Rawan Pengerahan di Pilkada, ASN Diawasi

SERANG, (KB).- Aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Serang diawasi Panitia pengawas pemilu (Panwaslu), menyusul latar belakang bakal calon Pilkada Kota Serang yang berpotensi mengerahkan ASN untuk pemenangan. Lembaga pengawas pemilu bahkan memperketat pengawasan
terhadap abdi negara tersebut.

Untuk diketahui, sejumlah bakal calon Pilkada Kota Serang berlatar belakang ASN dan atau mempunyai hubungan dekat dengan ASN, di antaranya Syafrudin yang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Samsul Hidayat yang merupakan guru ASN, dan Vera Nurlaela yang tidak lain Ketua PKK Kota Serang sekaligus istri Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman.

Anggota Panwaslu Kota Serang, Mamun Murod mengatakan, ASN merupakan komponen yang dilarang melakukan kampanye dalam pilkada. Baik kampanye untuk calon jalur partai politik maupun calon jalur perseorangan. “ASN menjadi salah satu fokus pengawasan kami,” katanya saat dihubungi wartawan, Senin (15/1/2018).

Upaya yang dilakukan Panwaslu Kota Serang untuk mencegah keterlibatan ASN dalam Pilkada Kota Serang, salah satunya melakukan sosialisasi ke instansi-instansi Pemkot Serang. “Imbauan dari wali kota juga sudah ada. Bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye,” tuturnya.

Jika dikemudian hari ditemukan ada ASN yang berkampanye, ia tidak segan-segan memberikan tindakan sesuai dengan ketentuan. Terkait sanksinya, ia menyerahkan sepenuhnya kepada BKD Kota Serang. “Kami lebih kepada pencegahan, kalau memang sudah dicegah mereka masih juga, kami akan berlakukan aturan,” katanya.

Selain pencegahan, lanjut dia, Panwaslu Kota Serang telah melebarkan pengawasan dengan membentuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di setiap kelurahan. Dengan demikian, gerak-gerik ASN akan terpantau jelas. “Kami sudah Bintek PPL. Setiap kelurahan ditempatkan satu orang PPL,” tuturnya.

Hal hampir senada dikatakan Ketua Panwaslu Kota Serang, Rudi Hartono. Menurutnya, pihaknya tidak akan segan-segan menindak ASN yang terbukti melakukan kampanye untuk memenangkan salah satu pasangan calon. “Sekarang sudah tidak boleh,” katanya.

Dilarang posting medsos

Sementara itu, dalam laman resminya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengingatkan segenap aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas sebagai abdi negara.

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja mengingatkan, pasangan calon dilarang melibatkan ASN, TNI, maupun Polri. Selain itu, dilarang melibatkan ASN dalam mengambil keputusan saat kampanye. Sementara ASN juga dilarang memasang spanduk, ikut serta dalam aksi tindakan kampanye.

“ASN juga tidak boleh foto bersama pasangan calon (Paslon) dan mem-posting-nya di media sosial. ASN juga tidak diperbolehkan menjadi narasumber dalam acara yang berkaitan dengan politik,” kata Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dikutip dari setkab.go.id, Senin (15/1/2018).

Setiawan menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Bagi ASN yang bersikap tidak netral dalam perhelatan politik itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Hukuman disiplinnya sedang sampai berat. Jadi tidak ada hukuman yang ringan. Dan yang terakhir, Kementerian PANRB akan melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif,” tutur Setiawan. (