Lelang Jabatan Eselon II Pemprov Banten, Hasil ”Open Bidding” di Meja WH

SERANG, (KB).- Daftar nama tiga besar hasil seleksi terbuka (open bidding) atau lelang jabatan lima jabatan Eselon II di lingkungan Pemprov Banten sudah berada di meja Gubernur Banten Wahidin Halim (WH). Namun, hasil tiga besar tersebut tanpa ditandatangani ketua pansel sekaligus Sekda Banten, Ranta Soeharta, karena sudah mengundurkan diri.

“Hasil (assessment) dari LAN (Lembaga Aparatur Negara) sudah keluar. Pansel sudah pleno, hasilnya sudah diserahkan ke gubernur. Tinggal Pak Gubernur menentukan satu di antara tiga,” kata Anggota pansel, Komarudin melalui sambungan telepon, Senin (23/7/2018). Menurutnya, hasil tiga besar tersebut segera diumumkan melalui media cetak.

“Kalau enggak malam ini (Senin), besok (Selasa),” kata Komarudin yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten ini. Komarudin mengatakan, berdasarkan hasil pleno pansel seluruh tiga besar pada masing-masing jabatan telah memenuhi persyaratan standar nilai. “Semuanya telah sesuai, tidak ada yang diulang lagi,” ujar Komarudin. Ia menjelaskan, hasil tiga besar tersebut tanpa ditandatangani ketua pansel yang juga Sekda Banten Ranta Soeharta karena sudah mengundurkan diri.

“Tanda tangannya empat orang, minus sekda karena sudah mundur kan. Tidak masalah, kan tetap memenuhi kuorum. Nanti pengumuman juga bukan Pak Sekda tanda tangannya, nanti salah satu anggota pansel lah,” ucapnya. Sebelum diumumkan, kata dia, pansel akan menyampaikan laporan hasil lelang jabatan tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).”Besok (hari ini) kami lapor ke KASN, tentang hasil seleksi. Baru kami umumkan,” tuturnya.

KASN minta klarifikasi

Pelaksana harian (Plh) Sekda Banten, Ino S Rawita tidak mengetahui mengenai hasil pleno pansel tersebut. Sebab, dirinya tidak terlibat dalam pansel open bidding. “Bapak mah enggak hafal soal itu, ke BKD saja nanyanya. Kan saya tidak terlibat di pansel. Makanya tadi rapat juga dengan para asisten membahas soal itu,” ujarnya.

Begitu Sekda Banten Ranta Soeharta mundur dari ASN, kata dia, tidak secara otomatis dirinya menggantikan posisi Ranta sebagai ketua pansel. “Kewenangan Plh kan juga terbatas. Lebih jelasnya tanyakan ke BKD saja,” tuturnya.

Secara terpisah, Asisten Komisioner KASN, Irwansyah mengatakan akan meminta klarifikasi kepada Pemprov Banten terkait pleno tanpa ketua pansel tersebut.”KASN belum menerima laporan soal ini. Nanti kita akan klarifikasi dulu ke Pemprov Banten,” ujarnya, melalui pesan WhatsApp, kemarin.

Diketahui, Pemprov Banten melaksanakan open bidding untuk lima jabatan Eselon II atau jabatan pimpinan tertinggi (JPT) pratama, yaitu Kepala Biro Umum, Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP), Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).

Berdasarkan Peraturan pemerintah tahun 2017 tentang Manajemen ASN, Pasal 114 ayat (7) menyebutkan Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.