KPK Tahan Anggota DPR Fayakhun Andriadi

USAI DIPERIKSA - Anggota DPR, Fayakhun Andriadi mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/3). Fayakhun ditahan KPK sebagai tersangka kasus suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla yang berasal dari APBN-P tahun anggaran 2016

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fayakhun Andriadi, Rabu (28/3).

Politikus Golkar, yang menjadi tersangka kasus suap pembahasan dan pengesahan rencana pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla), langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK, di belakang Gedung Merah Putih KPK, untuk memudahkan proses penyidikan selanjutnya.

“KPK menahan Fayakhun Andriadi untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (28/3). KPK menetapkan Fayakhun sebagai tersangka kasus suap sejak 14 Februari 2018. Politikus Golkar yang menjadi anggota DPR periode 2014–2019 disangkakan menerima uang senilai 12 miliar rupiah dan 300 ribu dolar AS ketika masih menjabat sebagai anggota Komisi I DPR.

Fayakhun sendiri kini sudah pindah Komisi III dan bermitra dengan KPK. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat mengumumkan status tersangka Fayakhun beberapa waktu lalu menyebutkan, tim penyidik KPK menemukan sejumlah alat bukti atas keterlibatan Fayakhun. Bukti-bukti itu juga didukung sejumlah fakta dalam persidangan.

Seluruh alat bukti itu menunjukkan Fayakhun diduga memuluskan anggaran Bakamla. Alex mengatakan Fayakhun diduga menerima fee 1 persen atau 12 miliar rupiah dari total anggaran Bakamla 1,2 triliun rupiah.

Pemberian suap ini dilakukan secara bertahap empat kali dari tersangka Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah, melalui anak buahnya, Muhammad Adami Okta. Selain itu, ia diduga menerima 300 ribu dollar AS.