JAKARTA - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund
(IMF) menyarankan kepada negara-negara di dunia termasuk negara
berkembang (emerging market) untuk mengurangi utang pemerintah. Hal ini
perlu dilakukan agar negara mampu menghadapi ketidakpastian global yang
akan mempengaruhi perekonomian.
Bahkan, lembaga kreditor internasional itu memperingatkan bahwa
risiko meningkatnya tekanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah
telah mencapai tahap mengkhawatirkan atau lampu merah. Kondisi ini
makin mempertegas agar negara- negara itu sepakat mencari jalan untuk
membagi beban bailout.
Terkait dengan pengelolaan utang, Direktur Pelaksana IMF, Christine
Lagarde, mengemukakan pemerintah bisa menekan risiko ketidakpastian
global dengan cara mengurangi utang pemerintah. Menurut dia, pengurangan
penggunaan utang disebut bisa memberikan ruang untuk melawan
perlambatan ekonomi.
Meski begitu, Lagarde menambahkan pemangkasan utang ini harus
dilakukan secara fleksibel agar pengurangan itu tidak semakin menurunkan
ekonomi negara tersebut. “Mengurangi utang pemerintah yang tinggi, akan
membuka ruang untuk melawan perlambatan ekonomi di masa depan. Tapi,
tetap harus dilakukan dengan cara yang baik dan ramah terhadap
pertumbuhan,” kata Lagarde, dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/1).
IMF dalam World Economic Outlook Update yang dirilis Senin (21/1),
menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,5 persen pada
2019 dan 3,6 persen pada 2020, atau turun masing-masing 0,2 dan 0,1
persen dari perkiraan yang disampaikan Oktober lalu. “Kondisi selama
beberapa bulan terakhir seperti ketegangan dagang antara AS (Amerika
Serikat) dan Tiongkok, kenaikan suku bunga AS, penguatan dollar AS,
aliran modal keluar dan harga minyak yang terus bergerak masih akan
terus membayangi,” tulis IMF.
Sebelumnya, Direktur Strategi IMF, Martin Muehleisen, menyoroti
meningkatnya risiko utang pada kelompok negara berpendapatan rendah.
Ulasan yang disampaikan dalam blog itu mencerminkan keprihatinan yang
mendalam tentang penumpukan pinjaman Tiongkok kepada negara-negara
berkembang yang dinilai tidak transparan.
Penumpukan pinjaman Tiongkok itu telah menyulitkan IMF untuk menilai
apakah utang suatu negara tersebut sustainable. Bahkan, lebih
menyulitkan lagi untuk mendapatkan dukungan bailout dari negara-negara
kreditor, karena tidak ada mekanisme yang menjelaskan peran Beijing
terkait hal itu.
Pembicaraan antara IMF dan Pakistan, yang sedang berjuang untuk
mencegah krisis neraca pembayaran, terhenti tahun lalu karena tidak
mungkin untuk mengukur skala kewajiban membayar utang yang tersembunyi
pada Tiongkok.
Pemerintah AS telah menegaskan tidak akan mendukung penyelamatan IMF
yang hanya membantu negara penerima melunasi utang ke Beijing yang bukan
anggota Paris Club, kelompok negara kreditor yang mengkoordinasikan
pengurangan utang.
“Mengingat tingginya tingkat utang yang dipegang oleh kreditor baru,
kita perlu berpikir tentang bagaimana membuat koordinasi agar kreditor
resmi bisa bekerja,” tulis Muehleisen, seperti dikutip Financial Times,
akhir pekan lalu.
Jadi Acuan
Menanggapi laporan IMF itu, ekonom Indef, Abra Talattov, menilai
peringatan IMF mesti menjadi acuan bagi Indonesia untuk tidak terus
menerus bergantung pada utang. “Memang rasio utang masih 30 persen dari
PDB (produk domestik bruto), tapi belakangan ini naiknya ekstrem dan
pemerintah seolah tutup mata karena dianggap masih aman,” papar dia.
Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah hingga akhir
tahun lalu mencapai 4.418,3 triliun rupiah. Total utang tersebut
bertambah 423 triliun rupiah atau naik 10,5 persen dibanding posisi
akhir 2017 sebesar 3.995,25 triliun rupiah. Menurut Abra, banyak risiko
yang bakal dihadapi apabila Indonesia terus menumpuk utang.
Meskipun, utang sebenarnya positif selama menjadi instrumen
pembangunan yang produktif. Tapi, persoalannya di tengah kenaikan utang
yang ekstrem itu, kinerja penerimaan pajak masih rendah. “Tax ratio
masih di level 10 persen. Ini lebih kecil dibanding era sebelumnya. Hal
itu menunjukkan bagaimana kita bisa bayar utang kalau tax ratio kita
nggak bagus.” jelas dia.
Rasio pajak itu, lanjut dia, selama ini didorong oleh kenaikan harga
komoditas. Namun, pemerintah juga harus membandingkan utang dengan
kinerja ekspornya. Sebab, utang ketika dianggap produktif seharusnya
dapat mendorong ekspor.
0 comments:
Post a Comment