Mencari Sosok Kepemimpinan Ideal 2019-2024

Tahun 2019 Indonesia akan mencari pemimpin baru, dan pemimpin dengan figur yang mempunyai “track record” baik akan mampu membawa perubahan. Perubahan yang dapat membawa Indonesia menuju kebaikan dan cita-cita bangsa Indonesia yakni masyarakat yang adil dan makmur dalam segala bidang kehidupan.

Perjalanan reformasi yang melewati satu dasawarsa ini telah memberi banyak pelajaran. Pelajaran yang terpenting adalah adanya kesenjangan dalam kesiapan melakukan perubahan antara kaum intelektual dengan rakyat awam.

Gerakan reformasi perlu memikirkan jalan baru untuk mempercepat perubahan. Perjuangan melalui perubahan struktural terbukti sangat sulit diwujudkan. Apapun perubahan dilakukan kepada kebijakan dan perundang-undangan, implementasinya terbukti mudah dilumpuhkan di tengah lalu lintas pengaruh yang saling gencat-sumbat, halang-hadang, macet dan tersendat.

Sementara itu kita pun sangat mengerti bahwa tanpa perubahan struktural (perubahan dalam cara bekerja) sangatlah sulit meyelenggarakan perubahan kultural (perubahan dalam cara berpikir).

Gerakan reformasi menemukan jalan baru itu dalam kampanye “Saatnya Kaum Muda Memimpin”. Melalui kampanye itu kita akan mengajak seluruh rakyat untuk mempercepat alih-generasi kepemimpinan nasional. Agenda utamanya bukan hanya mengganti satu-dua orang pemimpin, gerakan ini ingin mengganti seluruh generasi kepemimpinan bangsa dalam jangka waktu kurang dari sepuluh tahun.

Arena perjuangan gerakan ini adalah pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Artinya, perjuangan untuk mempercepat alih-generasi kepemimpinan nasional bukanlah jalan raya (demonstrasi) melainkan jalan pemilihan. Pemimpin terbaik harus lahir dari ajang kompetisi yang paling panas. Tetapi sekali ini para aktivis, mahasiswa dan intelektual tidak boleh mengulangi kesalahan sebelumnya.

Pemilihan pemimpin muda baru langkah pertama, gerakan reformasi harus siap dengan peta jalan dan program aksi untuk perubahan yang dikehendaki. Perlu dicatat, mendesaknya kepemimpinan kaum muda Indonesia bukanlah prinsip yang berlaku umum, melainkan prinsip darurat.

Kaum muda terdorong untuk maju mengambil alih kepemimpinan karena kaum tua diliputi kebingungan dan keraguan di dalam mengadopsi nilai-nilai baru yang dikedepankan oleh reformasi. Atas dasar itulah, kepemimpinan kaum muda saat ini menjadi satu hal yang tak bisa ditawar lagi.

Lanskap persoalan kita sebagai bangsa membutuhkan energi muda yang murni, kreatif dan siap bekerja keras meletakkan kebangsaan kita di tempat terhormat dalam era globalisasi sekarang ini. Sementara perubahan dilakukan apabila muncul kepercayaan anggota kepada pemimpin, kekompakan sesama anggota, dan tingkat persaingan antar anggota yang tidak terlalu mendominasi.

Pemimpin 2018 harus mampu mengutamakan proses partisipasi aktif dari anggota dalam mengimplementasikan perubahan, dimana harus selalu berada di belakang masyarakat untuk mendukung, siap membantu menghadapi kendala, melakukan komunikasi mengenai informasi kemajuan dan melakukan evaluasi perubahan.

Pemimpin kedepan juga harus mampu melakukan pengembangan komitmen pada perubahan akan lebih optimal jika ada hasil evaluasi situasi perubahan yang sedang berlangsung. Hal itu terkait erat pada orientasi budaya kolektif anggota organisasi yang mampu mengarahkan usaha mereka untuk mendapatkan identitas sosial.

Perubahan yang akan dibawa pemimpin baru di 2018, merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan sebuah negara, berhasil dan tidaknya perubahan di sebuah negara bergantung dari elemen masyarakat baik parpol dan organisasi yang ada untuk berubah.

Pemimpin yang memiliki keterbukaan pada perubahan cenderung untuk memunculkan fleksibilitas ketika dihadapkan pada tantangan baru, masyarakat Indonesia yang plural dan terbuka, akan lebih mudah menerima perubahan yang ujungnya meraih kesejahteraan bersama.

Untuk itu, kader partai politik perlu memiliki kesukarelaan dalam berpolitik agar praktik koruptif yang dipicu akibat pemborosan biaya politik dapat dihilangkan, sehingga tidak ada lagi model mengembalikan modal kampanye dan membagi kekuasaan dengan mendorong figur boneka untuk maju menjadi pemimpin.

Ketika orde baru, istilah politik padat karya, dimana semua biaya politik ditanggung bersama-sama dengan kerja oleh kader, namun sekarang cenderung padat modal dengan masing-masing kader harus menyetor uang modal ke partai.

Pemimpin sejati seharusnya tidak terbelenggu masalah dana atau modal kampanye, kompetisi yang semakin mahal untuk biaya iklan, pengorganisasian tim sukses dan biaya konsultasi politik sangat rentan untuk didapat dengan cara-cara yang tidak wajar, harus dicari strategi lain yang tidak sekedar pencitraan di media.

Maraknya praktik koruptif yang dilakukan oleh parpol dan capres untuk memenuhi biaya politik, menjadikan masyarakat banyak yang anti politik dan akhirnya berpengaruh terhadap angka golput pada Pemilu 2018.

Tahun 2018 merupakan momentum bagi kaum muda untuk tampil memimpin dan membenahi negara ini. Resolusi harapan baru mesti diwujudkan dengan memberi harapan baru, mesti diwjudkan dengan memberi kesempatan yang muda tampil di depan. Entah itu dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik.

Oleh karena itu sebagai anggota Legislatif harus siap bekerja maksimal karena sudah dipilih rakyat dan sebagai wakil rakyat, jangan hanya datang duduk, diam yang ujung-ujungnya korupsi. Saat ini sudah terjadi degredasi moral yang menyebabkan terjadinya sistim politik saudagar, banyak tawar menawar dalam politik anggaran.

Sebenarnya banyak tokoh muda yang memiliki integritas, namun terkadang setelah masuk didalam sistem politik integritas tersebut hilang. Oleh karena itu, masyarakat harus mengenali tokoh dan pandai memilih tokoh berkualitas, cerdas dan berintegritas serta mampu menyerap aspirasi rakyat.

Agar Pemilu 2018 dapat menghasilkan pemimpin ke depan yang diharapkan bangsa ini sebagai “problem solver” bukan “problem maker”, maka kita harus menyukseskan Pemilu 2018 dengan tidak golput dan tidak mensabotase Pemilu 2018.

Karena indikasi terjadinya sabotase politik pada Pemilu 2018 cukup keras terasa saat ini, termasuk “residu politik” akibat “perkelahian elit” yang tidak terlesaikan pasca Pemilu 2018 akan semakin memperparah keadaan bangsa ini. Jangan sampai hal ini terjadi.

*) Penulis adalah peneliti senior Forum Dialog (Fordial), Jakarta.