 |
Wakil Gubernur Banten
Andika Hazrumi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Yohana Yimbise saat sosialisasi akhiri tindak pidana perdagangan
orang (TPPO)
|
SERANG-Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan korban kekerasan
perempuan dan anak di wilayah Provinsi Banten tahun ke tahun menurun.
"Pada 2014 kita menerima laporan TPPO sebanyak 14 pengaduan, namun 2017 menurun hanya menerima laporan 14 pengaduan dan tahun 2018 hingga kini tidak ditemukan laporan TPPO," kata Andika saat Sosialisasi Akhiri TPPO Tahun 2018 dalam realisnya, Senin.
Kegiatan sosialisasi itu dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yimbise juga turut hadir Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Banten Brigjen Pol. Teddy Minahasa Putra, Komandan Resort Militer (Danrem) 064/Maulana Yusuf Kolonel Czi Budi Hariswanto, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ino S. Rawita, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Sitti Ma'ani Nina.
Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk mensukseskan pemerintah pusat khusunya terkait Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Selama ini, kata dia, Provinsi Banten menjadikan daerah human "trafficking" atau perdagangan orang karena sebagai tempat transit adanya Bandara Internasional Seokarno-Hatta juga Pelabuhan Merak.
Karena itu, Pemrpov Banten melalui kebijakan untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak diantaranya membuat gugus TPPO guna menjaga titik-titik rawan perdagangan manusia seperti Bandara Internasional Soekarni-Hatta Tangerang Banten.
Selain itu juga melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta aparat penegak hukum.
Begitu juga Pemprov Banten menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.
"Kita berharap melalui kebijakan itu ke depan tidak ada lagi korban TPPO dan kekerasan terhadap anak," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Keluarga Berencana (DP3AKKB) Sitti Ma’ani Nina mengatakan pihaknya juga bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota dan kabupaten untuk menangani korban TPPO dan perlindungan kekerasan anak. Penanganan itu diantaranya melakukan kegiatan pelatihan ketrampilan di kantong-kantong rawan perdagangan orang agar mereka memiliki kecakapan hidup agar mereka bisa mandiri.
"Kami yakin melalui pelatihan ketrampilan itu tidak terbujuk iming-iming bekerja ke luar negeri," katanya.
"Pada 2014 kita menerima laporan TPPO sebanyak 14 pengaduan, namun 2017 menurun hanya menerima laporan 14 pengaduan dan tahun 2018 hingga kini tidak ditemukan laporan TPPO," kata Andika saat Sosialisasi Akhiri TPPO Tahun 2018 dalam realisnya, Senin.
Kegiatan sosialisasi itu dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yimbise juga turut hadir Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Banten Brigjen Pol. Teddy Minahasa Putra, Komandan Resort Militer (Danrem) 064/Maulana Yusuf Kolonel Czi Budi Hariswanto, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ino S. Rawita, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Sitti Ma'ani Nina.
Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk mensukseskan pemerintah pusat khusunya terkait Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Selama ini, kata dia, Provinsi Banten menjadikan daerah human "trafficking" atau perdagangan orang karena sebagai tempat transit adanya Bandara Internasional Seokarno-Hatta juga Pelabuhan Merak.
Karena itu, Pemrpov Banten melalui kebijakan untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak diantaranya membuat gugus TPPO guna menjaga titik-titik rawan perdagangan manusia seperti Bandara Internasional Soekarni-Hatta Tangerang Banten.
Selain itu juga melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta aparat penegak hukum.
Begitu juga Pemprov Banten menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.
"Kita berharap melalui kebijakan itu ke depan tidak ada lagi korban TPPO dan kekerasan terhadap anak," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Keluarga Berencana (DP3AKKB) Sitti Ma’ani Nina mengatakan pihaknya juga bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota dan kabupaten untuk menangani korban TPPO dan perlindungan kekerasan anak. Penanganan itu diantaranya melakukan kegiatan pelatihan ketrampilan di kantong-kantong rawan perdagangan orang agar mereka memiliki kecakapan hidup agar mereka bisa mandiri.
"Kami yakin melalui pelatihan ketrampilan itu tidak terbujuk iming-iming bekerja ke luar negeri," katanya.
0 comments:
Post a Comment