JAKARTA – Massa dari Gerakan Jaga Indonesia (GJI)
menggeruduk Kantor Gubernur DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan,
Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018). Mereka menolak rencana aksi Reuni
Akbar Mujahid 212 yang diselenggarakan Minggu (2/12/2018).
Meski sempat diguyur hujan, suasana di depan gerbang Balaikota sempat
memanas. Beberapa peserta aksi memaksa masuk dengan melompati pagar
depan Balaikota. Niat mereka terhalang aparat yang sudah bersiaga.
Kesal, massa GJI berulah dengan mendorong dan menggoyang-goyangkan
gerbang besi di halaman Balaikota.
Komandan lapangan aksi, Tirtayasa mengatakan aksi penolakan aksi
Reuni 212 di Monas kerena menilai kegiatan tersebut sebagai kegiatan
politik yang terselubung.
“Reuni 212 itu agenda politik terselubung dari pihak-pihak yang ingin negara terpecah,” ujarnya.
Tirtayasa mengatakan rencana pengibaran bendera bertuliskan tauhid
dalam acara tersebut sebagai lambang bendera Hizbut Tahrir Indonesia
(HTI) yang sudah dilarang pemerintah.
“Yang kami soroti adalah bendera-bendera HTI. Bukan bendera tauhid .
Saya jamin nanti kejadian 1 tahun kemarin di Monas terulang kembali. Apa
itu? Orasi politik, orasi memecah belah bangsa,” tandasnya.
“Negara kita sudah berlandaskan ideologi Pancasila. Jadi tidak ada
lagi cara-cara menumbuhkan ideologi khilafah. Saya yakin ada agenda
politik terselubung,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Tirtayasa juga menyatakan tuntutan agar Gubernur DKI
Jakarta mencabut izin kegiatan Reuni 212 di Monas. “Cara yang dilakukan
Anies ini tidak elegan. Cara yang akan membuat acara semakin banyak
perbedeaan. Harusnya Anies sebagai Gubernur Jakarta tidak serta merta
izinkan terjadi nya acara tersebut. Harus cabut dan batalkan acara
tersebut. Banyak yang menolak,” pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment