KPK Ultimatum Penjabat Kepala Daerah Tolak Politik Uang

Cegah Korupsi I Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan tentang koordinasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/2).

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief, mengultimatum para penjabat atau pelaksana tugas (Plt) kepala daerah untuk bersama-sama ikut mengampanyekan penolakan terhadap politik uang di daerah yang yang dipimpinnya. Langkah tersebut bertujuan untuk menyukseskan Pilkada serentak 2018 yang bersih dan adil.

”Karena ini tahun politik, kami berharap dan memberitahukan kepada Plt ini bahwa KPK bekerja sama dengan Kapolri ingin mencegah dan menyukseskan pilkada serentak, tapi pada saat yang sama ingin mencegah tidak terjadinya politik uang,”

kata Syarief usai bertemu dan berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bertemu dengan pimpinan KPK. Dalam pertemuan itu, Tjahjo membawa sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri yang diangkat menjadi Plt.

Mereka adalah Plt Gubernur Papua, Sudarmo, Plt Gubernur Sulawesi Tenggara, Saleh Lasata, Pj Kalimantan Barat, Dodi Riyadmadji, dan Pjs Gubernur Lampung, Didik Suprayitno.

KPK mengundang Tjahjo dan para Plt itu untuk memperingatkan bahwa sudah banyak kepala daerah dan pejabat daerah yang ditangkap KPK terkait kasus suap dan korupsi. Di awal tahun 2018 ini saja, terdapat empat pejabat daerah yang dicokok KPK dalam kegiatan Operasi Tangap Tangan (OTT).

Mereka adalah Bupati Jombang asal Partai Golkar, Nyono Suharli Wihandoko; Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae; Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih; dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

Syarief berharap setelah adanya pertemuan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo dan pemberitahuan itu, para Plt kepala daerah dapat ikut menyukseskan pilkada serentak yang bersih dan adil.

Sebab, Plt inilah yang nantinya sementara menggantikan kepala daerah selama peserta pilkada dari pejabat daerah ikut kampanye.

“Oleh karena itu, kami berharap para Plt ini bisa menjalankan hal ini dengan baik,” pungkasnya Pada kesempatan itu, KPK juga meminta para Plt dan penjabat (Pj) kepala daerah bisa melakukan pencegahan korupsi yang berkaitan dengan penertiban izin tambang.

“Soal apakah ada hubungan dengan kasus-kasus. Misalnya Sulawesi Tenggara, kami beri perhatian khusus, termasuk Papua dan Kalimantan Barat.

Tolong Plt yang baru itu, kalau mampu saja menertibkan izin yang berhubungan dengan tambang, itu sudah alhamdulillah sekali,” kata Syarif. Selain soal izin tambang, Syarif juga berharap ada sejumlah kasus yang dalam tahap penelaahan untuk diperbaiki para Plt dan Pj gubernur.

Namun, Syarif tak merinci apa saja kasus yang dimaksud. ”Ada lagi beberapa kasus lain yang sifatnya masih dalam penelaahan yang kami harapkan bahwa Plt gubernur bisa memperbaiki hal itu,” ucap Syarif.