sudah dianggarkan, tapi sampai akhir tahun anggaran ternyata gagal lelang,” katanya seusai memimpin rapat dengan para kepala OPD tentang rencana kerja 2018 di Ciater, Subang, Jawa Barat, dalam siaran pers yang diterima Kamis (21/12/2017).

Menurut dia, seringkali pada tataran perencanaan sudah cukup baik dilakukan oleh OPD. Namun, tak jarang pada tataran pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. “Saya dan pak gubernur tidak mau semua ini hanya business as usual atau juga hanya bagus di atas kertas, tapi faktanya beda jauh dari rencana,” ujarnya. Sebelumnya, dalam rapat terungkap, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) pada 2018 memprioritaskan pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten di sejumlah kabupaten/kota dengan total anggaran Rp 633 miliar.

Sejumlah ruas jalan yang akan dibangun pada 2018 secara penganggaran jamak, di antaranya ruas Jalan Tanjung Lesung-Sumur di Kabupaten Pandeglang sepanjang 15 kilometer (km) dan Cipanas-Warung Banten di Kabupaten Lebak sepanjang 30 km. “Selain pembangunan jalan, di 2018 kami juga menganggarkan untuk rehab di sejumlah ruas jalan sepanjang total 100 km dari 600-an km jalan rusak di Banten. Sisanya akan dilanjutkan tahun berikutnya,” ucap Kepala DPUPR, Hadi Soeryadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Engkos Kosasih menuturkan, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 1,9 miliar pada 2018. Pihaknya memastikan akan melakukan sejumlah pembangunan fisik terkait fasilitas pendidikan dasar di Banten. “Untuk RKB (ruang kelas baru) akan dibangun sebanyak 493 unit, lalu gedung sekolah itu akan dibangun sedikitnya 7 sekolah yang pembebasan lahannya sudah selesai, jadi tinggal membangun,” tuturnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, M Yanuar mengatakan, pada 2018 akan dibangun sebanyak 1.400 rumah tidak layak huni milik warga Banten yang bermukim di kawasan kumuh. Data Perkim, saat ini terdapat kawasan kumuh seluas 304 hektare.