Kuota CASN dan PPPK, Pemprov Banten Prioritaskan Tiga Formasi

 

SERANG, (KB).- Pemprov Banten berencana memprioritaskan usulan kuota CASN dan Pegawai Pemerintah, dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tiga formasi. Tiga formasi ini terdiri atas tenaga pendidik, kesehatan dan penyuluh.

Diketahui, pemerintah kembali membuka pendaftaran CASN. Meski belum disampaikan kapan waktu pendaftaran dibuka CASN itu diumumkan, BKN memberi daftar alokasi CASN 2019 untuk penempatan di pemerintah pusat maupun daerah.

Alokasi untuk pemerintah pusat sebanyak 46.425 lowongan, dan untuk pemerintah daerah mencapai 207.748. Untuk pemerintah daerah, terdiri dari lowongan ASN 62.324 dan untuk PPPK 145.424.

Kepala sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan pada BKD Banten Ade Nuryasin menuturkan, rencana usulan CASN dan PPPK untuk tiga formasi itu berdasarkan informasi kuota formasi yang diterima dari pemerintah pusat.

“Informasinya tenaga guru pendidikan, kesehatan dan penyuluh. Mungkin tenaga teknis belum tahu,” katanya, Jumat (21/6/2019).

Terkait jumlah kuota yang diusulkan, ia menuturkan, sampai saat ini pemprov masih menyusunnya. Ia sendiri belum mengetahui berapa jumlah yang disetujui pusat. “Teknisnya kita (pemprov) pengusulan (ke pemerintah pusat) nanti persetujuan untuk PPPK dan umum berapa. Masih proses kita ngolah juga,” ucapnya.

Tidak hanya untuk Pemprov Banten, pemprov yang lain juga belum mengusulkan kuota CASN dan PPPK. “Semua daerah belum menyampaikan. Pastikan ada rapat dengan pusat dan daerah kapan pelaksanaan. Kan nanti pembagian formasi kita mengusulkan ke pusat,” ucapnya.

Disinggung adanya permintaan honorer agar kuota CASN dan PPPK honorer diusulkan lebih banyak, kata dia, permintaan tersebut sudah muncul dari BKD Banten. “Nanti dipecah berapa kuotanya. Misalkan kuota yang disetujui 500, nanti dipecah untuk PPPK 70 persen untuk CASN umum 30 persen,” tuturnya.

Kepala BKD Banten Komarudin menuturkan, pertimbangan menjadikan tiga formasi tersebut sebagai prioritas pengusulan kuota CASN dan PPPK. Sebab, secara keseluruhan pemprov kekurangan sekitar 4.000 ASN. Kekurangan tersebut paling tinggi untuk posisi guru dan tenaga kesehatan.

“Artinya, cakupan untuk usia SMK-SMA itu ya semakin tinggi. Sementara guru itukan jabatan yang tidak tergantikan, karena dia harus spesifik mata pelajarannya apa, di sekolah apa, tidak boleh kurang tidak boleh lebih. Karena tidak bisa digeser-geser,” ucapnya.