Ketua MPR: Tak Elok Kita Ribut Pindah Ibu Kota Sementara Papua Masih Bergejolak

JAKARTA-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ditunda. Alasannya, kata dia, karena masih saat ini masih ada masalah yang lebih serius di Papua.

"Tentu pemindahan ibu kota oke saja. Tapi yang pertama ini dulu. Tak elok kita ribut pindah ibu kota sementara Papua masih bergejolak. Ini dulu harus diselesaikan pemerintah," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8).

Meski begitu, pada dasarnya Zulkifli tidak masalah dengan adanya wacana pemindahan ibu kota ini. Pasalnya selama ini juga sudah banyak negara yang memindahkan ibu kotanya.

"Brazil itu kalau engga salah tiga kali empat kali pindah. Besok Kalimantan nanti ada yang baru lagi pindah lagi ke Sumatra bisa aja. Katanya untuk pemerataan. Jadi saya sih biasa tergantung persiapannya yang bagus, liat dulu si sumber daya alamnya, lingkungannya mendukung apa tidak situasinya," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sengaja tak memasukkan anggaran pemindahan ibu kota negara dalam RAPBN 2020 karena kajiannya belum rampung.

"Kita tidak memasukkan dalam RAPBN 2020 karena seperti dilihat masih dalam perencanaan dan nanti tergantung pada desain akhirnya. Seperti Pak Presiden sampaikan, APBN pada tahap awal tidak akan besar kebutuhannya," jelasnya dalam konferensi pers RAPBN 2020, Jumat (16/8).

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan akan meminimalkan penggunaan APBN dalam proyek pemindahan ibu kota. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN," ujarnya dalam pidato Nota Keuangan 2020 di Gedung DPR.