DRD Sebut Banten Belum Berhasil Atasi Persoalan Klasik Sejak Berdiri

Sarasehan refleksi 74 tahun kemerdekaan Indonesia

SERANG-Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Prof Tihami menyebut sejak terbentunya Provinsi Banten 2000 lalu, masih banyak persoalan klasik mewarnai, mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, pengangguran, investor dan masih banyak lagi.

Demikian hal itu terungkap pada saat sarasehan refleksi 74 tahun kemerdekaan Indonesia dan 19 tahun membangun Banten di gedung DPD Gerindra Banten, Senin (26/8/2019).

Hadir dalam pemateri acara tersebut, Dr. Abdullah Hehamahua, Prof. Dr Lili Romli, Prof DR. HM. A. Tihami, Dr Ahmad Amrullah dengan moderator dipimpin langsung ketua DPD Gerindra, Desmon langsung.

Padahal, lanjut Tihami, dengan didirikannya Provinsi Banten pada 2000 lalu, diharapkan bisa menjadi alat untuk mewujudukan cita-cita warga setelah sebelumnya dibawah pemerintahan Provinsi Jabar.

Tihami mencontohkan, sejak berdirinya Provinsi Banten pada 2000 lalu, angka rata-rata pendidikan tidak masih belum berbeda jauh saat Provinsi Banten melakukan pemekaran.

Bahkan, hingga 2018 kemarin, angka rata-rata pendidikan masyarakat Banten masih dibawah angka harapan, yakni pada angka 9,19 atau pada usia 3 SMP.

“Angka rata-rata pendidikan warga sulit naik, entah apa penyebabnya, apakah karena disebabkan fasilitas, jalan, atau SDM-nya. Tidak ada peningkatan signifikan sejak 4 kali pergantian kepala pimpinan Provinsi Banten, meski sebelumnya pembentukan Provinsi Banten ini diharapkan bisa menjadi alat untuk menciptakan cita-cita dan tujuan masyarakat Banten,” beber Tihami.

Serupa dengan jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar jumlahnya. Menurutnya, penduduk Banten berada pada kisaran 5 persen.

“Angka 5 persen itu besar jika dikalikan dengan jumlah penduduk yang ada,” katanya. Belum lagi angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi.

“Maslah investasi juga, padahal sumberdaya alam besar, tapi tidak berbanding lurus dengan peningkatan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian DRD Banten, investor masih khawatir untuk menginvestasikan sahamnya di Provins Banten.

Sisi lain, lanjut Tihami, Provinsi Banten juga memiliki potensi bencana alam yang harus dicarikan jalan keluarnya untuk menanganinya apabila bencana alam datang.

Ketua DPD Gerindra Banten, Desmon mengatakan, atas kondisi itu, pihaknya meminta kepada anggota DPRD Banten, Kabupaten dan Kota, agar kedepan nantinya bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi Anggota DPRD terpilih harus bisa memahami setiap persoalan yang ada. “Jangan ikut-ikutan tidak beres,” katanya