JAKARTA-Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri silaturahmi
Relawan Emak-emak Binangkit dan Relawan Prabowo-Sandi Provinsi Bali di
Inna Bali Heritage, Denpasar, Jumat 19 Oktober 2018.
Pada kesempatan itu, Prabowo memberikan wawasan kebangsaan
kepada Relawan Emak-emak se-Provinsi Bali. Ketua Umum Partai Gerindra
itu memulai pidatonya dengan penjelasan mengapa dia mau menerima amanah
dari rakyat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pemilu
2019.
"Kesulitan yang dihadapi bangsa rasanya perlu suatu itikad
yamg sangat besar, suatu keyakinan yang sangat besar, suatu tekad yang
sangat besar untuk mau menerima amanah tersebut," kata Prabowo membuka
pidatonya.
Mantan Panglima Kostrad itu mengingatkan politik bukan perkara yang
mudah untuk dijalankan. Politik, kata Prabowo, membutuhkan pengorbanan.
Dan, ia bersyukur lantaran tumbuh kesadaran di kalangan emak-emak untuk
membangun bangsa ini.
"Emak-emak berkorban di negera ini, di mana
kesadaran terhadap hukum, kesadaran terhadap demokrasi, kesadaran
terhadap kebenaran dan keadilan masih belum sesuai dengan yang
seharusnya terjadi," ujar dia.
Saat ini, menurut Prabowo, terjadi paradoksal dalam keadaan bangsa
Indonesia. Di mata mantan perwira tinggi Angkatan Darat itu, paradoksal
tersebut amat janggal setelah Indonesia merdeka sekian tahun.
"Yang kaya hanya segelintir orang saja. Dan ini bukan angka saya, ini
hasil data, fakta yang diakui oleh Bank Dunia, oleh lembaga
internasional. Data dan fakta itu menunjukkan yang menikmati kekayaan
Indonesia hanya kurang dari 1 persen warga negara Indonesia. 99
persennya mengalami hidup yang sangat pas-pasan, bahkan bisa dikatakan
sangat sulit," jabarnya.
Lantaran hal itu, ia sedikit berkelakar
jika tak punya uang jangan coba-coba untuk sakit. "Orang yang tidak
punya uang jangan berani sakit. Kalau sakit, tidak tahu bagaimana. Ada
yang bingung, ada yang kaget mendengar bahwa rumah sakit kita sudah
lama, sudah beberapa bulan tidak dibayar," sindir Prabowo.
Sebelumnya,
Presiden Joko Widodo menyindir Menteri Kesehatan dan Direktur Utama
BPJS Kesehatan di depan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia,
terkait defisit anggaran yang berakibat terhambatnya pembayaran klaim
kesehatan ke rumah sakit.Akhirnya, sekitar lebih sebulan lalu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menambah suntikan anggaran ke BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun. Bahkan, itu pun diklaim BPJS masih kurang. Jokowi heran karena urusan pembayaran rumah sakit masih harus presiden yang turun tangan.
0 comments:
Post a Comment