Aksi mahasiswa dari berbagai organisasi dalam momentum HUT ke-18 Provinsi

SERANG, (KB).- Aksi mahasiswa dari berbagai organisasi yang menamakan diri dalam Gerakan Empat Oktober (Getok) dalam momentum HUT ke-18 Provinsi Banten dihalaman DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (4/10/2018) berlangsung ricuh.

Puluhan mahasiswa yang melakukan aksi beberapa kali terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi. Kericuhan pertama saat mahasiswa mencoba mendesak maju ke pintu gerbang masuk gedung DPRD Provinsi Banten yang dikawal ketat aparat. Namun, aparat tidak mengizinkan mahasiswa mendekati gerbang dan terjadilah aksi saling dorong dan kericuhan.

Kemudian, mahasiswa bergeser ke pintu gerbang keluar untuk menghadang Gubernur Banten Wahidin Halim usai menggelar rapat paripurna. Pada saat mahasiswa mencoba membakar ban bekas, aparat kepolisian segera merangsek kebarisan massa aksi untuk memadamkannya. Sehingga terjadi perlawanan dan kericuhan kembali terjadi.

Saat massa aksi sudah mulai tenang, ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatulah mendatangi massa aksi untuk menerima tuntutan dari mahasiswa. Namun, mahasiswa tidak mempedulikan dan menolaknya, mereka menilai keinginan mereka untuk ditemui Gubernur Banten Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Bukan perwakilan dari legislatif.

Mahasiswa tidak berhenti bernyanyi dan berorasi, serta meneriakan yel-yel ‘WH-Andika pembohong, penindas rakyat, pendidikan gratis impian demokratis’ pada aksi itu. Meski demikian, tidak ada yang terluka pada kericuhan aksi tersebut.

Salah satu massa aksi, Japra dari Komunitas Sudirman 30 (KMS 30) dalam orasinya mengatakan, selama 18 tahun Banten terpisah dari Jawa Barat, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Pertanyaannya adalah, apakah Banten berpisah dari Jawa Barat untuk mensejahterakan rakyatnya atau untuk kepentingan semata. Karena selama 18 tahun Banten berpisah tidak ada perubahan yang signifikan,” kata Japra.

Sementara itu, korlap aksi, Tobing mengatakan, pada momentum HUT ke-18 tahun Provinsi Banten itu, dirinya menilai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten gagal dalam merealisasikan visi-misinya. Hal itu, kata dia terlihat dari pembangunan infrastruktur di Banten yang belum merata.

“Berbicara pemerataan infrastruktur, nyatanya didaerah Banten Selatan tepatnya di Kabupaten Pandeglang zona empat (Cibitung, Cimanggu, Sumur) infrastuktur didaerah sana dan lainnya belum tersentuh pemerataan pembangunan,” kata Tobing.

Untuk persoalan ekonomi, kata Tobing masyarakat menginginkan ekonomi kerakyatan, yang mana tanah produktif bisa digarap oleh masyarakat dan tidak beralih fungsi menjadi industri dan perumahan. “Sehingga menyebabkan konflik-konflik agraria dan penyusutan lahan di Banten,” ucapnya.

Bahkan, Tobing menuturkan, dari data BPS diketahui selama satu dekade dari tahun 2013, penyusutan lahan di Banten mencapai 2.830 hektar tanah yang beralih fungsi dan menjadi lahan tidak produktif.

“Dampak-dampak lingkungan dari industri juga berdampak luas didaerah Banten seperti contohnya pencemaran sungai Ciujung, Cidurian dan pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten,” tuturnya.

Sehingga, ujar Tobing, sebagai rakyat Banten, mahasiswa mendesak Pempriv Banteb untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu sebagai kado HUT ke-18 Banten. “Kamu dengan secara tegas untuk bagaimana mendorong pemerintah Provinsi Banten agar menyelesaikan hal tersebut,” ujarnya