 |
Wakil
Gubernur Banten Andika Hazrumy (ketiga kiri) mendampingi Menteri Sosial
Idrus Marham (kedua kanan) saat mengantarkan anak penderita gizi buruk
ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten di Kota Serang, Rabu
(14/3/2018).
|
LEBAK-Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menemani Menteri Sosial Idrus
Marham menjemput 4 bersaudara anak warga Kabupaten Lebak yeng menderita
gizi buruk untuk di bawa ke rumah sakit, yaitu RSUD Banten di Kota
Serang, Rabu (14/3/2018). Penjemputan dilakukan rombongan Mensos dengan
petunjuk dari wagub yang memang berada satu mobil dengan Mensos dalam
perjalanan menuju rumah warga dimaksud, yang berjarak sekitar 30 km dari
Kota Serang, lokasi di mana sebelumnya Mensos dan Wagub menghadiri
acara Presiden Joko Widodo.
“Ini menjadi contoh betapa
pentingnya program berobat gratis warga miskin hanya dengan e-KTP yang
pemprov Banten akan gulirkan. Kalau saja program tersebut ada, hal-hal
seperti ini bisa langsung kita tangani,” kata Wagub di rumah orang tua 4
anak penderita gizi buruk di Kampung Cibuah Talang, Desa Cibuah,
Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak.
Untuk Diketahui, program
berobat gratis warga miskin versi Pemprov Banten ini tidak mendapatkan
persetujuan dari Menteri Kesehatan karena dinilai tidak memiliki
cantolan hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, program Pemprov Banten
tersebut dinilai berbenturan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional
yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Dalam program berobat
gratis warga miskin dengan e-KTP ini, Pemprov Banten menginginkan agar
warga miskin Banten yang tercover program tersebut dapat berobat ke
rumah sakit di Banten hanya dengan menunjukkan e-KTP, untuk kemudian
Pemprov Banten membayar biaya pengobatan warga bersangkutan kepada BPJS
Kesehatan. Pemprov Banten menolak menjalankan skema JKN yakni berupa
membayar premi warga miskin bersangkutan kepada BPJS Kesehatan setiap
bulannya dengan alasan efesiensi anggaran.
Sementara itu, Menteri
Sosial Idrus Marham menghimbau kepala daerah agar rajin-rajin mengecek
data rakyat yang memenuhi syarat menerima bantuan sosial (bansos). Bila
perbaikan data dapat dilakukan dengan baik maka kondisi rakyat akan
bisa lebih terantisipasi dengan baik.
"Jadi kalau rajin dicek
datanya dan memenuhi syarat, bisa mendapatkan bantuan, misalnya,
Program Keluarga Harapan (PKH). Maka kebutuhan-kebutuhan mendesaknya
bisa terpenuhi. Kami sudah meminta pendamping, TKSK, dan kepala daerah
agar menyisir warga dan memperbaharui data tersebut. Posisi kementerian
adalah menetapkan data dari daerah setiap enam bulan," katanya.
Oleh karena itu, Mensos berpesan kepada kepala daerah di tingkat kota
dan kabupaten agar memastikan aparatnya dari tingkat bawah seperti
RT/RW, desa, kecamatan, dan kepala dinas sosial, berperan aktif
memonitor kondisi rakyatnya. Dari sini akan bisa didapatkan data baru,
mana di antara mereka yang kondisinya memenuhi syarat untuk diberikan
bantuan. Kemudian data ini bisa masuk dalam Basis Data Terpadu, sehingga
bantuan sosial bisa menjangkau warga yang menenuhi syarat.
"Jadi lakukan penyisiran dan perbaharui datanya. Bagi warga yang
memenuhi syarat, hampir pasti mereka akan dapat bantuan seperti rastra
sebanyak 10 kg, kemudian bantuan lain seperti Kartu Indonesia Sehat dan
Kartu Indonesia Pintar (KIP)," kata Mensos.
Sebelumnya ramai diberitakan, empat orang anak bersaudara di Desa
Cibuah, Kecamatan Warunggunung selama sepuluh tahun menderita gizi
buruk. Mereka adalah M. Tazul Aripin (3), Hawasi Muhamad (14),
Mariyyatul Qomariyah (16), dan Asep Miftahudin (24) memperihatinkan.
Empat orang anak tersebut, anak dari pasangan Ade Muhamad Ishak (52),
dengan Siti Ainul Mardiyah (42).
Informasi dari Ade yang
merupakan orang tua dari keempat anaknya itu mengaku, bahwa anaknya
telah sepuluh tahun menderita Gizi Buruk. Menurut Ade, dia tidak bisa
membawa anaknya ke Rumah sakit lantaran terbentur ekonomi, ia lebih
memilih merawatnya di rumah.
0 comments:
Post a Comment