SERANG, (KB).- Sisa lebih penggunaan anggaran
(Silpa) Provinsi Banten tahun 2017 mencapai Rp 996 miliar. Dari silpa
tersebut, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat rapor
merah, karena serapan rendah. OPD tersebut adalah Dinas Kesehatan, Dinas
Perkim, RSU Malingping, Biro Umum, Biro Administrasi Rumah Tangga
Pimpinan (ARTP) dan Diskominfo.
“Realisasi APBD 2017 sebesar 90,35 persen dari total Rp 10,7 Triliun.
Nilai Silpa sampai akhir Desember itu Rp 996 miliar,” ujar Kepala Biro
Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Banten, Mahdani, kemarin. Ia
mengatakan, Silpa tersebut disebabkan berbagai hal, seperti gagal
lelang, efisiensi dari hasil pengadaan barang/jasa, dan efisiensi
kegiatan OPD.”Kontribusi paling besar itu efisiensi OPD. Kalau yang
gagal lelang kecil, karena cuma ada tiga proyek yang gagal lelang. Lebih
besar efisiensi, kan seperti SPPD (perjalanan dinas) yang tidak
dilaksanakan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, Silpa tersebut akan digunakan untuk program-program
lainnya pada APBD 2018. Namun, menurutnya silpa tersebut belum dapat
menutup defisit APBD 2018 yang nilainya mencapai Rp 11,4 triliun. “Kalau
tidak terserap itu enggak ada istilah OPD mengembalikan. Jadi kita kan
narik (pencairan) sesuai kebutuhan. Memang (silpa) tidak menutup
desifit.
Tapi tipis, kecil ya. Kalau versi kas daerah itu (silpa) Rp 712
miliar, kalau dari laporan OPD itu Rp 900-an miliar. Nanti akan
disinkronkan lagi. Kalau keuangan kan melihat dari sisa kas daerah.
Kalau di Biro Adpem melihat laporan OPD. Mungkin saja OPD salah lapor
kan,” ujarnya. Meski begitu, ia meyakini kekurangan pada APBD 2018
tersebut bisa ditutup dengan pendapatan daerah.”Kecil, PAD kan bisa
surplus. Kemudian kita juga nanti dapat transfer (dari pusat) yang
ditangguhkan, kayak pajak rokok. Kan itu belum ditransfer,” ujarnya.
Sementara, berdasarkan data per 19 Desember 2017, Dinas Kesehatan
(Dinkes) menjadi yang realisasinya paling rendah dengan capaian 35,44
persen dari pagu Rp 125.853.681.550. Disusul Biro Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman (Perkim) dari pagu Rp 247.905.604.638 terserap 48,60
persen. RSU Malingping dari pagu Rp 157.285.031.245 terserap 51,33
persen. Kemudian Biro Umum dari pagu Rp 239.895.153.295 terserap 52,14
persen. Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP) dari pagu Rp
42.356.419.550 terserap 52,92 persen. Dan Diskominfo dari pagu Rp
46.256.256.153 terserap 54,47 persen.
Belum jalan
Sementara, hingga saat ini APBD Banten belum jalan. Hal tersebut
karena masih harus menunggu surat keputusan (SK) pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran (KPA) yang diteken gubernur.
“Masih menunggu SK PA/KPA. Kecuali untuk gaji, mungkin minggu-minggu ini sudah dicairkan. Kalau kegiatan-kegiatan nanti setelah keluar SK. Hari ini (kemarin) baru di BPKAD manggil bendahara untuk proses penganggaran sesuai sistem simral yang baru. SK PA/KPA diteken gubernur. Nanti Kepala OPD membuat SK PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan),” tuturnya. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina, mengatakan, APBD Banten 2018 sebesar Rp 11,3 triliun mulai berjalan 8 Januari ini.”Senin tanggal 8 sudah bisa running,” katanya, pekan lalu.
“Masih menunggu SK PA/KPA. Kecuali untuk gaji, mungkin minggu-minggu ini sudah dicairkan. Kalau kegiatan-kegiatan nanti setelah keluar SK. Hari ini (kemarin) baru di BPKAD manggil bendahara untuk proses penganggaran sesuai sistem simral yang baru. SK PA/KPA diteken gubernur. Nanti Kepala OPD membuat SK PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan),” tuturnya. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina, mengatakan, APBD Banten 2018 sebesar Rp 11,3 triliun mulai berjalan 8 Januari ini.”Senin tanggal 8 sudah bisa running,” katanya, pekan lalu.
0 comments:
Post a Comment