Pemprov Banten Bangun Bank Data Pondok Pesantren di Banten

SERANG – Pemprov Banten melalui Biro Kesra Setda Provinsi Banten bersama Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) sedang berupaya membangun bank data Pondok Pesantren di Provinsi Banten.

Kepala Biro Kesra Setda Pemprov Banten Irvan Santoso mengatakan, pihaknya bersama FSPP saat ini sedang menyusun sistem informasi pondok pesantren (SIPP). Sistem tersebut berfungsi sebagai bank data sekaligus media pelaporan pertanggungjawaban hibah berbasis online atau dalam jaringan (daring).

“Untuk tahap pencarian hibah, kita masih melakukan verifikasi terhadap 3.122, itu untuk tahap awal. Jumlah (ponpes) itu berasal dari data di EMIS (education management information system) yang terdaftar di Kemenag,” kata Irvan saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (22/3).

Meski sudah terdaftar namun data tersebut perlu diverifikasi ulang dan hasilnya dituangkan dalam SIPP. Menurutnya, data yang ditampilkan pun nantinya akan lebih detail sehingga ke depannya bisa digunakan untuk kepentingan ponpes lainnya.

“Pemprov dan FSPP sedang menyiapkan SIPP, menyusun data base yang lebih komprehensif. Punya lahan berapa, gurunya berapa dan lain sebagainya. Sehingga datanya nanti bisa dipergunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, tidak ada anggaran dari pemprov, bisa juga kerja sama dengan pihak lain atau donatur,” ujarnya.

Dijelaskan Irvan, selain menampilkan data ponpes, sistem tersebut juga berfungsi sebagai media pengawasan secara daring. Hal itu dimungkinkan karena nantinya ponpes penerima hibah diwajibkan mengisi laporan pertanggungjawaban melalui SIPP.

“Dari Malingping (salah satu kecamatan di Kabupaten Lebak-red) tidak usah ke sini, lewat situ saja. Cuma langkah awal verifikasi memang harus ke lapangan, dicek dulu dari situ didampingi petugasnya. Itu untuk mempelajari cara laporan pertanggungjawaban. Kami juga inginnya, Pak Gubernur atau lainnya bisa langsung ngecek,” jelasnya.

Disinggung soal kapan hibah bisa cair, Irvan mengaku dana tersebut kemungkinan sudah bisa diterima Biro Kesra pada pekan depan dengan total senilai Rp 66,2 miliar. Akan tetapi, pencairan terhadap ponpes baru bisa dilakukan setelah verifikasi ulang rampung.

“Setelah anggaran di Biro Kesra sudah cair, maka FSPP bersama Kemenag melakukan verifikasi ulang, dicek lagi baru kemudian disalurkan. Tahun depan dirumuskan lagi regulasinya bagaimana, intinya sih kita juga ingin langsung salurkan ke ponpes. Kami lagi mencari inisiasi dengan sistem yang menyerupai BOSDA (bantuan operasioanl sekolah daerah), kan bisa langsung ke ponpes dari rekening BPKAD (badan pengelola keuangan dan aset daerah),” katanya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal FSPP Ali Mustofa membenarkan, jika pihaknya masih terus melakukan verifikasi. Verifikasi ditekankan pada calon penerima hibah yang telah memenuhi syarat.

“Kita ikut aturan harus berbadan hukum. Saat mendapat izin operasional mereka harus memenuhi persyaratan menggunakan badan hukum, akta notaris, ada persyaratan seperti itu. Sekarang (verifikasi ulang) belum selesai. Kami ingin benar-benar faktual, benar-benar ada si penerima hibahnya,” ujarnya.