SERANG, (KB).- Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH)
berpeluang merombak pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi
(Pemprov) Banten dalam mutasi/rotasi perdananya. Sebab, kekosongan
jabatan terjadi di semua tingkatan eselon yakni mulai dari Eselon II,
III, dan IV. Berdasarkan data yang dihimpunsampai Maret 2018 ada 30 jabatan Eselon IV yang kosong dan 19 jabatan
Eselon III yang kosong. Sementara, untuk jabatan Eselon II ada tiga
yang kosong.
Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum, Samsir, membenarkan
banyak jabatan Eselon III dan IV yang kosong sampai Maret ini. Bahkan,
puluhan staf dan pejabat Eselon IV di lingkungan Pemprov Banten
dipastikan mendapat promosi jabatan karena banyaknya jabatan Eselon III
dan IV yang kosong itu. “Eselon III dan IV banyak yang kosong. Data
sampai Maret ini, ada 30 jabatan Eselon IV yang kosong. Ditambah nanti
ada 19 Eselon IV yang promosi ke Eselon III, karena Eselon III ada 19
yang kosong. Jadi Eselon IV saja yang promosi sekitar 50 orang,” kata
Samsir, Jumat (23/3/2018).
Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten itu mengakui
bahwa Baperjakat Pemprov Banten sedang memetakan personal maupun posisi
jabatannya.”Jadi selain promosi jabatan, kan rotasi juga. Jadi kami
petakan. Pertama yang promosi dari staf ke Eselon IV, kami ingin
menggunakan data-data hasil assessment. Minggu-minggu ini sudah selesai
lah,” tuturnya.
Hasil pemetaan Baperjakat tersebut, kata dia, selanjutnya akan
disampaikan kepada Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
(PPK).”Iya (masih pemetaan), kan untuk disampaikan ke gubernur. Ada yang
harus dirotasi juga, yang enggak pas (di posisinya). Rotasi biar lebih
pas penempatannya,” ucapnya.
Menurutnya, rotasi pegawai akan melibatkan sedikitnya empat jabatan.
“Mengisi jabatan yang dirotasi itu kan banyak. Satu orang saja
(dirotasi) bisa melibatkan empat jabatan. Karena muter terus itu, jarang
sekali tukar jabatan itu. Minimal imbasnya pada empat jabatan itu, baru
dia pas,” ujarnya.
Menurutnya, pemetaan pegawai sudah hampir rampung. Namun, untuk waktu
pelaksanaan rotasi/mutasi ia tidak dapat memastikan. “Sekarang sudah
hampir selesai. Untuk lebih pasnya menunggu hasil dari assessment. Pak
gubernur memang minta secepatnya, kalau bisa di bulan Maret,” katanya.
Rekam jejak
Dalam menentukan penempatan pegawai, kata Samsir, ada beberapa
komponen penilaian. Hasil assessment hanya satu dari beberapa
pertimbangan rotasi/mutasi.”Assessment itu salah satu alat saja.
Penilaian lain tetap ada, seperti kinerjanya, kemudian ada rekam jejak.
Kita punya catatannya. Misalnya ada pelanggaran-pelanggaran kan kita
punya datanya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, assessment dibutuhkan untuk mengetahui kecocokan
pegawai untuk ditempatkan di satu posisi. “Jadi nanti hasil assessment
itu akan ketahuan kecenderungan pegawai ditempatkan di mana. Apakah dia
sebagai staf, pelaksana atau perencana. Jadi diketahui apakah dia
(pegawai) cocoknya di dinas, di sekretariat atau di badan. Apakah di
bagian TU atau di teknis,” ujarnya.
Selain itu, penilaian lainnya juga soal pengalaman kerja. Ia
mencontohkan, tidak semua pegawai yang berlatar belakang hukum pas
ditempatkan di Biro Hukum. “Tidak selamanya orang hukum pas di Biro
Hukum. Kalau dari awal dia ditempatkan di keuangan, kemudian dipindah ke
Biro Hukum malah jadi enggak pas. Jadi di sini pengalaman kerja dan
kinerjanya juga dinilai,” ujarnya.
Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, saat ini
progres assessment sudah 70 persen.”Hasil assessment belum selesai.
Minggu depan. Sudah hampir sebagian, 70 persen sudah selesai. Sisanya
masih (jalan), harusnya besok ya,” kata WH, ditemui usai menunaikan
Salat Jumat di Masjid Raya Albantani, KP3B, Kota Serang. Disinggung soal
rotasi/mutasi, WH enggan menjawab. “Lo nanya mutasi aja. Tuh tanya
sekda tuh,” tuturnya, sambil menunjuk ke arah Sekda Banten, Ranta
Soeharta, yang berada di sebelahnya. Namun, Ranta juga tidak menjawab
pertanyaan wartawan, ia hanya menebar senyum khasnya.
0 comments:
Post a Comment