 |
| Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan |
JAKARTA – Perencanaan penataan ibukota dievaluasi
ulang. Terutama yang menyangkut aspek jaringan transportasi dengan
wilayah permukiman.
Menurut Gubernur DKI, Anies Baswedan, rencana tersebut dilakukan agar
Jakarta tidak semrawut. “Kita ingin Jakarta tertata dengan baik. Kita
akan evaluasi dari semua aspek. Dan terpenting masalah transportasi, ”
kata Anies, di Balaikota, Selasa (29/1).
Guna kepentingan evaluasi ini, Anies mengaku sudah menyampaikannya ke
DPRD DKI Jakarta. Dan persiapann telah dilakukan Dinas Cipta Karya Tata
Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI.
Orang nomor satu di ibukota ini merinci perencanaan meliputi seluruh
aspek. Namun utamanya yang memiliki keterkaitan dengan transportasi.
“Kalau Jakarta ingin menjadi Ibukota yang efisien, maka diperlukan
Transjakarta yang bisa menjangkau 2.149 km. Sekarang ini baru 1.100 km.
Artinya armadanya harus ditambah,” jelas Anies.
Anies juga menjelaskan soal transportasi Light Rail Transit (LRT) di
Jakarta yang direncanakan mampu menjangkau sekitar 130 km. Sementara
saat ini baru dibangun bsepanjang 5,8 km. Lalu, Moda Raya Terpadu (MRT)
yang saat ini sudah terbangun 16 km dari target 112 km. Serta jumlah
Angkutan mikro, harus menjangkau lebih dari 20.000 unit.
PENAMBAHAN PERMUKIMAN
Dalam penataan ini Anies juga menerangkan jumlah permukiman warga
harus bertambah 600.000 unit perumahan untuk menunjang pembangunan
transportasi tersebut. Dengan jumlah pertambahan hunian maka harus
ditopang peningkatan stok air bersih hingga 100 persen.
Pada bagian lain, soal pendirian bangunan yang menyalahi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) juga menjadi perhatiannya. Banyak bangunan
komersial yang dibangun tanpa IMB. Hal tersebut menyebabkan, selain
penataan jadi semrawut tetapi juga merugikan pemprov karena hilangnya
pendapatan yakni retribusi. Dari data bangunan komersial yang berdiri
tanpa IMB banyak terdapat di Jakarta Utara, Jakarta Barat dsn Jakarta
Timur.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta M. Syarif, meminta penertiban
bangunan tanpa IMB harus dilakukan. “Kita juga punya data mengenai
bangunan komersial, terutama di Jakarta Utara sangat banyak. Kita dukung
gebrakan gubernur, ” pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment