Anggota DPRD Banten Melakulan reses ke Pemkot Serang

 

Anggota DPRD Banten saat melakulan reses ke Pemkot Serang yang dilaksanakan di Aula Setda Kota Serang. Dalam reses tersebut, membahas bantuan keuangan yang tak kunjung cair, Rabu (14/3/2018).*

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang kembali menyinggung terkait bantuan keuangan (bankeu) saat reses anggota DPRD Banten di Aula Setda Kota Serang, Rabu (14/3/2018). Pemkot meminta, agar bankeu tersebut, segera dicairkan untuk mendukung pembangunan di Kota Serang yang belum optimal terlaksana.

“Permasalahan di Kota Serang terkait dengan banjir, salah satunya Trondol. Tapi, sudah ada di pekerjaan pada 2018. Selain itu, sampai saat ini permohonan Kota Serang belum ada persetujuan terkait pembangunan RSUD,” kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang, Dedie Suryadi, Rabu (14/3/2018).

Menurut dia, kebutuhan bankeu mendesak, karena rencananya pertengahan 2018 akan segera diresmikan. Pemkot Serang telah mengajukan pembangunan RSUD tahap II untuk IPAL, ruang operasi, dan UGD. “Kemudian, untuk prasarana juga perlu ada pengembangan atau pembebasan lahan di sekitar RSUD. Kami mengalokasikan usulan melalui bankeu Rp 30 miliar, Rp 24 miliar untuk pembangunan RSUD, dan sisanya untuk pembangunan infrastruktur jalan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Serang, Sulhi Choir menjelaskan, dalam reses tersebut semua usuluan sudah ditampung dan akan disampaikan ke Pemprov Banten. Baik dalam merencanakan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berdasarkan musrembang. “Tetapi, dilihat juga prioritasnya, mudah-mudahan ini mendapat respons dari provinsi,” ucapnya.

Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah menuturkan, Kota Serang merupakan etalase Banten, sehingga perlu membangun wilayah ini dari pinggiran. “Bantuan keuangan kami akan memberikan penekanan ke provinsi, agar pemkot dapat segera melakukan pembebasan lahan untuk kantor kecamatan, polsek, Puskesmas, dan koramil, supaya pusat pemerintahan kota juga ada di kecamatan untuk memudahkan pelayanan,” tuturnya.

Menurut dia, pemprov lamban dan belum signifikan dalam memberikan bankeu. Alasannya, pergub belum ditandatangani. Ia mendorong Biro Hukum Pemprov Banten, agar kebutuhan di triwulan I dapat segera dicairkan. “Memang ini ada keterlambatan. Pemprov ini lambat dan belum signifikan, bahkan sudah mau masuk triwulan I,” katanya.

Ia mengatakan, akan berupaya mendorong, agar Gubernur Banten, Wahidin Halim dapat segera menyelesaikan pergub yang belum juga ditandatangani. “Kami nilai memang ini kinerjanya lambat dan tidak progresif. Urusan pemerintah saja belum diselesaikan, apalagi yang lain. Tapi, kami akan berupaya meminta kepada gubernur, agar bankeu segera cair, agar pembangunan di Kota Serang ini segera dilaksanakan,” ujarnya.

Anggota DPRD Banten, Encop Sofia menuturkan, dalam reses aspirasi lebih banyak terkait penguatan bankeu. Kebutuhan anggaran tersebut untuk pendidikan, kesehatan, serta pembangunan RSUD Kota Serang. Tak hanya itu, pemkot meminta, agar bantuan dikuatkan untuk pelayanan masyarakat, seperti rumah tidak layak huni maupun bantuan untuk warga miskin.

“Selain itu, program-program yang ada di pemkot dapat terkoordinasi dengan pemprov, agar anggaran bantuan dapat difungsikan sesuai tupoksinya. Belum lagi pembangunan pusat pemerintahan yang berpusat di masing-masing kecamatan, hal ini agar warga dapat lebih mudah dalam mengurus segala kebutuhannya,” tuturnya.