UMK Cilegon 2019, Buruh Minta Kenaikan 12 Persen

CILEGON, (KB).- Upah minimum kabupaten/Kota (UMK) Cilegon 2019, akhirnya disepakati sesuai dalam rapat pleno, Jumat (2/11/2018). Rapat pleno yang dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi menyepakati kenaikan UMK Cilegon sesuai tuntutan buruh, yakni sebesar 12 persen.

Rapat pleno penetpan UMK tersebut, dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Bukhori, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan perwakilan serikat buruh. Selanjutnya, kesepakatan UMK Cilegon akan disampaikan ke Provinsi Banten.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, upah minimum kota (UMK) Cilegon saat ini sebesar Rp 3.622.214. Dari besaran tersebut, jika UMK kenaikan sebesar 12 persen, maka dari Rp 3.622.214 akan naik sebesar Rp 434.665. Total besaran yang akan diterima buruh, jika kenaikan minimum upah tersebut disahkan Gubernur Provinsi Banten menjadi Rp 4.056.879. Akan tetapi, berdasarkan penghitungan antara pemkot dan Apindo sama, yakni kenaikan sebesar Rp 290.863,83, sehingga kenaikan menjadi Rp 3.913.078,44.

Adapun alasan buruh menuntut kenaikan tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, juga dikarenakan buruh khawatir menghadapi kebutuhan hidup yang semakin naik pada 2019 mendatang.

Plt Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi menuturkan, usulan dari buruh yang sudah ditetapkan tersebut, akan ditampung terlebih dahulu dan disampaikan ke Gubernur Provinsi Banten. “Permintaan buruh itu sesuai hasil survei mereka sendiri tentang KHL (kebutuhan hidup layak), saya pikir itu bagus,” katanya.

Sementara itu, Ketua Apindo Kota Cilegon, Tomi Rahmatullah menuturkan, tidak keberatan jika buruh mengusulkan kenaikan, karena masing-masing pihak punya hak untuk mengusulkannya.

“Masing-masing pihak punya hak mengusulkan, kami tidak keberatan. Apindo tetap dengan usulannya mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kami sudah melalui dua kali perundingan dua hari yang lalu dan hari ini. Mereka sudah memiliki dasar kenaikan 15 persen itu seperti apa, tapi hasil keputusan sidang akhir ini juga menjadi 12 persen,” ujarnya.

Ia mengatakan, keputusan akhir penetapan belum diketahui, karena masih menunggu Pemkot Cilegon memberikan rekomendasi ke provinsi.