Pemkot Serang Minta Banprov Segera Dicairkan

SERANG, (KB).- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang meminta, agar Pemprov Banten segera mencairkan bantuan keuangan provinsi (banprov). Kepala Bappeda Kota Serang, Djoko Sutrisno berharap, awal Maret 2018 dana bantuan tersebut sudah cair. “Kami sudah memberikan surat ke provinsi, agar bantuannya segera turun. Mudah-mudahan saja awal Maret ini sudah bisa keluar,” katanya, Sabtu (17/2/2018).

Ia mengungkapkan, Pemkot Serang mengusulkan bantuan keuangan ke provinsi sebesar Rp 30 miliar. Dana tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan di Kota Serang yang dirasa belum maksimal, di antaranya merealisasikan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Ketiga bidang itu yang menjadi perioritas,” ujarnya.

Ia menuturkan, sebelumnya Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman telah memberikan arahan terkait penggunaan banprov tersebut di Kota Serang. Namun, dia mengatakan, ada beberapa bidang lain yang diminta wali kota. “Pak wali sudah memberikan arahan, tapi ada infromasi baru untuk hal lain,” ucapnya. Hal lainnya, yaitu untuk pengentasan kemiskinan di Kota Serang, kemudian pembangunan RSUD Kota Serang yang akan membangun ruang operasi dan unit gawat darurat (UGD). “Kemudian, untuk jalan lingkungan,” tuturnya.

Rencananya, alokasi anggaran sebesar Rp 30 miliar yang bersumber dari banprov tersebut sebagian besar digunakan untuk membiayai RSUD Kota Serang, yaitu hampir Rp 24 miliar. Anggaran Rp 24 miliar tersebut digunakan untuk membangun jalan RSUD Kota Serang Rp 4 miliar dan bangunan sebesar Rp 20 miliar. “Untuk pendidikan akan dicover dengan dana yang kami miliki. Karena, yang paling besar itu untuk membiayai rumah sakit,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Toyalis membenarkan, bahwa saat ini pembangunan RSUD Kota Serang kekurangan dana untuk pembangunan ruang operasi maupun UGD maupun kebutuhan lainnya. Saat ini pembangunan gedung RSUD tersebut sudah selesai pada tahap awal. Namun, belum bisa dibuka, karena kelengkapan rumah sakit belum ada.

“Anggaran sudah habis Rp 50 miliar. Tahun ini UGD sementara, kami gabung dulu dengan rawat inap yang ada sekarang. Untuk pegawai rumah sakit sudah ada 130 orang, yakni 10 orang dokter umum, 8 dokter spesialis, 40 perawat, 16 orang bidan, dan sisanya untuk tenaga lain, seperti tenaga gizi, kesehatan lingkungan, serta tenaga keuangan,” katanya.